Surat Edaran BGN Hentikan Komisi SPPG Saat Libur Sekolah Tuai Penolakan Mitra MBG

Administrator Administrator
Surat Edaran BGN Hentikan Komisi SPPG Saat Libur Sekolah Tuai Penolakan Mitra MBG
Ist | Pelita Batak
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang

Jakarta (Pelita Batak):

Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembayaran komisi atau fee kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah menuai keberatan dari sejumlah mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran BGN Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Selama Masa Libur Sekolah yang diterbitkan pada pertengahan Juni 2026. Dalam surat tersebut, BGN menginstruksikan penghentian sementara operasional distribusi makanan kepada peserta didik selama libur sekolah serta penyesuaian biaya operasional dan pembayaran komisi kepada mitra SPPG.

Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari reformasi tata kelola MBG dan upaya efisiensi anggaran. Menurutnya, penghentian pembayaran komisi selama layanan tidak berjalan merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.

"Penyesuaian ini bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali setelah kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung," ujar Nanik dalam keterangan resminya.

Namun kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pengelola SPPG dan asosiasi mitra MBG. Mereka menilai penghentian fee secara penuh tidak mempertimbangkan biaya tetap yang masih harus ditanggung, seperti gaji karyawan, sewa bangunan, listrik, dan pemeliharaan peralatan dapur.

Ketua Forum Mitra SPPG Nasional menyatakan bahwa para mitra telah melakukan investasi besar untuk mendukung program prioritas pemerintah. Karena itu, mereka meminta BGN memberikan kompensasi atau skema biaya minimum selama masa libur sekolah.

"Kami tidak keberatan jika distribusi dihentikan sementara, tetapi biaya operasional dasar tetap harus diperhatikan agar usaha yang sudah berjalan tidak kolaps," katanya.

Sejumlah anggota DPR RI Komisi IX juga meminta BGN melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dan membuka ruang dialog dengan para mitra. Menurut mereka, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh anggaran negara, tetapi juga keberlangsungan usaha para pelaksana di lapangan.

BGN sendiri memastikan Program MBG tetap menjadi program prioritas nasional dan akan terus melakukan evaluasi terhadap sistem pembiayaan serta pola kerja sama dengan mitra SPPG guna menjaga keberlanjutan program.(*)

Komentar
Berita Terkini