LPPM Nommensen Tekankan Pemahaman DPRD Mengenai Hak Keuangan

Administrator Administrator
LPPM Nommensen Tekankan Pemahaman DPRD Mengenai Hak Keuangan
ist|pelitabatak
Rektor UHN Dr. Ir Sabam Malau dan Ketua LPPM Prof. Dr. Monang Sitorus, M.Si foto bersama dengan Ketua DPRD dan Anggota DPRD Pakpak Bharat Saat Acara Pembukaan Bimtek DPRD 2017
Medan (Pelita Batak) :
Pemahaman DPRD Kabupaten/Kota mengenai hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota DPRD sangat penting di bangun karena ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Hal itu dikatakan oleh Rektor UHN Dr. Ir. Sabam Malau saat membuka pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Pakpak Bharat yang diselenggerakan oleh LPPM UHN di Novotel Soechi Medan, (Kamis (10/08/2017) selama tiga hari.

Rektor berterima kasih atas kepercayaan Kemendagri dan DPRD Pakpak Bharat kepada LPPM UHN karena LPPM UHN sudah berhasil melasanakan berbagai Bimtek dan selalu mengikuti aturan main dari pemerintah.

Sementara Ketua LPPM UHN Prof. Dr. Monang Sitorus, M.Si Guru Besar Ilmu Administrasi Bisnis FISIP UHN saat memberikan sambutan pembukaan Bimbingan teknis yang dilakukan oleh LPPM UHN mengenai penguatan dan pendalamamn tugas DPRD di Hotel Novotel ini mengatakan Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Depdagri yakni Daryanto, SH, M.Si, Eriadi SE, M.Si, Ak, CA, CHA, CPA dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Prof. Dr. Monang Sitorus, M.Si sendiri yang dipandu oleh moderator Ir. Rosnawyta Simanjuntak, M.Si.

Bimbingan Teknis ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Monang akan focus pada materi pemahaman dan penguatan hak keuangan dan administrative DPRD, anatomi Tipikor pada pengelolaan Keuangan Daerah dan Belanja DPRD, pola pertanggung jawaban pengelolaan keuangan DPRD, dan efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam menunjang kinerja DPRD.

Prof. Dr. Monang Sitorus, M.Si juga mengatakan saat ini LPPM UHN sudah sering melakukan pelatihan dan Bimtek kepada para anggota DPRD dengan topik mengenai penguatan fungsi DPRD.Topik yang dipilih adalah bagaimana memberikan pemahaman secara akademik kepada semua anggota DPRD agar DPRD bisa melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai upaya mendorong pemerintahan yang baik dan bersih.

Saat ini, dengan memahamai fungsinya dengan baik, DPRD bisa melakukan tugas legislasinya, tugas pengawasan, dan tugas budgetingnya dengan baik.

"Kita selalu pilih para tutor dan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya," kata Prof. Monang.

Sementara Team Monitoring Kemendagri RI Dra. Rosianna L. Tobing, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa UHN dalam melaksanakan Bimtek sudah sesuai dengan aturan dan peraturan karena UHN telah terakreditasi "B".

"Artinya, UHN secara kelembagaan dan sumber daya manusia sudah sangat tepat dalam melaksanakan Bimtek dan yang telah berjalan selama ini cukup bagus," tegas Rosianna L. Tobing lagi.

Sementara Daryatmo dari Depdagri RI dalam paparannya mengatakan Nominal tunjangan untuk anggota serta pimpinan DPRD se-Indonesia sudah dinaikkan oleh Presiden Joko Widodo dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan demikian, aturan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2004 tidak lagi berlaku. Kita harapkan dengan adanya tunjangan DPRD yang baru ini kinerja DPRD akan semakin bagus. Artinya, kesejahteraan anggota DPRD sudah lebih baik.

Sementara Eriadi SE, M.Si, AK, CHA dalam paparannya focus pada bagaimana tata kelola keuangan yang bagus sehingga bisa mendorong good governance dan clean government di era otonomi daerah. Hadir dalam Bimtek ini Ketua DPRD Pakpak Bharat Sonni P Berutu, S.Th, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Sekwa DPRD Pakpak Bharat. (TAp|rel)


Komentar
Berita Terkini