Ini Provinsi dengan SiLPA Sangat Besar, Sumut Termasuk

Mendagri Minta Penyerapan APBD Digenjot
Administrator Administrator
Ini Provinsi dengan SiLPA Sangat Besar, Sumut Termasuk
ist|pelitabatak
Jakarta (Pelita Batak):
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2018 masuk dalam raport merah yang dirilis Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Besar SiLPA Rp 500 miliar.

Demikian halnya dengan beberapa provinsi lainnya, dan peringkat pertama diisi Promprov DKI Jakarta sebesar Rp.12 triliun lebih.

Melihat hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintah setiap daerah untuk menggenjot penyerapan APBD.

"Rata-rata SiLPA provinsi kita masih triliunan, hampir Rp20 triliun untuk seluruh provinsi," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (19/6).

Berdasarkan laporan hasil evauasi hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 terdapat SiLPA yang cukup besar  sebagai berikut:

1. Provinsi DKI Jakarta Rp. 12.171.689.204.491,00
2. Provinsi Jawa Barat Rp. 2.250.000.000.000,00
3. Provinsi Aceh Rp. 1.652.595.332.255,00
4. Provinsi Jawa Timur Rp. 1.526.174.869.217,00
5. Provinsi Jawa Tengah Rp. 686.759.423.000,00
6. Provinsi Bali Rp. 510.757.121.691,00
7. Provinsi Sumatera Utara Rp. 500.000.000.000,00
8. Provinsi Sumatera Barat Rp. 486.422.448.521,72
9. Provinsi Riau Rp. 68.313.634.620,20
10. Provinsi Lampung Rp. 93.706.929.856,27
11. Provinsi DI Yogyakarta Rp. 465.119.895.321,23
12. Provinsi Kalimantan Tengah Rp. 202.234.441.150,72
13. Provinsi Sulawesi Barat Rp. 130.214.583.519,09
14. Provinsi Sulawesi Tengah Rp. 367.635.953.127,04
15. Provinsi Papua Rp. 888.119.740.276,61.

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jika SiLPA suatu wilayah menunjukkan angka 0 (nol) maka menunjukkan penyerapan anggaran 100 persen

Mendagri telah meminta Pemerintah Daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien.

Ia menilai agak aneh karena menghabiskan anggaran masih sulit, "Ini menunjukan bahwa perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Ini tolong dicermati," tegas Mendagri. (Puspen Kemendagri|ES|TAp)
Komentar
Berita Terkini