Pernyataan Sikap Pengurus Pusat GMKI Terkait Proses Pilkada 2017

Usai Pilkada, Rakyat Jakarta Harus Rajut Kembali Persatuan dan Kesatuan

Administrator Administrator
Usai Pilkada, Rakyat Jakarta Harus Rajut Kembali Persatuan dan Kesatuan
Ist
Sahat Sinurat, Ketum GMKI
Jakarta(Pelita Batak): Pengurus Pusat GMKI 2016-2018, Sahat Martin Philip Sinurat (Ketua Umum) dan Alan Christian Singkali (Sekretaris Umum) menyatakan proses Pilkada 2017 terkhusus Pilkada DKI Jakarta yang selama ini menjadi pusat perhatian seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia internasional sudah hampir mendekati hasil akhir. 

 

"Kita harus gembira karena pilkada sudah selesai tanpa hal-hal yang tidak berkenan atau merugikan kepentingan umum,"ujar mereka, menanggapi selesai pemungutan suara pada Pilkada Putaran Kedua Jakarta, Rabu 19 April 2017. Persatuan yang sempat terbelah karena perbedaan pendapat yang meruncing tajam, harus kembali dirajut dengan kesadaran bersama. 

 

Para tetangga yang berbeda pilihan harus kembali berangkulan dengan semangat gotong royong. Para pegawai kembali bekerja ke kantor, nelayan pergi melaut, petani kembali ke sawah, para orangtua kembali berjualan di pasar, warung, dan toko, setiap orang kembali melakukan aktivitas sehari-hari, tanpa harus curiga ataupun kecewa dengan hasil pilkada. Kita harus kembali merajut persatuan dan keberagaman kita dengan semangat Pancasila.

 

"Sekarang kita mempercayakan proses akhir semua pilkada di berbagai daerah kepada KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Setiap lembaga yang bertugas harus menyelesaikan proses pilkada dengan jujur tanpa ada manipulasi dan main mata. Rakyat serta berbagai organisasi dan lembaga masyarakat harus tetap mengawasi proses yang berlangsung agar tetap berjalan dengan jujur, adil, dan jauh dari kecurangan,"kata Sahat Martin Philip Sinurat dan Alan Christian Singkali.

 

Secara khusus, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terpilih harus menjadi pemimpin dari semua rakyat Jakarta, bukan hanya pendukungnya saja. Tidak ada rakyat yang dinomorsatukan atau dinomorduakan. 

 

"Jakarta adalah ibukota Indonesia yang dihuni penduduk yang beragam suku, agama, ras, dan golongan. Jakarta adalah wajah Indonesia, bagaimana Indonesia mengelola keberagaman dan perbedaan. Maka berbagai isu miring dan konflik SARA yang menghangat selama proses pilkada harus dapat diselesaikan oleh kepala daerah terpilih dengan menempatkan Pancasila dan UUD 1945 di atas semua golongan,"seru mereka. 

 

GMKI juga menegaskan posisi, bahwa GMKI bersama berbagai organisasi lainnya akan selalu menjadi garda terdepan dalam mengawal keutuhan dan persatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus selalu mengingat konsensus bersama, bahwa Indonesia dibangun oleh semua suku, agama, ras, dan golongan. Konsensus ini harus selalu kita jaga agar negara Pancasila ini dapat berumur panjang hingga ratusan bahkan ribuan tahun ke depan.(R2)

Komentar
Berita Terkini