Medan (Pelita Batak) :
Perubahan tutupan hutan dan lahan pascabencana menjadi tantangan serius dalam upaya pemulihan wilayah terdampak di Aceh dan Sumatra Utara. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi ekosistem, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan penghidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.
Untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan tersebut, Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL) menggelar dialog multipihak bertajuk “Wajah Baru Tutupan Hutan dan Lahan Pascabencana: Menuju Pemulihan Lanskap di Aceh dan Sumatra Utara.” Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga riset, organisasi lingkungan, sektor swasta, hingga mitra pembangunan. Dialog tersebut menjadi ruang bersama untuk membahas dinamika perubahan lanskap pascabencana sekaligus merumuskan langkah-langkah kolaboratif guna mempercepat pemulihan ekosistem dan penghidupan masyarakat.
Lead CSL, Edward Manihuruk, mengatakan dialog ini penting untuk menyatukan berbagai perspektif serta memperkuat sinergi antar pihak yang bekerja di wilayah Aceh dan Sumatra Utara.
“Dialog ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan berbagai pihak dalam berbagi data, pengetahuan, dan pengalaman terkait perubahan lanskap pascabencana. Melalui kolaborasi multipihak, kita dapat mendorong upaya pemulihan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi panel, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Hunggul Yudono Setio Hadi Nugroho, menekankan pentingnya pemanfaatan data dalam mendukung proses pemulihan wilayah pascabencana. Menurutnya, berbagai pihak telah mengumpulkan banyak data terkait kondisi wilayah terdampak yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memahami perubahan lanskap dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemulihan.
“Data menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan implementasi solusi pascabencana. Karena itu, penting membangun sistem pemantauan hidrologi dan kebencanaan yang akurat, cepat, dan inklusif agar dapat mendukung mitigasi risiko serta pengambilan keputusan yang adaptif,” jelasnya. Ia menambahkan, BRIN terus melakukan pemantauan, analisis, serta mengembangkan inovasi teknologi untuk membantu mendeteksi dan memitigasi potensi bencana di masa depan.
Perubahan lanskap juga berdampak langsung terhadap kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Direktur Yayasan Ekosistem Lestari, M. Yakob Ishadamy, menyoroti bahwa tekanan terhadap tutupan hutan di Aceh berpotensi meningkatkan risiko kehilangan biodiversitas sekaligus memperbesar kerentanan terhadap bencana di masa mendatang apabila tidak diikuti dengan upaya pemulihan yang tepat.
Sementara itu, Jeri Imansyah selaku Sundaland Program Director dari Konservasi Indonesia menekankan pentingnya memahami perubahan lanskap secara komprehensif agar dapat menjadi dasar dalam memperkuat pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan, sekaligus tetap mendukung penghidupan masyarakat.
“Perubahan tutupan hutan dan lanskap tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap ketahanan wilayah dan keberlanjutan penghidupan masyarakat. Karena itu, pemulihan pascabencana perlu dilihat sebagai momentum untuk memperkuat praktik pengelolaan lanskap yang lebih bertanggung jawab dan berketahanan iklim,” ujarnya.
Dialog tersebut juga menghadirkan perspektif sektor swasta. Perwakilan PT Socfin Indonesia, Sugihartana H.S., menyampaikan bahwa perusahaan di Aceh turut mengembangkan berbagai strategi adaptasi untuk menjaga keberlanjutan operasional sekaligus mendukung petani kecil yang menjadi bagian dari ekosistem produksi.
“Kejadian bencana menjadi pengingat bagi sektor usaha untuk memperkuat praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap risiko. Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting untuk memastikan pengelolaan lanskap yang lebih tangguh sekaligus mendukung keberlanjutan produksi,” katanya.
Dari sisi pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatra Utara menilai forum ini memberikan ruang penting untuk memperkaya perspektif dalam implementasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan wilayah.
Melalui pertukaran gagasan dan pengalaman tersebut, dialog ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama mengenai dinamika perubahan lanskap pascabencana, sekaligus mendorong tindak lanjut kolaboratif dalam pemulihan hutan, daerah aliran sungai, serta lahan pertanian dan perkebunan secara berkelanjutan.
CSL berharap sinergi antar pemangku kepentingan yang terbangun melalui forum ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun lanskap yang lebih tangguh terhadap bencana serta mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat di Aceh dan Sumatra Utara. (*)
Administrator 
