Dipantau KPK, Kinerja di Pemprov Sumut Penuh Kehati-hatian

Administrator Administrator
Dipantau KPK, Kinerja di Pemprov Sumut Penuh Kehati-hatian

Medan (Pelita Batak) :
Gubernur Sumatera Utara H Tengku Erry Nuradi mengatakan sejak empat tahun terakhir Sumut menjadi satu diantara daerah yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi, kinerja jajarannya semakin membaik. Meski ada terkesan kaku, namun seluruh staf dan pejabat kini sudah berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Pernyataan Mendagri kemarin, yang menyatakan empat daerah masih dalam pengawasan KPK, menurut Erry, bukan hal baru. Sebab, sejak empat tahun terakhir KPK terus memantau daerah-daerah tersebut termasuk Sumut. "Itu bukan hal baru sebenarnya, sejak empat tahun lalu. Itu karena berhubungan kepala daerahnya pernah bermasalah dengan KPK. Statemen Mendagri kemarin bukan statemen yang baru sebenarnya," kata Erry ketika berkunjung ke Warkop Jurnalis Medan, Selasa (27/9/2016).

Adanya pengawasan KPK secara khusus ke Sumut, ada nilai positifnya. "Kita diguiden, dan diarahkan. Hari ini juga ada kerjasama yang kita lakukan dengan KPK, ada sembilan poin yang harus kita lakukan," katanya.

Kembali ia katakan, Sumut kini sudah semakin baik. Dari segi anggaran, lanjut Erry, tidak ada lagi penggaran seperti sebelumnya dibengkakkan atau tiba-tiba muncul di tahun berjalan.

"Kita sudah lebih baik sekarang, dimana dari segi anggaran kita tidak lagi seperti yang dulu. Tidak ada lagi penganggaran yang katakanlah dinaik-naikkan, kita hampir boleh dikatakan realistis dengan kondisi yang ada. Kedua, kita juga sudah mulai teratur dari sisi perancanaan, kita tidak boleh lagi masuk di tengah jalan. Harus ada di RKA, RKPD, RPJMD nya baru bisa masuk ke APBD," jelasnya.

Dampak kondisi saat ini, menurut Erry benar-benar memberikan pengaruh besar bagi jalannya roda pemerintahan di Sumut. "Ya, memang secara umum membuat tingkat kehati-hatian dari masing-masing SKPD semakin tinggi, sehingga kesannya jadi kaku. Sisi negatifnya kita terkesan lambat. Seluruhnya serba kehati-hatian," katanya.

Namun ia tetap optimis, jika semua dilakukan sesuai perundangan yang berlaku tentu akan berbuah baik. (TAp)

Komentar
Berita Terkini