Asmadi Lubis Butuh 500 Tanda Tangan Masyarakat untuk Laporkan Kasus Suap DPRD Tobasa ke KPK

Administrator Administrator
Asmadi Lubis Butuh 500 Tanda Tangan Masyarakat untuk Laporkan Kasus Suap DPRD Tobasa ke KPK
Freddy Hutasoit
Wakil Ketua DPRD Tobasa Asmadi Lubis (tengah) memberi penjelasn tentang dugaan suap

Balige(Pelita Batak): Isu suap eksekutif terhadap anggota DPRD Tobasa terkait pengesahan P-APBD 2017 membuat masyarakat Kabupaten Tobasa geram. Ini bisa berdampak makin pudarnya kepercayaan kepada wakilnya yang duduk di dewan.

:Kita menjadi tanda tanya atas isu suap pengesahan P-APBD TA 2017. Diduga wakil rakyat tersebut tidak lagi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, melainkan hanya mementingkan diri sendiri," ujar Sahala P, pengamat masalah Tobasa, kepada sejumlah awak media di gedung DPRD Tobasa, Rabu 25 Oktober 2017.

Sahala menyebutkan akan mengambil langkah untuk meneruskan ke jalur hukum. "Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan mengambil sikap dalam  pengungkapan kasus suap tersebut. Pertemuan legislatif bersama eksekutif berlangsung di warung bubur, Pacenongan, Jakarta  pada bulan Juni yang lalu," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Tobasa Asmadi Lubis menyebutkan telah mengetahui dalam hal kasus suap terhadap anggota DPRD Tobasa untuk peruntukan pengesahan P-APBD 2017. "Tinggal saya butuh 500 tanda tangan masyarakat Tobasa sebagai dukungan, agar saya bawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujarnya.

Menuurtnya, kasus suap terhadap anggota DPRD Tobasa untuk pengesahan P-APBD 2017 sudah merupakan kasus yang harus dibuka secara terang-terangan. Tujuannya agar masyarakat tidak terbodohi lagi oleh wakil rakyat yang dipilihnya. "Siapa pemegang dana Rp 1,2 milliar itu, kita sudah tahu orangnya siapa. Bahkan kita sudah pernah mengobrol dengan dia. Bahkan disebutkan jatah saya ada dari dana 1,2 milliar itu ada. Tapi saya tidak tahu siapa yang memegang jatah kami tiga orang anggota DPRD Tobasa yang tidak mau menerima. Kami anggota DPRD Tobasa ada 30 orang atau kursi, apabila dikalikan dengan Rp 40.000.000, tentu hasilnya Rp 1,2 milliar," tuturnya.

Asmadi kembali menegaskan hanya butuh dukungan 500 tanda tangan masyarakat Tobasa. "Selanjutnya akan saya bawa ke KPK untuk melaporkan kasus suap yang terjadi di DPTD Tobasa. Sebab saya memiliki prinsip mewakili masyarakat Tobasa guna kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Gaji yang saya terima dari DPRD tiap bulannnya, saya rasa sudah dapat menutupi kebutuhan keluarga saya," tegasnya.(FH)

Komentar
Berita Terkini