DPD RI Tindaklanjuti Isu Menurunnya Pasokan Gas Industri di Sumut

Administrator Administrator
DPD RI Tindaklanjuti Isu Menurunnya Pasokan Gas Industri di Sumut
ist|Pelitabatak
Wakil Ketua DPD RI Prof.Darmayanti Lubis dan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba berfoto bersama para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait menurunnya pasokan gas industri di Sumut usai Rapat Dengar Pendapat di Nusantara III Komplek Parlemen, S

Jakarta (Pelita Batak):

Sumatera Utara telah mengalami krisis pasokan gas industri sejak Desember 2017. Alhasil daya saing industri di Sumatra Utara terancam terus menurun seiring dengan merosotnya pasokan gas industri menjadi 7 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd).

Atas permasalahan itu, DPD RI menghadirkan langsung dan mendengarkan penjelasan dari pihak terkait dari masalah ketersediaan pasokan gas industri di Sumatera Utara.

"Kami berharap pertemuan ini dapat menguraikan permasalahan dan merumuskan solusi konkrit terhadap kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ketersediaan pasokan gas industri di Sumatera Utara," ucap Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (28/3).

Ia berharap agenda kali ini juga dapat merumuskan master plan untuk menghindari permasalahan serupa di kemudian hari baik di Sumatera Utara maupun daerah lainnya. "Hal ini agar perindustrian dan pembangunan dapat terus berjalan," ujar Darmayanti.

Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan memang pasokan gas di Sumatera Utara sempat terhambat. Namun info yang diterima bahwa pada beberapa hari kemarin gas sudah mengalir lagi ke industri-industri. "Kita mau tahu strategi tentang gas industri yang sempat berhenti dan sebenarnya apa yang terjadi," tegas dia.

Menurutnya, dengan langkanya gas di Sumatera Utara mengakibatkan rebutan antara PGN membagikan kepada industri atau PLN. "Untuk itu pada pertemuan ini kita mau tahu dan langkah apa yang akan kita perbuat agar kejadian tersebut tidak terulang lagi," kata Parlindungan.

Dikesempatan yang sama, perwakilan dari Dirjen Migas Kementerian ESDM Arianto mengatakan gas di Sumatera Utara di bundling dari Aceh karena untuk wilayah Sumatera Utara pasokannya ada tiga. "Memang ada kasus kekurangan gas karena masalah di hulu. Kami juga sudah menyusun kebutuhan gas untuk di Aceh dan Sumatera Utara," terang dia.

Selain itu, Wakil Kepala SKK Migas Sukandar menjelaskan semestinya Aceh dan Sumatera Utara lebih berpengalaman dalam mengatasi hal tersebut. Bila pasokan gasnya berhenti maka seharusnya LPG bisa berjalan. "Kedepan kami berharap ada potensi sumber di Aceh namun kami masih meng-explore. Tapi ini masih awal jadi masih diteliti," lontarnya.

Dalam rapat ini disepakati juga untuk dibentuk tim penanganan gas industri Sumut Aceh dengan Ketua Parlindungan Purba (Anggota DPD RI Sumut), Wakil Sudirman (Anggota DPD RI Aceh), Sekretaris Trisilo Arie Setyawan (Dirut PT KIM) dengan anggota SKK Migas, BPH Migas, PGN,  PT.Triangle Pase, PT.Pertamina Gas serta para pengusaha dan Prof Darmayanti Lubis sebagai penasehat.(*)

Komentar
Berita Terkini