P.Sidimpuan ( Pelita Batak) : Walau ada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di Kota Padangsidimpuan, namun tidak menjamin masyarakat miskin memperoleh haknya untuk mendapatkan gas elpiji 3kg yang disubsidi oleh pemerintah melalui APBN triliunan rupiah.
"Saat ini, kelangkaan Gas elpiji 3kg tampak sudah semakin menggila. Sudah berlangsung hampir seminggu, namun t belum terlihat tindakan real dari institusi yang ada di kota ini bagi masyarakat miskin untuk memperoleh haknya sebagai pihak akan gas bersubsidi tersebut," ujar aktifis di Padangsidimpuan Sutan Maruli Ritonga kepada wartawan, Rabu 14 November 2018.
Dikatakannya, masyarakat miskin menjadi dasar perolehan jatah distribusi gas elpiji 3kg karenanya mereka lah yang berhak menggunakan gas elpiji bersubsidi itu. Keberadaan pemerintah hendaknya bisa menjamin masyarakat miskin itu memperoleh haknya.
"Institusi negara yang ada di kota Padangsidimpuan harusnya menseriusi pengkebiran hak rakyat miskin akan gas elpiji bersubsidi yang kondisi nya langka pada saat ini dan patut diduga ada permainan oknum tertentu yang mengambil untung dari hak rakyat miskin.Untuk apa disubsidi kalau yang menikmatinya para pengusaha dan orang kaya," pungkasnya.
Nurhamida salah seorang warga di kelurahan Unjung Padang kepada wartawan mengaku tidak lagi menggunakan gas elpiji 3kg untuk kebutuhan memasak sehari hari.
"Dulunya tabung gas itu bahkan dengan kompornya saya peroleh dari jatah yang diberikan pemerintah sebagai pengganti penggunaan minyak tanah," ujarnya.
Hal serupa juga dialami Riana Sihombing salah seorang ibu rumah tangga yang kepada wartawan sudah beberapa hari mencari gas 3kg untuk memenuhi kebutuhan masak sehari hari.
" Ini hari yang ketiga, tapi tak juga ketemu (gas lpg 3kg" ujarnya seraya pergi dengan beca yang ditumpanginya sambil menenteng tabung gas 3kg yang masih kosong.(Saut Togi Ritonga)
Administrator 