Asmadi sangat berharap adanya pengawasan rakyat langsung atas sikap dan kebijakan yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Tobasa. "Jika kita biarkan pihak ketiga menguasai pemerintahan, maka Tobasa akan tenggelam dan bahkan semakin terpuruk dibanding daerah lain," katanya.
Belakangan ini, berbagai persoalan mencuat di Tobasa. Antara lain, pengumuman tender LPSE dari dinas Parawisata. Tim Pokja ULP telah mengumumkan pemenang lelang paket kegiatan,namun Pengguna Anggaran (PA) menolak pengumuman pemenang yang disampaikan oleh tim Pokja ULP. Malah, paket proyek tersebut diberikan PA kepada rekanan yang lain.
Lalu, ada tiga pejabat Eselon II Pemkab Tobasa yang mengundurkan diri. Mereka adalah Bresman Simangunsong Kepala Dinas PUPR Tobasa, Kepala Dinas Kesehatan Tobasa dr Frida Sinaga dan Jony Hutaju Kadis Pertanian. Meski alasan yang disampaikan normatif, banyak pihak curiga, ada masalah lain di baliknya. Sejauh ini, ketiga pejabat ini belum mengungkapnya ke publik. Paling pengakuan melalui pihak ketiga, seperti cerita Bresman melalui Asmadi.
Sahala P, warga Tobasa mempertanyakan kinerja Pemkab Tobasa, melihat banyaknya persoalan di daerahnya. Dia mendesak adanya klarifikasi, baik dari Bupati Tobasa, maupun pejabat yang bersangkutan, tentang motif di balik pengunduran diri. Jika ada intervensi atau instruksi rekayasa proyek, itu harus disampaikan ke publik.
Sayangnya Wartawan Pelita Batak Freddy Hutasoit masih belum berhasil melakukan konfirmasi ke Bupati Tobasa. Hingga sekarang masih belum diketahui apa tanggapan Bupati atas informasi yang dirilis Asmadi terkait pengakuan Bresman Simangunsong.(*)
Administrator 