Jakarta (Pelita Batak):
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyerukan semangat “Bangkit Bersama dalam Pengharapan” dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Dalam seruan pastoralnya, KWI mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun Indonesia dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, demokrasi yang sehat, serta keberpihakan kepada masyarakat kecil dan kelompok rentan.
Seruan pastoral yang ditandatangani Ketua KWI Mgr. Antonius Subianto Bunjamin dan Sekretaris Jenderal KWI Mgr. Adrianus Sunarko itu menegaskan bahwa kebangkitan nasional bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi panggilan moral untuk menjawab tantangan bangsa di tengah ketidakpastian global dan dinamika domestik yang kompleks.
“Kebangkitan nasional lahir bukan hanya dari semangat politik, tetapi juga dari keberanian moral, solidaritas sosial, dan keyakinan bahwa masa depan bangsa yang lebih baik harus dibangun bersama,” tulis KWI dalam seruan tersebut.
KWI menyoroti berbagai persoalan sosial yang dinilai semakin memprihatinkan, mulai dari tekanan ekonomi masyarakat, meningkatnya kecemasan generasi muda, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga minimnya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
Selain itu, KWI juga menyinggung situasi di Tanah Papua yang dinilai masih menyisakan luka sosial berkepanjangan akibat kekerasan dan kurangnya rasa saling percaya. KWI menilai pendekatan keamanan bukan solusi utama dalam penyelesaian persoalan Papua, melainkan diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi, dialogis, dan partisipatif.
Dalam bidang ekonomi, KWI mengapresiasi berbagai program pembangunan nasional, termasuk upaya memperkuat ketahanan pangan, energi, dan investasi. Namun demikian, KWI mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat kecil.
“Kita prihatin ketika korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan dominasi kepentingan ekonomi tertentu masih melukai rasa keadilan masyarakat,” demikian isi seruan tersebut.
KWI juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap program-program pemerintah yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Gereja menegaskan bahwa pembangunan harus tetap berakar pada martabat manusia dan tidak meninggalkan kaum miskin, petani kecil, nelayan, buruh, maupun masyarakat adat.
Dalam aspek demokrasi, KWI mengingatkan adanya gejala kemunduran demokrasi di Indonesia. Ruang dialog publik disebut semakin sempit, sementara kritik kerap dipandang sebagai ancaman.
“Kita dipanggil untuk menjaga demokrasi Indonesia tetap bertumbuh secara sehat, berakar pada nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap hukum, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat yang bermartabat,” tulis KWI.
KWI juga mengingatkan bahaya kecenderungan otoritarianisme, militerisme, dan sentralisasi kekuasaan yang dapat mengikis demokrasi. Karena itu, budaya dialog, penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, serta supremasi hukum yang berkeadilan harus terus dijaga.
Di bidang lingkungan hidup, KWI menyoroti berbagai persoalan ekologis seperti deforestasi, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, hingga proyek-proyek pembangunan yang dinilai minim konsultasi publik. KWI secara khusus menyinggung proyek panas bumi di Flores dan proyek food estate di Papua sebagai contoh kebijakan yang perlu dijalankan secara lebih partisipatif dan berkelanjutan.
Mengutip pesan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si', KWI menegaskan bahwa bumi adalah rumah bersama yang harus dirawat dengan cinta dan tanggung jawab.
Dalam seruannya, KWI mengajak seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan makna kebangkitan nasional dalam konteks Indonesia hari ini melalui lima langkah utama, yakni memperkuat solidaritas sosial, merevitalisasi demokrasi Pancasila, mendorong dialog dan rekonsiliasi, serta memperkuat fondasi nilai dan spiritualitas bangsa.
KWI juga mengutip pesan perdamaian dari Paus Leo XIV yang menyerukan pentingnya membangun “jembatan kasih melalui dialog dan perjumpaan”.
“Dengan semangat sinodal - berjalan bersama - marilah kita menjaga Indonesia sebagai rumah bersama yang adil, beradab, damai, dan bermartabat,” tutup seruan pastoral tersebut.(*)
Administrator 
