Refleksi Akhir Tahun Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum Yayasan Komunikasi Indonesia: Negara Hukum Pancasila, Antara Harapan dan Kenyataan

Administrator Administrator
Refleksi Akhir Tahun Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum Yayasan Komunikasi Indonesia: Negara Hukum Pancasila, Antara Harapan dan Kenyataan
Ist
Kantor Yayasan Komunikasi Indonesis
Jakarta(Pelita Batak): Mencermati perjalanan dan perkembangan hukum Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sepanjang tahun 2016, Lembaga Peyananan dan Bantuan Hukum (LPBH) Yayasan Komunikasi Indonesia merilis Refleksi Akhir Tahun Bidang Hukum dengan judul "Negara Hukum Pancasila antara Harapan dan Kenyataan"

 

Salah satu ciri dari negara hukum ditandai dengan adanya konstitusi (baik tertulis maupun tidak tertulis) sebagai aturan dasar negara dan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan sebagai suatu kesatuan sistem hierarkhi norma hukum. Di sisi yang lain, konsep negara hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep demokrasi, oleh karena itu sebutan untuk negara hukum dewasa ini tidak terpisahkan dengan negara demokrasi.

 

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Timbul pertanyaan bagaimana desain makro penjabaran ide negara hukum tersebut? Harus diakui, bahwa selama ini amanat konstitusi tersebut belum pernah dirumuskan secara komprehensif, yang ada hanyalah pembangunan hukum yang bersifat sektoral dan sangat bergantung dengan political will pemerintah yang berkuasa.

 

Untuk menjabarkannya secara komprehensif, hukum hendaknya dipahami dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan dengan ideologi dan filsafat yang dianut negara. Hukum sebagai kesatuan sistem memiliki elemen kelembagaan, elemen kaidah aturan; dan elemen perilaku para subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan. Ketiga elemen sistem hukum ini mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (law making); (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (law administrating); dan (c) kegiatan peradilan (law adjudicating). Kegiatan-kegiatan ini terbagi ke dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu: (i) fungsi legislasi dan regulasi; (ii) fungsi eksekutif dan administratif, dan (iii) fungsi yudikatif atau judisial, yang kesemuanya harus berlandaskan ideologi Pancasila. Disamping unsur pemasyarakatan dan pendidikan hukum (socialization and law education) dan pengelolaan informasi hukum (law information managemnt).

 

Dalam keseluruhan elemen, komponen, hierarki, dan aspek-aspek yang bersifat sistemik yang saling berkaitan satu sama lain itulah, khusus di Indonesia, sistem hukum yang harus dikembangkan adalah dalam perspektif Negara Hukum Pancasila. Sudah seharusnya negara menyusun dan merumuskan mengenai apa yang dimaksud dengan konsep negara hukum berideologi Pancasila, sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Pancasila merupakan konsep prismatik, yakni konsep yang mengambil segi-segi baik dari dua konsep yang bertentangan, yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat diaktualkan dengan kenyataan masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan konsep prismatik ini, setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Konsep negara hukum Indonesia mencari jalan tengah antara konsep Rechtsstaat dan Rule of Law, yang identik dengan konsep prismatik, yaitu Negara Hukum Pancasila. 

 

Dengan kata lain, Negara Hukum Pancasila ini mengakomodir kepastian hukum yang berasal dari Rechtstaat dan keadilan substansial yang berasal dari Rule of Law, di mana keduanya sebagai conditio sine quanon. Keadilan substansial muncul dari sebuah kepastian hukum dan kepastian hukum bersumber dari keadilan yang dinormakan.  Hal ini berarti, kepastian hukum dan keadilan substansial akan terus bergulir dan berjalan secara konsisten bersamaan untuk  mencapai konsepsi negara hukum Pancasila yang dicitakan. 

 

Dalam tata susunan norma hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pancasila mnempati Ktegori sebagai norma dasar negara(staatsfundamentalnorm). Sebagai norma dasar negara Pancasila mengandung cita negara (staatsidee) yang tertuang dalam UUD Tahun 1945.

 

Dalam membangun hukum di negeri ini, Pancasila harus diposisikan sebagai bingkai dari sistem hukum, yakni sebuah sistem hukum yang khas Indonesia, yang berbeda dari sistem hukum negara lain. Arah dan watak dari sistem hukum yang hendak dibangun dan dikembangkan di Indonesia harus benar-benar menjadi hukum Indonesia. Pemerintah Indonesia seharusnya terus mengembangkan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang selama ini dapat mempersatukan seluruh elemen dalam masyarakat sekaligus mewujudkan negara hukum Indonesia yang berkeadilan sosial, sebagaimana dalam sila kelima.

 

Sebagai suatu sistem filsafat, masing-masing sila saling terkait sebagai suatu kesatuan, yang menyeluruh, oleh karena itu dalam memahami negara hukum Pancasila yang berkeadilan sosial harus menjiwai seluruh sila dari Pancasila. 

 

Atas dasar ini, maka dalam perumusan hukum (peraturan perundang-undangan) pun harus dilandasi oleh nilai-nilai religius, dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan sebagai sesama warga bangsa yang selalu mengedepankan rasa nasionalisme, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan selalu diawali dengan musyawarah untuk mencapi mufakat, dan pada akhirnya semua yang dilakukan itu memenuhi rasa keadilan bagi semua golongan di republik ini.(R2)

Komentar
Berita Terkini