Jelang Pilgub 2018, Effendi Simbolon Nilai Tengku Erry Gagal Wujudkan Sumut Berdaya Saing

Administrator Administrator
Jelang Pilgub 2018, Effendi Simbolon Nilai Tengku Erry Gagal Wujudkan Sumut Berdaya Saing
ist|pelitabatak

Medan (Pelita Batak):

Gagal terpilih pada Pemilihan Gubernur Sumut tahun 2013, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi MS Simbolon ternyata memperhatikan dan menilai proses berjalannya pembangunan di Sumut. Menurutnya, kepemimpinan yang dilanjutkan HT Erry Nuradi dari Gatot Pujo Nugroho tidak mampu mewujudkan Sumut yang berdaya saing sebagaimana pesan kampanye pada masa itu.

Effedi menyampaikan kritik itu saat melakukan pertemuan dengan wartawan dadi berbagai media cetak maupun online di Medan Club, Rabu (30/8/2017). Ia menyebutkan Tengku Erry yang jadi gubernur setelah Gatot Pujo Nugroho dipenjara jargon Sumut Berdaya Saing saat kampanye Gatot-Tengku Erry tidak terbukti.

Menurut Effendi, pembangunan di Sumut saat ini lebih banyak dibiayai pemerintah pusat. "Pembangunan Sumut lebih banyak dibiayai anggaran pemerintah pusat dari pada menggerakkan dana APBD," kata Effendi.

Dijelaskannya, kondisi saat ini daya saing bidang perkebunan dan pertanian, jauh menurun dibanding kebun sawit di Sumatera Selatan dan Riau.

"Kalau daya saing terus merosot, gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus bertangung jawab. Pertumbuhan ekonomi Sumut tidak akan bisa 6 hingga 7 persen jika daya saing terus merosot," katanya sebagaimana juga disiarkan tempo.co.

Kesalahan pengelolaan Sumatera Utara, kata Effendi, karena gubernurnya tidak bersinergi dengan para bupati dan wali kota serta pemerintah pusat. "Karena gubernur perpanjangan tangan pemerintah pusat, seharusnya berwibawa sebagai koordinator pembangunan di kabupatan dan kota agar selaras dengan tujuan negara," katanya.

Di sisi lain, Effendi MS Simbolon berniat maju kembali pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023. Effendi Simbolon menilai kekalahannya pada Pilgubsu saat itu karena dicurangi oleh pasangan Gatot Pujo Nugroho - Tengku Erry Nuradi yang menggunakan Komisi Pemilihan Umum Sumut untuk mengatur suara.

"Petahana saat itu menggunakan dana bantuan sosial untuk memenangkannya dan terbukti kemudian Gatot Pujo Nugroho dihukum karena penyelewengan dana bantuan sosial," kata Effendi 

Jika ditugaskan Megawati Soekarnoputri maju kembali pada Pilkada Sumatera Utara 2018, Effendi mengaku siap. "Saya menaruh hormat pada partai saya dan Ibu Megawati yang mendukung saat saya maju calon gubernur 2013 lalu.Jika ditugaskan lagi,saya harus menghormatinya."ujarnya.

Saat ini Fraksi PDIP memiliki 16 kursi di DPRD Sumatera Utara. Agar bisa mengusung calon, PDIP  harus menggandeng partai dengan empat kursi sebagai syarat minimal 20 persen atau 20 kursi DPRD provinsi. (TAp)

Komentar
Berita Terkini