TERPUJILAH TUHAN kita YESUS KRISTUS atas penyertaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia serta Pimpinan dan jemat HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) yang oleh karena KasihNYA, mampu berupaya memutus penyebaran Covid-19, dan semoga doa dan permohonan kita dikabulkan.
Kita mendengar berita bahwa Ephorus, mewakili warga HKBP berterima kasih atas berkenannya Presiden RI H. Ir Joko Widodo menerima Pimpinan HKBP, Ephorus, serta Sekjen, Kadep Koinonia dan Kadep Diakonia di Istana Bogor, Rabu lalu (23/2). Presiden didampingi Mensekneg Prof Pratikno dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
Kepada Presiden, pimpinan HKBP menjelaskan tahun 2021 sebagai Tahun Pemberdayaan, termasuk pemberdayaan Universitas, Sekolah, Rumah Sakit, dan Pelayanan sosial khususnya untuk kaum difable serta kerjasama HKBP dengan Mensos Tri Risma Harini.
Mudah-mudahan disinggung keberadaan Insitut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung yang selama ini diributkan masalah transformasi menjadi Universitas Tapanuli Raya-kan atau ditingkatkan menjadi Universitas Kristen Negeri Tarutung. Karena menurut hemat kita adalah merupakan tanggungjawab moral HKBP untuk meningkatkan status lembaga pendidikan tersebut menjadi Universitas Kristen, kalau tidak bisa meningkatkan minimal mempertahankan, tidak justru sebaliknya mendorong-menyadakannya.
Juga tentang Rumah Sakit, mungkin di kawasan KDT belum ada rumah sakit yang bertaraf/standard nasional atau bahkan di bekas Karesidenan Tapanuli masih RSUD tingkat Kabupaten/Kota, pada hal rumah sakit modern sebagai kebutuhan menyambut wisatawan manca negara dimana KDT menjadi Destinasi Wisata Super Prioritas.
Ephorus juga mengemukakan kinerja pimpinan HKBP pada tahun Pemberdayaan 2021, termasuk pemberdayaan Universitas, Sekolah, Rumah Sakit, dan Pelayanan sosial khususnya untuk kaum difable dan kerjasama HKBP dengan Mensos Risma utk itu.
Kepada Presiden, dikemukakan juga bahwa HKBP menetapkan tahun 2022 sebagai Tahun Kesehatian dengan puncak Launching Sentralisasi Keuangan pada Sinode Agung tanggal 24-27 Oktober 2022, dan mengharapkan topangan Presiden untuk usaha itu melalui Badan Usaha HKBP, dan mengundang Presiden Jokowi untuk hadir pada Sinode Godang 25 Oktober tersebut.
Sebagai Tahun Kesehatian, HKBP berkeinginan mewujudkan transformasi sebagai tugas bersama memenuhi permintaan akan adanya Rencana Strategi agar benar-benar terwujud visi HKBP “Menjadi Berkat bagi Duniaâ€.
Secara khusus Ephorus HKBP mengapresiasi kinerja pemerintah yang sesuai hasil Survey Balitbang Kompas, yaitu 73,9 persen di bidang menyejahterakan sosial, politik, hukum, penegakan hukum, dan perekonomian, khusus keberhasilan menyelaraskan bidang kesehatan dan perekonomian di dalam menghadapi Pandemi Covod-19, yang menurut pengamatan HKBP telah mendapat pujian para pemimpin dunia termasuk dari negara-negara maju.
Kita berharap kegiatan Pimpinan HKBP silaturahmi dengan Presiden tersebut dapat menjalin komunikasi dan berlanjut agar HKBP turut meng “garamâ€i dan memberi “terang†bagi kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, Kabupaten/Kota. Dengan sinergitas yang berkelanjutan HKBP diharapkan mampu memberikan koreksi dan pokok-pokok pikiran atas kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah.
Sudah waktunya, Sekolah Minggu , Guru-guru, buku ajar dan alat peraga serta pembinaan Remaja Gereja menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah melalui APBD, APBN, karena 2-4 jam belajar Agama di Sekolah tidaklah memadai untuk membina iman dan ketaqwaan anak didik termasuk untuk membina perangai, etika dan moral. Sebab tidak jamannya lagi Kementerian Agama hanya mengatur dan sebagai Administrator, sudah harus terjun membina ke akar rumput.
Oleh karenanya, harapan kita kunjungan Pimpinan HKBP tersebut, perlu dilanjutkan ke Ketua MPR, Ketua DPR dan Ketua DPD, sebab kelihatannya Gereja tidak bisa lagi hanya membina jematnya dari mimbar gereja, sudah harus mengumandangkan Damai Sejahtera Allah ke seluruh jagat raya melalui Negara dan Pemerintah. Gereja harus menunjukkan tanggung jawabnya atas semakin dinginnya “Kasih†di tengah-tengah masyarkat.
Kita menghargai upaya Presiden menyelaraskan pembangunan infrastruktur di kawasan Danau Toba dengan pelestarian lingkungan, dan sangat tepat dan harus apabila Ephorus memohon agar Presiden menindak para pelanggar undang-undang menyangkut lingkungan hidup. Kita tahu berbagai kejadian terjadi mengusik ketenteraman dan kedamaian masyarakat di sekitar KDT, termasuk perseteruan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dengan Masyarakat Hukum Adat, di mana mayoritas jemaat HKBP bermukim.
Presiden sendiri sudah mengelilingi KDT dengan Helikopter pada kunjungan terakhir ini, sudah dapat menyaksikan dari udara betapa mengkhawatirkannya pelestarian lingkungan dengan investasi yang ditanam untuk menunjang pariwisata di Danau Toba? Mungkin langkah pertama adalah memperjelas batas kawasan Hutan yang diberi Konsesi ke TP IIU (PT TPL) demgam Golat (Hak Ulayat) Masyarakat Hukum Adat. Suara Nabiah sering lebih cepat menyelesaikan sengketa daripada hukum yang berkepanjangan.
Presiden Jokowi juga meminta agar HKBP terus melanjutkan kerjasama dengan pemerintah melayani masyarakat, seperti di kawasan Danau Toba secara mengembalikan marwah keindahan Danau Toba dan menyejahterakan warga masyarakat, dan melestarikan lingkungan hidup. Kita tidak tahu apakah Presiden mennnngungkapkan pandangannya bagaimana keikut sertaan HKBP selama ini dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat.
Terhadap permintaan Ephorus tentang pentingnya perusak lingkungan hidup untuk ditindak, Presiden memberi perhatian secara khusus. Bagaimana aktualisasi perhatian khusus itu masih menunggu realisasinya, sebab sudah sejak lama Menko Invest Luhut Binsar Panjaitan mengeluhkan Pecemaran Danau Toba, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar sudah mencemaskanpelestarian lingkungan di KDT terutama hutannya yang sudah semakin mengerdil. Semoga HKBP bangun ari tidur menjadi berkat bagi masyarakat KDT dan semua ciptaan.***
Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.
Administrator 
