Ngurus e KTP Di Kota Padangsidimpuan Sudah Seperti "Tahanan Luar"

Administrator Administrator
Ngurus e KTP Di Kota Padangsidimpuan Sudah Seperti "Tahanan Luar"
saut togi ritonga
Padangsidimpuan (Pelita Batak) :
Pelaksanaan Program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) bertujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan dan dapat diperoleh dengan mudah serta bertujuan untuk mensukseskan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 tampaknya tidak menyelesaikan kesulitan masyarakat Kota Padangsidimpuan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-ktp).

Sebab, walau Program GISA tersebut dicanangkan di Provinsi Sumatera Utara pada Desember 2018 yang lalu, namun kini alasan ketiadaan blanko e KTP tetap saja disuguhkan kepada masyarakat oleh pihak Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padangsidimpuan.

Seperti hal yang dialami Anita warga Kecamatan Padangsidimpuan Selatan kepada wartawan di Padangsidimpuan, Kamis 10 Januari 2019 mengatakan beberapa hari yang lalu mendatangi kantor Disdukcapil Kota Padnagsidimpuan untuk memperoleh KTP elektronik untuk anaknya karenas Surat Keterangan (suket) sudah berakhir masa berlakunya.

Namun betapa kecewanya ia dan anaknya karena e-KTP yang diharapkan tidak selesai dengan alasan blanko kosong, walau pegawai yang bertugas dikantor itu mengaku bulan Desember lalu ada blanko untuk kegiatan namun yang sudah direkam tidak disentuh.

"Paling parahnya, malah disuruh datang tiap bulan mana tahu ada blanko, itu kan sudah tidak benar lagi. Masa pelayanan kayak begini, harusnya kan yang sudah direkam itu didahulu kan ketika ada blanko," ujarnya seraya mengatakan anaknya bekerja luar kota jadi tidak mungkin datang tiap bulan hanya untuk mencek blanko e-ktp.

Menanggapi hal tersebut, Aktifis Sutan Maruli Ritonga menilai pelayanan administrasi penduduk di Kota Padangsidimpuan harusnya maksimal dengan adanya program GISA yang baru saja di canangkan di Provinsi Sumatera Utara.

"Masyarakat sadar akan pentingnya administrasi kependudukan, harusnya aparaturnya juga harus sadar sehingga pencanangan program GISA tidak hanya menjadi seremoni belaka. Kalau tidak sanggup memberikan pelayanan, pejabatnya silahkan mundur saja," pungkasnya. (Saut Togi Ritonga)
Komentar
Berita Terkini