Benarkah Hakim Konstitusi MK Patrialis Akbar OTT di Hotel Bersama Perempuan?

Administrator Administrator
Benarkah Hakim Konstitusi MK Patrialis Akbar OTT di Hotel Bersama Perempuan?
rmol.co
Patrialis Akbar
Jakarta(Pelita Batak): Hakim Konstitusi MK Patrialis Akbar dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditangkap bersama dua orang lainnya pada Rabu 25 Januari 2017.

 

Informasi dihimpun, Patrialis ditangkap di sebuah hotel di daerah Taman Sari, Jakarta Barat. Lokasi di Taman Sari Jakbar sendiri dikenal sebagai lokasi “merah” atau esek-esek. Beredar isu, turut pula seorang wanita dalam OTT itu.

 

Saat dikonfirmasi hal tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah masih enggan bersuara. "Kami belum mendapatkan informasi lengkap tentang hal tersebut. Masih kita pastikan terlebih dahulu. Perkembangannya akan kami sampaikan segera," kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis 26 Januari 2017.

 

OTT diduga terkait dengan suap menyuap gugatan judicial riview di MK. Ketiganya telah diamankan KPK untuk dilakukan proses pemeriksaan intensif selama 1x24 jam. “Terkait dugaan tindak pidana suap masih proses pemeriksaan," ujar sumber internal KPK.

 

Siapa sebenarnya Patrialis Akbar? Pria yang lahir pada 31 Oktober 1956 di Padang, Sumatera Barat itu sempat menjadi sebagai sopir angkutan kota (angkot) jurusan Pasar Senen-Jatinegara dan sopir taksi ibukota saat merantau ke Jakarta.

 

Patrialis merantau untuk melanjutkan pendidikannya setelah lulus dari STM Negeri II, Padang pada 1977. Setelah meraih gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dia menekuni profesi pengacara selama beberapa waktu sebelum akhirnya mulai terjun ke dunia politik.

 

Dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), yang kemudian menghantarkan dirinya menjadi anggota DPR RI dua periode. Yakni, pada 1999-2004 dan 2004-2009 dari daerah pemilihan Sumatera Barat.

 

Selama di Senayan, Patrialis tercatat sebagai salah satu pelaku perubahan UUD 1945 pada 1999-2002 dengan menjadi Anggota Badan Pekerja (BP) MPR pada Panitia Ad Hoc (PAH) III, serta PAH I. Sementara di DPR, Patrialis tercatat sebagai anggota Komisi III yang membidangi masalah hukum.

 

Karena dia dianggap vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait dengan hukum dan HAM, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melirik Patrialis. Putra Letda (Purn) H. Ali Akbar itu lantas ditunjuk untuk menempati posisi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pada 2009.

 

Terakhir, pria berdarah Minang itu menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi setelah mengucap sumpah dengan masa jabatan 2013–2018 pada 13 Agustus di Istana Negara, Jakarta.

 

Informasi yang beredar tak hanya Partrialis yang ditangkap, tapi totalnya tiga orang yang diamankan. Penangkapan kabarnya dilakukan terhadap tiga orang pada Rabu 25 Januari 2017 kemarin. OTT diduga terkait dengan suap menyuap gugatan judicial riview di MK. 

 

Kini ketiganya telah diamankan KPK untuk dilakukan proses pemeriksaan intensif selama 1x24 jam. "Terkait dugaan tindak pidana suap masih proses pemeriksaan," ujar sumber internal KPK

 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi memilih untuk berbicara aman. Dia mengaku masih belum mengetahui soal operasi tangkap tangan tersebut. “Saya belum dengar,” ujarnya 

 

Begitu pula dengan pihak Mahkamah Konstitusi (MK) belum mendapat kabar tentang penangkapan PA. “Belum dapat info," ujar Humas MK, Heru Setiawan. Ketua MK yang sedang berada di Semarang, menyebutkan akan mengumpulkan semua hakim MK siang ini.(R2)

Komentar
Berita Terkini