Laporan David Manullang, Wartawan Pelita Batak
Medan(Pelita Batak): Pimpinan PMII, GMKI, IMM dan HIMMAH Sumatera Utara kembali meminta KPK untuk menindaklanjuti kasus-kasus korupsi di Sumatera Utara. Desakan tersebut mereka sampaikan melalui konferensi pers bertema "Sampai Kapan Korupsi Tuntas di Sumatera Utara" yang dilaksanakan pada Rabu 27 September 2017 di Kedai Kopi Kombur, Medan.
Bobby Dalimunthe, Ketua PMII Cabang Sumut menyebut kegiatan tersebut merupakan respon sosial mereka sebagai kaum intelektual atas kasus korupsi di Sumatera Utara yang kian banyak terungkap.
"Dalam 10 hari ada 4 OTK KPK, salah satunya dari Sumut," ujarnya
Meski memuji kinerja KPK para ketua organisasi mahasiswa tersebut merasa masih banyak kerja KPK yang belum tuntas. Secara khusus mereka menyebut kasus dana bantuan sosial yang melibatkan mantan Gubernur Sumut Gatot Nugroho. Mereka khawatir jikat tidak segera dituntaskan, kasus yang diduga melibatkan 100 anggota DPR tersebut akan membuat Sumut kian terperangkap dalam korupsi.
"100 anggota DPR diduga menerima suap. Mereka itu "PKI", pelaku korupsi interpelasi," ujar Bobby
"Kapan orang yang sudah mengembalikan uang itu diproses? Juga yang tidak memulangkan uang? Jangan cuma menunggu OTT. Yang sudah diduga kapan mau diselesaikan?" tambah Swangro Koordinator GMKI Wilayah I Aceh-Sumut.
Budi Setiawan, Ketua IMM Sumatera Utara beranggapan KPK tidak perlu ragu untuk memproses semua elit politik di Sumatera Utara.
"Walaupun harus ditangkap semua DPRD dan Gubernur, tangkap saja. Tuntaskan saja tsunami politik ini. Kita malu," kata Budi
Budi menyebut lambatnya KPK melanjutkan penanganan kasus tersebut dapat membuat kepercayaan masyarakat Sumut pada KPK tergerus dan memunculkan kesan penangkapan yang dilakukan KPK karena pesanan atau tebang pilih.
"Jangan seolah (penangkapan oleh) KPK hanya pesanan. Sudah jelas-jelas diduga tapi masih menjabat. Jangan harus ada pesanan baru ditangkap," tambah Budi
Mereka berpendapat bahwa penganan kasus tersebut sebelum pilkada serentak 2018 mendatang akan memungkinkan terpilihnya pemimpin yang lebih bersih di Sumatera Utara.
"Kita tidak mau pemimpin di Sumut kena kasus korupsi lagi," ujar Swangro
Nurul Yakin, Ketua Himpunan Mahasiswa Alwasliyah mengatakan bahwa keempat organisasi tersebut akan turut mengawasi pemerintah daerah jelang pilkada serentak 2018 nanti.
"Kalau pada tahun politik ada banyak kebocoran (anggaran) maka bisa dipastikan ada korupsi," ujarnya.
Ia juga meminta agar kepala daerah yang ingin maju lagi harus hati-hati agar tidak menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan pilkada.
"Kalau nanti terpilih ketangkap lagi, kita juga yang dirugikan," tambahnya.
Keempat pimpinan organisasi mahasiswa tersebut berencana untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka pada KPK. Namun untuk saat ini mereka masih mengumpulkan data-data untuk disampaikan pada KPK
"Kita sudah berencana untuk menemui KPK, tapi setelah data-data sudah cukup," sebut Bobby.
Swangro bahkan berencana untuk mengajak Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi ke KPK untuk membahas penanganan korupsi di Sumatera Utara.
"Kalau Gubernur mau, mengapa kita tidak sama-sama ke KPK," ujarnya.(*)
Administrator 