APBD Perubahan 2017 Disahkan di Jakarta? Masyarakat Minta Klarifikasi!

Administrator Administrator
APBD Perubahan 2017 Disahkan di Jakarta? Masyarakat Minta Klarifikasi!
Freddy Hutasoit
Wakil Ketua DPRD Tobasa Asmadi Lubis

Balige(Pelita Batak):  Isu suap menjadi perbicangan hangat masyarakat Tobasa. Diduga ada beredar sejumlah uang untuk menggolkan pengesahan P-APBD 2017. Ini berbagai masalah terkait Pemkab Tobasa dan DPRD, setelah sebelumnya ramai dengan penganggaran biaya jalan-jalan ke Perancis sebesar Rp700 juta.

 Sahala P, warga masyarakat Tobasa epada Pelita Batak, Sabtu 21 Oktober 2017 membeberkan sejumlah masalah di daerahnya. Selain ricuh dana ke Perancis, ada lagi hibah mobil dinas ke berbagai instansi vertikal. Lalu terakhir merebak informasi, katanya, APBD Perubahan 2017 dibahas dan disahkan di Jakarta.

"Ini diketahui dari status akun facebook Wakil Ketua DPRD Tobasa Asmadi Lubis," ujarnya. Ini perlu diklarifikasi dari pihak berwenang, apa benar demikian.

Asmadi Lubis kepada Pelita Batak saat dihubungi melalui selulernya mengatakan akan membuka semua bobrok tersebut.  "Saya tidak mau Kabupaten Tobasa ini dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan juga oknum-oknum yang hanya ingin memperkaya dirinya. Sebab saya duduk sebagai anggota DPRD hanya memiliki tiga tugas pokok fungsi, yakni membentuk peraturan daerah bersama Bupati, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD," jelasnya.

Tugas ini menurut Asmasi, harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Tobasa. "Kita duduk di kursi legislatif merupakan perwakilan masyarakat Tobasa. Bukan mencari keuntungan untuk memperkaya diri," tegasnya.

Ketua LSM Pijar Keadilan Sumatera Utara Osborn Siahaan menyebutkan pernyataan Wakil Ketua DPRD sudah dapat sebagai bukti permulaan bahwa adanya praktek suap dalam pengesahaan P-APBD 2017 bagi pihak penegak hukum. "Dalam hal ini pihak penegak hukum telah dapat jemput bola atau kordinasi dengan Wakil Ketua DPRD Asmadi Lubis, jangan menunggu bola," katanya.

Lanjut Osborn, Bupati bersama Ketua dan anggota DPRD harus mampu memaparkan pengesahaan anggaran dan juga menjelaskan dampak anggaran yang disahkan bagi pembangunan di Kabupaten Tobasa

"Apabila tidak dipaparkan kepada masyarakat, tentu adanya praktek penyimpangan anggaran yang disahkan, atau dapat dikatakan ada sesuatu di antara legislatif dan eksekutif," katanya.(FH)

Komentar
Berita Terkini