Pemprov Sumut Diminta Segera Ambil Alih Lahan di Bandung

Administrator Administrator
Pemprov Sumut Diminta Segera Ambil Alih Lahan di Bandung
Istimewa/utamanews
Sutrisno Pangaribuan saat meninjau aset Pemprov Sumut yang dikuasai warga, baru-baru ini
Medan (Pelita Batak)

 

Santer disorot publik Sumut kini adalah adanya tanah seluas 3.000 meter persegi, di jalan Batu Tulis III, Kelurahan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar sebagai aset pemerintah provinsi Sumut. Terkait tanah ini, Komisi C mendapat informasi bahwa tanah tersebut telah dijual oknum pejabat Pemprovsu senilai Rp10 miliar kepada warga.

 

Hal ini mencuat setelah isu jebakan gratifikasi terhadap anggota panitia khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRDSU merebak, konflik terbuka antara Komisi C dengan Pemprov Sumut makin terbuka. Dan, seperti biasa, publik tertarik atas permainan politik eksekutif vs legislatif.

 

Menindak lanjuti info ini, Pimpinan dan anggota Komisi C mengajak Biro Aset untuk meninjau langsung kebenaran isu tersebut ke Bandung. Pada tanggal 27 Juli 2016, Komisi C mendapati adanya gubuk gudang material dan sejumlah pekerja, serta di atas lahan tersebut telah berdiri plang bertuliskan "Tanah ini milik Bp Herry Wangsadjaja Ibu Aryati Marzuki 081322278716...."

 

Sejumlah anggota Komisi C pun kemudian mengekspos hal ini ke media. Lengkap dengan foto-foto plank penanda pemilik lahan.

 

Merespon hal itu, pejabat Pemprov Sumut bukannya menggelar investigasi dan mengusut siapa di balik Herry Wangsadjaja, malah Kabiro Aset Pemprov Sumut menantang anggota DPRD Sumut menyebut nama oknum pejabat yang diduga menjual aset negara tersebut.

 

Tak pelak isu akan makin ramai. Dan makin ke sini publik makin puas. Bagaimana pun pada ujungnya pasti akan terkuak siapa yang lebih lihai mengkorupsi uang negara, legislatif atau eksekutif?

 

Sutrisno Pangaribuan, Sekretaris Komisi C DPRDSU saat mendengar tantangan Kabiro Aset, menyatakan rasa kecewanya atas respon Pemprovsu.

 

"Itu justru akan membuat persoalan ini makin rumit," ujarnya melalui sambungan telepon kepada wartawan, Rabu (4/8/2016).

 

Menurutnya, Komisi C berani terang-terangan mengekspos ke media, karena hal tersebut merupakan fakta faktual di lapangan. Tanah itu dikuasai dan diusahai orang lain.

 

"Ketika teman-teman wartawan mengkonfirmasi (Herry Wangsadjaja), yang bersangkutan juga mengaku bahwa itu memang tanah miliknya," terang politikus PDI Perjuangan ini.

 

Kalau memang itu tidak dijual, lanjutnya, DPRD meminta agar dalam tempo 7 hari, Pemprovsu menguasai tanah itu.

 

"Minta saja koordinasi dengan Polda Jabar. Kita setujui nanti anggaran untuk menjaga tanah itu," tambahnya.

 

Sutrisno menjelaskan kembali bahwa dengan alasan tidak ada tiket pesawat, Kabiro Umum tidak mengirimkan stafnya untuk mendampingi Komisi C turun ke lokasi saat peninjauan lahan tersebut.

 

"Jadi sejak awal mereka memang tidak punya niat baik untuk membuka hal ini ke publik," ujarnya.

 

"Dalam waktu 7 kali 24 jam, tanah itu harus dikuasai kembali oleh Pemprov Sumut. Buat di situ plang (bertuliskan) ini milik Pemprovsu. Kalau tidak bisa, memang benarlah tanah itu sudah dijual," tegasnya.

 

"Kalau tidak ada tindakan Pemprovsu dalam 7 kali 24 jam, saya selaku anggota DPRD Sumut akan melapor ke Polda Sumut bahwa ada aset pemerintah provinsi Sumut yang sudah beralih tangan ke orang lain, tanpa kita ketahui prosesnya," katanya.

 

Sebelumnya, Kepala Biro Perlengkapan & Aset Setdaprovsu, Safruddin Nasution membantah kalau ada oknum pejabat Pemprovsu yang telah menjual tanah tersebut kepada seseorang yang disebut-sebut bernama Herryanto Wangsadjaja. Bahkan ia menantang anggota Dewan untuk membeberkan inisial nama pejabat Pemprovsu yang diduga telah menjual lahan tersebut.

"Tak ada itu, oknum pejabat Pemprovsu yang menjual lahan tersebut. Jika memang tahu inisialnya, sebut saja. Jangan membuat fitnah dengan pemberitaan yang datanya tidak jelas. Dan seharusnya, anggota DPRD Sumut jangan membuat informasi yang tidak berdasar dan tidak akurat," ujar Safruddin yang ditemui di kantornya, Rabu (3/8).

Lebih jauh, kata Safruddin, lahan seluas 3000 meter tersebut, hingga saat ini masih merupakan aset Pemprovsu dan sertifikatnya juga ada di Pemprovsu. Dengan Tanda Bukti Hak Pemda TK. I. Sumatera Utara dan SK Gubernur Kelapa Daerah TK. I. Jawa-Barat, tanggal 15-10-1977. No. SK 1127/Dit.Pht/HP/1977.

Safruddin juga mengatakan bahwa Pemprovsu sudah mengadukan seseorang yang berinisial HW ke pihak Polresta Bandung dengan tuduhan dugaan penyerobotan dan pendirian Plang tanpa izin di lahan milik Pemprovsu, dengan nomor pengaduan 181.1/5899/2016, tanggal 3 Agustus 2016 ditandatangani Sekdaprovsu Hasban Ritonga.

Selain itu, Pemprovsu juga telah menyurati Wali Kota Bandung dengan Nomor 593/6002/2016 tanggal 3 Agustus, agar tidak mengeluarkan surat berbentuk apapun di lahan beralamat Jalan Batu Indah III No 46 RT.002/RW.03 Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung.

Selain itu, sambung Safruddin, surat tersebut juga ditembuskan Pemprovsu kepada Gubsu, Gubernur Jawa Barat, Deputi Bidang Pencegahan KPK-RI di Jakata, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat di Bandung, Camat Bandung Kidul Kota Bandung, dan Lurah Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung.

"Jadi kita tegaskan lagi, tidak ada oknum atau pejabat Pemprovsu yang telah melakukan penjualan lahan 3000 meter yang ada di Kota Bandung itu," tegasnya. (TAp)

Komentar
Berita Terkini