Medan (Pelita Batak):
Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan DPD RI komitmen mendukung PT Inalum dalam proses divestasi 51% saham PT Freeport yang kini sedang dalam proses tindak lanjut setelah penandatangan Head of Agreement (HoA). Menurutnya langkah pemerintah untuk memiliki saham mayoritas di PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan nasional Indonesia perlu diapresiasi dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia karena ini merupakan tanggung jawab bersama.
"DPD RI komitmen mendukung PT Inalum dalam proses divestasi 51% saham di PT. Freeport Indonesia. Langkah pemerintah ini harus kita apresiasi dan dukung bersama karena ini merupakan tanggung jawab bersama," kata Parlindungan Purba saat Seminar Nasional bertajuk "Divestasi Saham PT Freeport Indonesia Sebagai Perwujudan Kedaulatan Negara Untuk Kemakmuran Rakyat" di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Senin, (13/8/2018).
Anggota DPD RI asal Sumut ini juga mengatakan bahwa DPD juga akan terus menyokong proses lanjutan dari HoA sampai final dimana PT Inalum berhasil menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia demi kemakmuran rakyat Indonesia.
"Kita akan terus menyokong proses lanjutan dari HoA sampai PT Inalum berhasil menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia demi kemakmuran rakyat Indonesia," ungkapnya.
Lebih lanjut Parlindungan Purba menjelaskan bahwa Inalum di Sumut telah berhasil diambil alih dari Jepang dan berjalan dengan lancar. Parlindungan Purba pun yakin divestasi oleh Inalum yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Papua dan Indonesia akan berjalan dengan baik.
"Saya yakin divestasi saham Freeport oleh Inalum dapat berjalan dengan lancar. Sebagaimana pengambil alihan Inalum di Sumut dari Jepang dulu," tuturnya.
Senada dengan itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murip mendukung penuh pemerintah dalam melakukan proses kepemilikan 51% saham menjadi milik Indonesia. Hal tersebut menurutnya menjadi langkah maju demi kebaikan dan kemakmuran rakyat Papua yang sudah menderita puluhan tahun karena eksploitasi yang dilakukan tanpa memberikan imbal balik yang sepadan bagi kemakmuran papua.
"Kami Majelis Rakyat Papua mendukung penuh pemerintah untuk mengambil alih PT Freeport menjadi milik Indonesia. Jika terjadi kesepakatan selanjutnya dengan Freeport kami rakyat Papua untuk ikut dilibatkan serta berbicara dengan ketiga pihak pemerintah dan freeport, harus ada orang Papua bisa duduk mewakili disitu," tegas Timotius.
Seminar Nasional yang digelar DPD RI ini dihadiri Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Direktur PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum Budi Gunadi Sadikin, Iwan Munajat (Ikatan Ahli Geologi Indonesia/IAGI), dan Hikmahanto Juwana (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Pemerintah Provinsi Papua, pimpinan/anggota Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, pejabat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri; pengurus asosiasi kaum professional, jajaran pimpinan pusat organisasi mahasiswa; dan pemimpin redaksi.
Ketua DPD RI Oesman Sapta dalam pembukaan seminar ini berharap hasil seminar ini dapat menjadi masukan berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan dalam rincian perjanjian berikutnya. Selain itu juga dapat menjadi bahan untuk DPD RI dalam menentukan langkah strategis politis mencari solusi kepentingan bangsa dan Negara.
"Melalui seminar ini kita semua mendapat penjelasan dan informasi yang mendetail, tepat, dan kredibel tentang kelanjutan Head of Agreement (HoA) ke depan. Semoga langkah pemerintah dalam memperjuangkan kepemilikan 51% persen saham di PT Freeport Indonesia segera terwujud" kata Ketua DPD RI Oesman Sapta saat membuka seminar ini.
Administrator 
