Laporan David Manullang, Wartawan Pelita Batak
Medan (Pelita Batak): Selain mengeluhkan penganan kasus korupsi, pimpinan PMII, GMKI, IMM dan HIMMAH Sumatera Utara juga mengeluhkan rendahnya transparansi di Sumut. Dalam konferensi pers bertema "Sampai Kapan Korupsi Tuntas di Sumatera Utara" yang dilaksanakan pada Rabu 27 September 2017 di Kedai Kopi Kombur, Medan, mereka menyebut rendahnya transparansi tersebut sebagai bentuk minimnya komitmen pemerintah dalam pencegahan korupsi.
"Kita tidak hanya ingin bicara seberapa banyak koruptor yang ditangkap tapi yang lebih penting adalah proses preventif sehingga korupsi tidak sampai terjadi. Jadi sistem yang ada sekarang perlu kita dorong supaya korupsi dapat dicegah," ujar Ketua Himpunan Mahasiswa Alwasliyah (HIMMAH) Sumut, Nurul Yakin Sitorus.
Swangro, Koordinator GMKI Wilayah I Sumut mengkritik konten publikasi dalam situs Pemerintah Sumatera Utara yang lebih banyak pada publikasi kegiatan tapi tidak mengunggah dokumen perencanaan seperti RPJMD dan APBD. Padahal menurut Swangro dokumen perencanaan tersebut adalah hak publik.
"Sekarang kan sudah zaman elektronik seharusnya kan dibuat secara transparan. Semua anggaran harus transparan," ujarnya.
Mereka juga mendesak Pemerintah Sumatera Utara untuk secepatnya menerapkan sistem e-budgeting dan e-planning serta memperbaiki sistem e-procurement.
"Pemprov seharusnya cepat menerapkan sistem elektronik. Dari kemarin cumaplaning Tapi realisasi di lapangan tidak banyak kita temukan. Kalau pemerintah daerah lain bisa kenapa kita tidak bisa?" ujar Nurul Yakin.
"Sistem yang sudah di MoU-kan dengan KPK itu tidak jelas. Kapan itu bisa kita rasakan?" tambahnya menegaskan.
Nurul Yakin juga meminta agar sistem elektronik tersebut dibuat sederhana sehingga masyarakat yang mengakses dapat dengan mudah memahaminya.
"Dengan adanya e-budgeting itu artinya sumut sudah berbenah.
Kalau e-budgeting sudah diterapkan kan semua bisa memantau. Tapi tampilannya jangan dibuat rumit nanti yang baca ga ngerti," ujarnya.
Bobby, ketua PMII Sumatera Utara juga menyebut pemerintah perlu belajar dari kasus-kasus lelang jabatan yang masih membuka ruang bagi korupsi.
"Ternyata dalam kasus lelang jabatan ini, banyak sekali waktu yang dimakan, yang memungkinkan orang yang ingin menjabat bertemu dengan pejabat (lelang)," sebut Bobby
"Kemarin kita kecolongan juga dalam kasus penerimaan siswa padahal sudah online. Itu kan korupsi juga. Kita sebagai masyarakat harusnya marah karena kita juga yang margulut," tambah Nurul Yakin.(*)
Administrator 