Oknum Jaksa Bermain Proyek?

Oleh : Bachtiar Sitanggang
Administrator Administrator
Oknum Jaksa Bermain Proyek?
IST|Pelita Batak

TANGGAL 13 Desember lalu, saya dapat foto harian Sinar Indonesia Baru (SIB) Medan via WhatsAap dengan berita yang diberi tanda berjudul: “Diduga Oknum Jaksa di Samosir Bermain Proyek, Kepala Desa Sampai Tak Bisa Tidur” dan isinya cukup mengagetkan saya, “oknum Jaksa kok bermain proyek”, pikir saya, mungkin saja hoax.

Ternyata, jelas sumbernya. Sebagai media cetak tentu tidak sembarangan memuat berita sebab “sekali hitam di atas putih sulit untuk menghapus”, beda dengan “on line”, mudah menghilangkan.

Dalam berita itu diuraikan, “diduga para kepala desa di Kabupaten Samosir menjadi "objek" oknum jaksa nakal yang bermain proyek di desa”. Sumbernya jelas seorang pengamat sosial politik di lingkungan hidup Gurgur Manurung, dan ia berupaya mencegah tindakan jaksa nakal tersebut bahkan akan melaporkannya ke Komisi Kejaksaan RI.

Artinya bukan hoax, sebab jelas sumbernya dan berusaha mencegah, dengan kata lain bukan hanya sekali kejadian maka agar tidak berlanjut perlu dicegah.

Menjadi pertanyaan lagi, bagaimana caranya oknum Jaksa bermain proyek? Sebab tugas Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Kalau pembinaan dan penyuluhan hukum memang tugas Kejaksaan dengan biaya Negara, bukan dana Desa tentunya.

Gurgur, menyinggung keberangkatan kepala desa ke Bali dengan menggunakan regulasi "Bimtek" diduga erat kaitannya dengan jaksa.

Kepala desa yang tidak mau berangkat, diintervensi oknum itu dengan mengingatkan "Kalau begitu baik baiklah kau kerja," kata Gurgur menirukan perkataan oknum jaksa itu.

Apa hubungannya

“Bimtek” (bimbingan teknis) dengan kejaksaan, sebab yang namanya “bimtek-bimtek” itu bukankah urusan instansi teknis, seperti pertanian, koperasi dan lain-lain? Tidak jelas juga dalam berita itu kaitan “bimtek” dengan oknum jaksa tersebut.

Ada lagi yang aneh, menurut Gurgur, “oknum jaksa nakal di Kabupaten Samosir masuk dengan memesan proyek di desa. Kemudian menunjuk pihak ketiga untuk melakukan kegiatan." Pertanyannya, apa ya, selama ini di benak orang yang bermain proyek adalah “aparat Pemda” dan “anggota dewan” dengan memasukkan kroninya sebagai pemborong atau penyalur barang/jasa. Kalau oknum jaksa, baru pertama kali ini.

Bahkan menurut pengakuan Gurgur, “Perlakuan oknum jaksa yang menangani proyek-proyek desa itu, sudah berlangsung lama. Termasuk Bimtek para kepala desa yang digelar hampir tiap tahun".

Ternyata bukan hanya harian SIB yang muat berita tersebut juga di facebook dan hariansib.on line, akan tetapi sudah satu minggu tidak ada keterangan atau tanggapan dari Kajari Samosir maupun dari Kajati Sumatera Utara.

Memang sudah ada keterangan pihak Kejari Samosir melalui Kasi Intel Tulus Tampubolon, ketika dikonfirmasi harianSIB.com terkait adanya dugaan oknum jaksa berproyek di desa desa mengatakan, kejaksaan dilarang main proyek. Ia mengatakan, “Kejaksaan Negeri Samosir tidak ada bermain proyek dan mengarahkan orang atau pihak ketiga untuk memenangkan proyek.”

Sesuai dengan berita dan keterangan Gurgur Manurung, yang diduga adalah oknum jaksa dan bukan Kejaksaan Negeri, sementara yang dijelaskan Kasi Intel adalah institusi.

Pertanyaannya, apakah oknum jaksa yang diduga berproyek benar atau tidak, mengarahkan orang lain untuk memenangkan proyek atau tidak? Masyarakat perlu kejelasan, kalau tidak benar harap diluruskan, dan kalau benar sesuai bukti yang ada supaya diselesaikan sesuai hukum.

Sebaiknya agar institusi itu berwibawa di mata masyarakat, setiap keluhan masyarakat apalagi secara terbuka di media seyogyanya direspons dengan cepat dan baik, tidak jamannya lagi seperti “bis kota”.

Keterangan Kasi Intel Tulus Tampubolon itu adalah benar dan Kejari tidak turut campur dengan proyek, tapi bagaimana oknmunya?

Kita salut dengan cepat tanggapnya Kepolisian saat ini dalam upaya membersihkan institusnya, dengan senang hati menerima kritik, pengaduan dan dengan gerak cepat merespon dan bertindak. Mungkin karena ada Provost dan Pengamanan (Propam) bergerak sehingga memberi penjelasan apa mengapa dan bagaimana kejadian sebenarnya sebagai bagian dari reformai birokrasi.

Kita berharap, Kejagung meminta bukti-bukti yang ada dari Gurgur Manurung agar perlakuan buruk terhadap Desa di daerah miskin seperti Samosir tidak terulang, mudah-mudahan tidak terjadi di daerah lain.

Mudah-mudahan pula fungsi tugas dan kewajiban para anggota DPR dan DPRD tidak diambil alih Gurgur Manurung dalam membela masyarakat, semoga tergerak hatinya menyelesaikan kasus “Dugaan Oknum Jaksa Berproyek”. Perhatian Dr. Hinca P Panjaitan SH MH sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum ditunggu masyarakat, sebaiknya selain mengurusi “situs Pusuk Buhit” dan “rumah Hela” perlu juga mengurusi masalah penegakan dan penegak hukum.. Aparat pemerintah dan penegak hukum hendaknya mensejahterakan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak sebaliknya “menakut-nakuti”, rakyat menunggu.***

Penulis adalah wartawan senior dan asvokat berdomisili di Jakarta.

Komentar
Berita Terkini