Reformasi Penyelenggaraan MBG Melalui BGN, Pemerintah Fokus pada Tata Kelola dan Kelompok Rentan

Administrator Administrator
Reformasi Penyelenggaraan MBG Melalui BGN, Pemerintah Fokus pada Tata Kelola dan Kelompok Rentan
Ist | Pelita Batak

Jakarta (Pelita Batak):

Pemerintah melakukan reformasi besar dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini dilakukan menyusul evaluasi selama sekitar satu setengah tahun pelaksanaan program, yang berujung pada pergantian kepemimpinan BGN serta penataan ulang sistem pelaksanaan agar lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Di bawah kepemimpinan baru Kepala BGN, Nanik S. Deyang, reformasi diarahkan pada penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, serta peningkatan kualitas layanan. Pemerintah juga memprioritaskan penerima manfaat dari kelompok rentan dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus menghentikan sementara pembangunan dapur baru untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dan kebutuhan di lapangan.

BGN menegaskan bahwa reformasi tersebut bukan berarti mengurangi layanan, melainkan memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi sesuai standar. Hingga akhir Mei lalu, sebanyak 1.152 dari total 4.581 SPPG dihentikan sementara operasionalnya untuk proses pembenahan dan verifikasi standar keamanan pangan. BGN menegaskan tidak ada kompromi terhadap kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat.

Selain itu, BGN melakukan efisiensi anggaran dan memperkuat validasi data penerima manfaat dengan melibatkan sekolah serta pemerintah daerah agar bantuan lebih tepat sasaran. Sistem pengawasan berlapis dan pedoman teknis pengelolaan dana juga terus diperkuat guna mencegah penyimpangan dan meningkatkan transparansi.

Pemerintah melalui Istana Kepresidenan menargetkan perbaikan tata kelola MBG dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan. Evaluasi mencakup keberadaan dapur MBG yang dinilai berlebihan di sejumlah daerah serta kemungkinan penutupan unit yang tidak memenuhi standar operasional. Penataan tersebut diharapkan membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan program berjalan lebih optimal.

Meski dilakukan reformasi, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dan menjadi salah satu program prioritas nasional. Fokus utama reformasi adalah menjadikan MBG lebih tepat sasaran, memiliki pengawasan yang kuat, serta memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan gizi masyarakat dan penguatan ekonomi daerah. (Int)

Komentar
Berita Terkini