Prof. Dr. Monang Sitorus, M.Si : Anggota DPRD Harus Paham Penyusunan Perda, Pengawasan, dan Keuangan

Administrator Administrator
Prof. Dr. Monang Sitorus, M.Si : Anggota DPRD Harus Paham Penyusunan Perda, Pengawasan, dan Keuangan
ist|PelitaBatak
Dr. Adenan Silaban, M.Si, Ak sedang memberikan paparannya dalam acara Bimtek Tobasa yang diselenggerakan oleh LPPM UHN di Hotel Polonia Medan

Medan (Pelita Batak) :

Segenap anggota DPRD Kabupaten/Kota haruslah memiliki kompetensi legisaltif mengenai penyusunan Perda, fungsi pengawasan, dan juga mengenai laporan keuangan. Kompetensi ini sangatlah vital sebagai upaya mendorong tata kelola keuangan yang efektif dan efisien.

 

Hal itu dikatakan oleh Prof. Dr. Monang Sitorus, M.Si Guru Besar sekaligus Ketua LPPM Universitas HKBP Nommensen (LPPM UHN) saat memberikan sambutan pembukaan Bimbingan teknis yang dilakukan oleh LPPM UHN mengenai penguatan dan pendalamamn tugas DPRD di Hotel Polonia selama tiga hari terhadap DPRD Kabupaten Toba Samosir, Kamis (13/04/2017). Bimtek ini menghadirkan tiga narasumber yaitu, Dr. Gudmen Nainggolan, SH, MH (Kemendagri RI), Dr. Adenan Silaban, M.Si, Ak (Dosen Pascasarjana UHN), dan Erriyadi SE, Ak, M.Ak, CPA (BPK RI) dan dipandu oleh moderator Ir. Rosnawyta Simajuntak, M.Si.  

 

Prof. Dr. Monang Sitorus, M.Si mengatakan saat ini LPPM UHN sudah sering melakukan pelatihan dan Bimtek kepada para anggota DPRD dengan topik mengenai penguatan fungsi DPRD. Topik yang dipilih adalah bagaimana memberikan pemahaman secara akademik kepada semua anggota DPRD agar DPRD bisa melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai upaya mendorong pemerintahan yang baik dan bersih.

 

"Saat ini, dengan memahamai fungsinya dengan baik, DPRD bisa melakukan tugas legislasinya, tugas pengawasan, dan tugas budgetingnya dengan baik. Kita selalu pilih para tutor dan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya," kata Prof. Monang. 

 

Dalam paparannya, Dr. Adenan Silaban, M.Si, AK mengatakan semua DPRD harus paham benar apa itu konsepsi fungsi pengawasan. Tujuan pengawasan adalah menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana. Kemudian, tujuan yang dicapai bisa efektif dan efisien. Proses pengawasan yang efektif menurut Dr. Adenan Silaban adalah menentukan agenda pengawasan, menentukan metodologi pengawasan, membangun jaringan, melasanakan pengawasan, dan membuiat laporan.

 

Proses pengawasan inilah yang perlu dilakukan dengan baik. Jika ini berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan dan DPRD bisa memahami fungsi pengawasan ini dengan baik, maka percepatan pembangunan sesuai dengan tuntutan Otonomi Daerah bisa berjalan dengan baik. 

 

Sementara Dr. Gudmen Nainggolan, SH, MH dari Kementerian Dalam Negeri RI mengatakan DRDP perlu paham itu apa naskah akademik dengan baik agar penyusunan Perda bisa efektif. Dr. Gudmen mengatakan unsur-unsur naskah akademis yang perlu dipahami adalah inventarisasi hukum positif, harmonisasi vertikal dan horizontal, dan pemikiran tentang norma-norma yang dituangkan dalam pasal-pasal. 

 

"Naskah akademis ini bukanlah hal sulit, tetapi perlu pelatihan dan keseriusan DPRD agar kedepan proses penyusunan Perda itu bisa berjalan dengan baik," tegas Dr. Gudmen Nainggolan lagi. 

 

Sementara Erriyadi, SE, Ak, M.Ak, CPA dari BPK RI menekankan pada sisi akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas sangat penting karena inilah yangpaling utama dalam mewujudkan ciri pemerintahan yang bersih dan efektif. Dengan adanya akuntabilitas di tingkat DPRD maka fungsi-fungsi DPRD itu sebenarnya sudah terwujud karena akuntabilitas adalah ruhnya untuk mendorong pemerintahan yang ersih dan bebas korupsi.(TAp|rel) 

 

Komentar
Berita Terkini