Deliserdang (Pelita Batak) :
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengajak dunia usaha bersama pemerintah untuk fokus menggenjot percepatan peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Saat ini jumlah tenaga kerja terampil sekitar 57 juta kondisi ekonomi ke 16 terbesar di dunia. Dan pada 2030 Indonesia diprediksi negara dengan ekonomi ketujuh terbesar di dunia, dengan syarat jumlah tenaga kerja terampil 113 juta.
"Pertahun dibutuhkan 3,8 juta tenaga kerja terampil dari berbagai sektor,” ujar Hanif pada kunjungan kerjanya di Kawasan Industri Medan, Jumat (03/02/2017).
Hadir Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Tengku Erry Nuradi, Dirjen Binalattas Kemenaker RI Bambang Satrio Lelono, Direktur Operasi dan Pengembangan PT KIM Medan (Persero) Prof Ilmi Abdullah, dan para pimpinan PT KIM Medan, Kadis Tenaga Kerja Provsu Bukit Tambunan, Kepala BBPLK Medan Fahrurozi, Kepala Balai K3 Medan dan para pelaku Industri di Sumatera Utara.
Pada kesempatan itu Menaker RI Hanif Dhakiri mengatakan untuk mencapai tenaga kerja terampil hingga 113 juta tersebut pemerintah tentu saja tidak akan bisa melakukan hal ini sendiri, dukungan dari dunia usaha tentunya sangat penting. Oleh karenanya Anif mengajak dunia usaha, kalangan industri, manajer-manajer HRD terutama untuk bisa terlibat aktif dalam program percepatan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan pemerintah saat ini. “Sehingga peran pemerintah dan swasta saling melengkapi,” sebutnya.
Kementerian Tenaga Kerja, lanjutnya, saat ini tengah menggenjot skema pelatihan kerja. Skema ini harus menjadi prioritas negara, swasta, masyarakat sipil, dan termasuk serikat pekerja/serikat buruh. "Pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, dan masyarakat harus investasi lebih banyak untuk pelatihan kerja agar kompetensi tenaga kerja meningkat dan bisa terserap di pasar kerja," ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, kuncinya, lanjut Hanif yakni peningkatan akses dan mutu pelatihan kerja, agar semua orang bisa mendapatkan akses pelatihan kerja di mana saja dan dengan mutu pelatihan yang baik. Di semua daerah, Hanif menyarankan agar ada balai pelatihan kerja atau semacamnya yang bermutu baik dan bisa diakses oleh siapapun yang ingin meningkatkan kompetensi.
Balai latihan kerja itu nantinya perlu didampingi tempat uji kompetensi dan lembaga sertifikasi profesi agar tenaga kerja terlatih bisa mendapatkan sertifikasi profesi. Hal ini agar orang yang tidak mengenyam bangku sekolah sekalipun, tapi mempunyai kemampuan tertentu karena faktor pengalaman, harus bisa diproses untuk mendapatkan sertifikasi profesi."Tentu setelah standar kompetensinya disesuaikan," lanjut dia.
Selama ini, menurut Hanif, investasi sumber daya manusia dianggap hanya melalui pendidikan formal. Padahal, pelatihan kerja bisa jadi terobosan bagi percepatan investasi SDM.
Pendidikan formal, lanjut politikus PKB itu, memang penting dan wajib. Tapi, hal tersebut lebih ke arah jangka panjang. Pelatihan kerja juga penting dan bisa untuk jangka pendek, menengah, dan juga panjang. "Jadi, akses dan mutu pendidikan formal harus digenjot. Demikian juga, akses dan mutu pelatihan kerja juga harus digenjot, secepat kita menggenjot pendidikan formal," tuturnya.
Hanif percaya, terobosan tersebut konkretnya mendorong orang-orang dengan usia produktif untuk masuk skema pelatihan kerja, lalu berporses untuk mendapatkan sertifikasi profesi. "Dengan begitu mereka bisa terserap ke pasar kerja atau berwirausaha. Itu orientasi dari skema pelatihan kerja yang harus digenjot," sebutnya.
Pada kesempatan itu Hanif juga mengajak perusahaan-perusahaan terutama yang ada di Sumatera Utara untuk ikut terlibat dalam program pemagangan nasional yang merupakan salah satu terobosan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “1 perusahaan memagangkan 100 orang pertahun,” katanya.
Magang yang diprogramkan lanjut dia magang berbasis jabatan. Magang sesuai dengan pekerjaan dengan kata lain semuanya berorientasi pada jabatan dan insentifnya jelas. "Dengan komitmen kita diharapkan Indonesia bukan hanya negara penonton, namun kita pastikan Indonesia menjadi Pemain dan dipastikan Indonesia menjadi Pemenang," sebutnya.
Hal senada juga disampaikan Gubsu H Tengku Erry Nuradi. Kondisi ketenagakerjaan Sumatera Utara sesuai dengan survei angkatan kerja nasional dan BPS pada aAgustus 2016 dimana jumlah penduduk Sumatera Utara hampir 14 juta jiwa. Dengan peduduk usia kerja 9.842.000 orang, angkatan kerja 6.363.000 orang, penduduk yang berkerja 5.991.374 orang, sedangkan pengangguran terbuka sebanyak 372.000 orang atau setingkat dengan 5,84 persen.
Sumut juga memiliki potensi yang sangat besar dan strategis dalam meningkatkan perekonomian di Sumatera Utara dilihat dari letak geografisnya. Di Sumut lanjut Gubsu juga ada 10.774 perusahaan 628 diantaranya perusahaan-perusahaan besar.
Oleh karenanya Gubsu Erry Nuradi mengharapkan perhatian pemerintah terhadap industri-industri yang ada di Sumatera Utara khususnya gas. "Karena harga gas di Sumatera Utara relatif tinggi," kata Gubsu
Pada kesempatan itu Gubsu juga mengharapkan agar tenaga kerja di Sumatera Utara memiliki kompetensi yang baik. Untuk Sinkronisasi antara kebutuhan tenaga kerja di Industri dengan kompetensi yang harus dimiliki tenaga kerja perlu adanya lembaga-lembaga pelatihan baik yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta untuk melatih, mensertifikasi dan menempatkannya.
"Untuk itu industri diharapkan ikut berpartisipasi dan meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, baik dalam hal pendanaan, penyusunan materi pembelajaran dan yang tidak kalah penting memberikan kesempatan untuk melaksanakan magang di perusahaan. Industri-industri yang ada di daerah ini harus menerampilkan pekerjanya," kata Gubsu.
Pada acara tersebut Menaker dan Gubsu menyaksikan penandatanganan komitmen bersama antara BBPLK Medan, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Medan dengan PT KIM (Persero) dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berdasarkan kebutuhan industri.(TAp)
Administrator 
