Pernyataan Sabrina Dinilai Menakut-nakuti Pejabat Eselon Pemprovsu

Administrator Administrator
Pernyataan Sabrina Dinilai Menakut-nakuti Pejabat Eselon Pemprovsu
ist|pelitabatak
Ronald Naibaho - Sabrina
Medan (Pelita Batak):
Ketua Ikatek Universitas HKBP Nommensen (2019-2023), Ir Ronald Naibaho,MSi menyayangkan pernyataan yang menjadi sikap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, sabrina, yang terkesan menakut-nakuti pejabat eselon II di lingkungan kerjanya. Cara ini sarat dengan munculnya opini dan dugaan adanya keinginan transaksi di balik meja.

"Bagaimana seorang Sekdaprovsu menyatakan, Untuk kepala dinas yang tidak memilih kinerja baik dalam mengemban tugas, ia berharap agar berhati-hati. Dan menyebutkan mutasi direncanakan seminggu kedepan," ujar mantan Anggota DPRD Sumut ini, menanggapi pernyataan Sabrina yang dimuat di media tribunnews, 4 Maret 2020 Pkl 14.31.

Menurutnya, tidak pada tempatnya seorang Sekda memberikan info atau pernyataan yang multi tafsir ditengah publik seperti itu. Terlebih, dalam pemberitaan tersebut juga menyebutkan Diantaranya untuk jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

"Sesungguhnya ini sudah menghunjuk oknum pejabat yang akan dimutasi, dengan artian, apakah Sekda masih mengharapkan adanya jabatan transaksional sebelum penggantian dilaksanakan?" kata Ronald.

"Sekda itu kan bukan user dari Kadis. Sekda Pejabat ASN yang juga adalah Pimpinan ASN (Korpri) yang melakukan Pembinaan kedalam," katanya lagi.

Sebagai pejabat dengan eselon tertinggi di Pemprovsu, Sabrina harusanya memahami akan hal itu. "Pimpinan dengan pendekatan kekuasaan dan arogan tidak zamannya lagi. Semua orang tau bahwa Pimpinan boleh mengganti dan mempromosikan ASN tapi jangan menakut-nakuti. Klo tak bisa kerja dan tak mampu memang harus digantilah. Rakyat juga butuh sekali dengan Pejabat yang cerdas dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Tapi, soal mengganti itu juga ada aturan main. "Gak bisa lagi suka-suka oknum pimpinan. Di Pemprov Sumut terbukti ada pejabat yg diganti tetapi digugat yang bersangkutan dan dimenangkan oleh Komite ASN. Ini kan membuat preseden buruk bagi Pemprov. Masak ada pencopotan tapi dianulir oleh Pusat," ujarnya.

Bahkan menurut Tokoh Muda ini, terkait mutasi ini juga Pemprov sudah tidak Good Governace. Karena hasil Seleksi Eselon 2 terdahulu tidak diumum kan dan stagnan untuk 9 jabatan eselon 2.
 
"Sebaiknya Sekda bicara yang jujur saja ke Publik apa sebenarnya yang terjadi di internal mereka. Kenapa lama sekali Open bidding nya diumum kan. Jangan malah membuat Pejabat Eselon 2 tidak nyaman bekerja," ujarnya.(TAp)
Komentar
Berita Terkini