KETIKA rupiah kembali melemah dan mendekati titik terendah dalam sejarah modern Indonesia, publik mulai mengingat satu periode kelam: krisis moneter 1998. Di tengah situasi itu, muncul narasi bahwa penolakan terhadap tawaran atau campur tangan IMF ikut memicu sentimen negatif pasar. Pertanyaannya, apakah narasi itu relevan?
Dalam ekonomi modern, pasar bergerak bukan hanya karena angka, tetapi juga karena kepercayaan. Dan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa ketika kepercayaan mulai retak, rupiah bisa jatuh jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan.
Pada pertengahan 1997, nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp2.300-Rp2.400 per dolar AS. Namun hanya dalam beberapa bulan, rupiah runtuh hingga menyentuh kisaran Rp16.000-Rp17.000 per dolar AS pada awal 1998.
Artinya, depresiasi rupiah saat itu mencapai hampir 700 persen.
Bersamaan dengan itu:
- inflasi melonjak hingga 77,6 persen,
- perbankan kolaps,
- harga kebutuhan pokok meledak,
- dan kepercayaan masyarakat terhadap negara runtuh.
Yang menarik, krisis 1998 bukan semata soal ekonomi. IMF sendiri dalam kajiannya mencatat bahwa tekanan terhadap rupiah semakin besar ketika terjadi inkonsistensi kebijakan dan turunnya kredibilitas pemerintah di mata pasar.
Di situlah letak pelajaran terpenting.
Pasar tidak hanya bertanya:
“Apakah negara punya uang?”
Tetapi juga:
“Apakah negara tahu apa yang sedang dilakukan?”
Hari ini memang kondisi Indonesia belum dapat disamakan dengan 1998. Fundamental ekonomi relatif lebih kuat. Cadangan devisa lebih besar. Sistem perbankan lebih sehat. Pemerintah dan Bank Indonesia juga berkali-kali menegaskan bahwa kondisi saat ini masih terkendali.
Namun pasar tetap menunjukkan kegelisahan.
Rupiah beberapa kali menyentuh level terlemah sejak krisis Asia. Reuters melaporkan bahwa kekhawatiran investor saat ini dipicu oleh tekanan fiskal, ketidakjelasan pembiayaan program pemerintah, hingga kekhawatiran terhadap independensi bank sentral.
Di sinilah isu IMF kembali menjadi sensitif.
Ketika muncul kabar pemerintah menolak tawaran IMF, sebagian publik melihatnya sebagai simbol kedaulatan ekonomi. Tetapi sebagian pasar justru membacanya sebagai sinyal defensif. Narasi berkembang:
“Jika ekonomi benar-benar kuat, mengapa pasar tetap panik?”
Narasi seperti ini mungkin tidak sepenuhnya benar. Namun dalam dunia keuangan, persepsi sering kali lebih cepat bekerja daripada data resmi.
Kita tidak boleh mengulangi kesalahan 1998: meremehkan sentimen publik dan menganggap kritik sebagai ancaman. Sebab krisis besar biasanya tidak datang dalam satu malam. Ia dimulai dari hilangnya keyakinan sedikit demi sedikit.
Hari ini rakyat melihat:
- rupiah melemah,
- harga kebutuhan hidup meningkat,
- lapangan kerja tidak sepenuhnya stabil,
- dan kebijakan pemerintah sering kali lebih sibuk membangun pencitraan daripada menjelaskan realitas secara terbuka.
Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi jauh lebih penting daripada slogan optimisme.
Menolak IMF bukanlah masalah utama. Bahkan, bangsa yang berdaulat memang seharusnya tidak bergantung pada lembaga asing. Tetapi kedaulatan ekonomi tidak cukup dibangun lewat penolakan simbolik. Kedaulatan ekonomi hanya akan dipercaya jika negara mampu menjaga stabilitas, menjawab kekhawatiran publik dengan jujur, dan menunjukkan arah kebijakan yang konsisten.
Karena sejarah telah membuktikan: rupiah tidak jatuh hanya karena dolar menguat. Rupiah jatuh ketika kepercayaan masyarakat dan pasar mulai runtuh bersamaan. (*)
Administrator 
