Sebanyak 24 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara turut serta dalam pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020. Kordinator Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Sumut Enni Martalena Pasaribu, SH, MH, Mkn, CRA mengajak seluruh perempuan yang telah memiliki hak untuk memilih untuk tidak ragu menentukan pilihan kepada calon yang benar.
Mengingat data KPU dari total 100.359.152 pemilih yang terdaftar di 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020, ada 50.194.726 pemilih perempuan atau 50.2 persen. Data ini menunjukkan bahwa perempuan kunci penting arah poolitik, demorkrasi dan pemerintahan Indonesia ke depan. "Ini sebuah pilihan yang perlu ditentukan dalam pesta demokrasi di 270 daerah di Indonesia dan sudah termasuk 24 daerah di Sumut didalamnya," ujar Enni saat ditanya wartawan tanggapannya terhadap peran perempuan pada Pilkada serentak 2020, Selasa (8/12/2020).
Bersama Ketua Umum KMDT St Edison Manurung, Wakil Ketua Enni Martalena Pasaribu,SH,MH,MKn, CRA
dalam satu kesempatan di Sopo Marpikkir Pantai Pasifik
Dengan komposisi jumlah tersebut, lanjut Enni, suara perempuan berharga untuk menjadi pintu masuk perjuangan bagi terbangunnya wajah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia yang berpihak pada kepentingan-kepentingan perempuan, anak, difabel, kelompok-kelompok marjinal.
"Kita menyerukan agar seluruh perempuan Indonesia menggunakan hak suaranya, ini saatnya menentukan Indonesia yang semakin menjamin kemajuan Indonesia serta memastikan terjaganya keberagaman sebagai kekayaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa," ujar Pengacara kondang ini.
Perempuan dalam menentukan pilihannya dengan adanya terbuka peluang dan kebebasan bagi perempuan, anak, difabel, kelompok-kelompok marjinal di daerah, untuk berpartisipasi dan meraih prestasi dalam politik, demokrasi, ekonomi, pemerintahan dan pembangunan di semua sektor.
"Untuk para calon kepala daerah di Sumut, pilihan perempuan akan menghantarkan daerah ini menjadi bagian penting dari setiap kebijakan nasional," ujar Wakil Ketua Umum DPP Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) itu.
Untuk itu, kata Enni, tidak lagi saatnya perempuan berfikir bahwa satu suara tidak berarti, setiap suara penting untuk setiap daerah . "Jangan jual atau tukar suara kita dengan apapun. Waspada! Jual beli suara bisa terjadi sampai sesaat sebelum kita masuk bilik suara," ujarnya.
Menurut Enni, politik uang kerap dilakukan para pasangan calon untuk membeli kekebalan hukum agar penyelenggara pilkada, saksi dan penegak hukum tidak menyalahkan praktik uang yang dilakukan, serta membeli suara rakyat.
Ditegaskannya, politik uang menjadikan politik berbiaya tinggi yang akan menghasilkan pemimpin daerah yang selalu beberpikir untuk mengembalikan modalnya dan tidak akan memikirkan kepentingan rakyat.
"Kita bisa bayangkan, bagaimana ke depan jika pemimpin yang kita pilih bukan orang yang berkompeten, namun hanya karena politik uang. Tidak ada kompetensi, kepemimpinan, pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya," ujarnya.
Untuk mengenali calon yang benar, perempuan diajak untuk memperhatikan apakah calon pernah terindikasi korupsi atau yang kerap berperilaku koruptif? Apakah calon pernah terindikasi pelecehan atau kekerasan pada perempuan, anak disabilitas atau kelompok-kelompok marjinal lainnya? Apakah calon pernah melakukan tindakan diskriminatif atau mengedepankan SARA?
"Perempuan juga harus proaktif memastikan data kependudukannya, agar proses pemilihan berjalan dengan baik dengan memastikan terdaftarnya di DPT dan juga aktif turut mengawasi proses berjalannya pilkada. Jangan ragu untuk melaporkan jika ada pelanggaran di sekitar kita," ujarnya. (TAP)
Administrator 