Pakar Hukum Tata Negara UHN Tegaskan Perda RTRW Harus Mencerminkan Pembangunan Berkelanjutan

Administrator Administrator
Pakar Hukum Tata Negara UHN Tegaskan Perda RTRW Harus Mencerminkan Pembangunan Berkelanjutan
ist|pelitabatak
Dr. Janpatar Simamora, SH., MH, Ir. Rahmad Dian Sembiring, MT dan Bintang Marcopolo Purba serta para peserta rapat pada saat Pembahasan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 di Hotel Grand Kanaya Medan, 24-25 Juni 2019.
Medan (Pelita Batak):
Pakar hukum Tata Negara (HTN) Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan Dr. Janpatar Simamora, SH, MH menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan modal dasar dalam rangka mewujudkan masa depan pembangunan berkelanjutan dalam suatu wilayah.
Terlebih setelah pelaksanaan otonomi daerah, maka RTRW menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan daerah dalam rangka menentukan arah pembangunan daerah yang lebih baik di masa mendatang. Demikian disampaikan Dr. Janpatar Simamora, SH., MH pada saat pembahasan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 yang dilaksanakan di Hotel Grand Kanaya Medan, Senin-Selasa, 24-25 Juni 2019.

Lebih lanjut dikatakan Dr. Janpatar Simamora, SH., MH yang juga merupakan Ketua LPPM Universitas HKBP Nommensen Medan ini bahwa kualitas peraturan daerah tentang RTRW akan sangat berbanding lurus dengan masa depan pembangunan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan demikian, maka dibutuhkan keseriusan dan kesungguhan seluruh stakeholders terkait pada saat penyusunannya agar draft yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi faktual Kabupaten Serdang Bedagai serta mampu merangkum kepentingan seluruh pihak.

Pada kesempatan itu, Dr. Janpatar Simamora, SH., MH sebagai Tenaga Ahli Hukum dalam rangka penyusunan draft ranperda dimaksud mengutarakan mekanisme penyusunan revisi ranperda RTRW. "Penyusunan revisi ranperda RTRW harus memperhatikan sejumlah regulasi terkait. Dalam rangka mekanisme penyusunannya, maka terdapat sejumlah regulasi yang harus dipedomani seperti UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang belakangan diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018"

Kemudian diutarakan Dr. Janpatar Simamora, SH., MH yang juga Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan pernah menjadi Tim Perumus Bidang Hukum Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ini bahwa dalam rangka penyusunan materi muatannya, maka perlu diperhatikan sejumlah regulasi lainnya seperti UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.

Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Ir. Rahmad Dian Sembiring, MT memaparkan hasil kajian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kondisi terkini Kabupaten Serdang Bedagai. Acara tersebut dihadiri sejumlah tenaga ahli seperti Dr. Janpatar Simamora, SH., MH (Ahli Hukum), Ir. Rahmad Dian Sembiring, MT (Ahli Perencanaan Wilayah), Harry Kurniawan, SHut (Ahli GIS) dan Iswandi Lingga serta Bintang Marcopolo Purba. Sedangkan dari Pemkab Serdang Bedagai turut hadir oleh Kepala Bappeda Kab. Sergai Ir. H. Prihatina, MSi serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dan para Camat dari Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun dari kalangan DPRD Kab. Serdang Bedagai dihadiri oleh Tim Pansus I DPRD Kab. Serdang Bedagai. Acara tersebut berlangsung dengan baik dan menghasilkan sejumlah rumusan-rumusan penting dalam rangka penyempurnaan revisi ranperda RTRW Kabupaten Serdang Bedagai.(TAp|*)
Komentar
Berita Terkini