Jakarta (Pelita Batak):
Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional
Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang digelar di Ancol Beach
City, Jakarta, pada Jumat, 2 Desember 2022. Kepala Negara memaparkan lima
arahan yang penting dilakukan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU)
menjelang pesta demokrasi terbesar dan serentak pada tahun 2024 mendatang.
Arahan pertama, Presiden meminta jajaran KPU untuk
memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis dan
koridor hukum yang jelas. "Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga
mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul," ujar Presiden.
Arahan kedua, Presiden meminta jajaran KPU untuk memastikan
kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail, efisien, dan transparan.
Presiden mengingatkan bahwa hal-hal teknis dapat menjadi politis dan berpotensi
menimbulkan permasalahan di lapangan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan
dengan baik.
"Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya
keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detil
mengikuti, menyelesaikan bisa menjadi persoalan di lapangan, jadi
keributan-keributan di lapangan," tutur Presiden.
Arahan ketiga, Presiden menginstruksikan KPU untuk terus
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber
daya manusia (SDM) di setiap tingkatan. Menurut Presiden, KPU memiliki tugas
penting untuk mengawal pesta demokrasi bangsa Indonesia.
"Dari tingkatan paling bawah sampai atas bekali
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan agar
seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik," ungkap
Presiden.
Arahan keempat, Presiden meminta KPU untuk bekerja dengan
efektif dan efisien, utamanya dalam mengelola anggaran pemilu. Presiden
mengingatkan bahwa Pemilu 2024 mendatang dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi
global yang penuh dengan ketidakpastian sehingga semua pihak harus tetap
hati-hati dan waspada dalam mengambil suatu kebijakan.
"Saya titip KPU harus bekerja dengan efisien,
memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien, mengatur skala-skala
prioritas yang memang harus," ucap Presiden.
Terakhir, Presiden menginstruksikan KPU untuk memperkuat
pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat. Presiden ingin KPU
mengajak para peserta pemilu untuk mewujudkan pemilu di Indonesia yang damai,
jujur, dan berintegritas.
"Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang
menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi,
mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba,"
tandasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Dalam Negeri
Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi
Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Rahmat Bagja, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
(DKPP) Heddy Lugito.(Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)