Medan (Pelita Batak):
Pengunduran diri seorang Wakil Presiden Republik Indonesia dari jabatannya bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara. Peristiwa tersebut memiliki konsekuensi konstitusional yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum ketatanegaraan.
Apabila Wakil Presiden benar-benar telah menyampaikan pengunduran diri secara resmi dan jabatan tersebut dinyatakan kosong, Indonesia tidak serta-merta harus menggelar pemilihan umum untuk memilih Wakil Presiden baru.
Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan tersebut, termasuk siapa yang berwenang mengusulkan calon, lembaga yang memilih, serta batas waktu pelaksanaannya.
Landasan utamanya adalah Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berikut analisis tahapan yang harus ditempuh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Presiden tidak bisa langsung menunjuk pengganti
Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk seseorang secara sepihak menjadi Wakil Presiden pengganti.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ketentuan tersebut mengandung tiga prinsip penting:
* Kekosongan jabatan Wakil Presiden harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
* Presiden berwenang mengusulkan dua orang calon, bukan menetapkan langsung penggantinya.
* MPR memiliki kewenangan memilih satu dari dua calon tersebut.
Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto tidak dapat begitu saja menunjuk seorang menteri atau tokoh politik untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
MPR memulai proses pengisian jabatan yang kosong
Setelah menerima pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan, MPR menjalankan mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah beberapa kali diubah, serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Berdasarkan ketentuan tata tertib MPR, prosesnya mencakup:
* Pimpinan MPR menyelenggarakan rapat gabungan untuk menentukan jadwal sidang pemilihan.
* Presiden menerima pemberitahuan resmi dari MPR.
* Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta dokumen persyaratannya.
* MPR melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon.
* MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti.
Pasal 46 UU MD3 memberikan batas waktu yang lebih terperinci:
* MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari.
* Presiden harus menyampaikan dua calon beserta persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
* Kedua calon wajib menyatakan kesiapan pencalonan di hadapan sidang MPR.
MPR melakukan pemungutan suara
Pemilihan Wakil Presiden pengganti dilakukan oleh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD.
Berdasarkan Pasal 46 ayat (5) sampai ayat (7) UU MD3:
* Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
* Jika kedua calon memperoleh suara sama, pemilihan diulang satu kali.
* Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Artinya, keputusan akhir tidak berada di tangan Presiden maupun partai politik, melainkan melalui mekanisme pemilihan di MPR, dengan pengecualian penyelesaian suara imbang sebagaimana diatur undang-undang.
Setelah terpilih, Wakil Presiden baru harus dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 UU MD3. Penetapannya dituangkan dalam Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 49.
Apakah harus ada pemilihan umum ulang?
Jawabannya: Tidak.
Penggantian Wakil Presiden karena terjadi kekosongan jabatan tidak mengharuskan pemerintah menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ulang.
Pemilihan pengganti dilakukan oleh MPR untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan.
Hal ini berbeda dengan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden apabila kedua jabatan tersebut kosong secara bersamaan.
Dalam kondisi tersebut, Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur mekanisme tersendiri. Tugas kepresidenan sementara dijalankan bersama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. MPR kemudian harus bersidang paling lambat 30 hari untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru dari dua pasangan calon yang diusulkan sesuai ketentuan konstitusi.
Pengunduran diri berbeda dengan pemakzulan
Ini merupakan aspek hukum yang juga penting untuk diperhatikan.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui mekanisme pemakzulan (impeachment).
Mekanisme tersebut memerlukan proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Namun, apabila Wakil Presiden mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri, mekanisme pemakzulan tidak perlu ditempuh.
Dasar konstitusionalnya adalah istilah berhenti dalam Pasal 8 UUD 1945, yang mencakup kondisi berhenti atas kehendak sendiri, berbeda dari diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan.
Pandangan ini juga disampaikan pakar hukum tata negara Titi Anggraini dalam pemberitaan Detikcom mengenai persoalan pengunduran diri Wakil Presiden.
Bagaimana perkembangan setelah pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026?
Dalam perkembangan pemberitaan Kamis (12/11/2026), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa Wakil Presiden yang mengundurkan diri tidak otomatis digantikan oleh pejabat lain.
Yusril menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut harus melalui pemilihan oleh MPR.
Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Presiden kemudian memiliki waktu untuk mengajukan dua nama calon pengganti setelah menerima pemberitahuan resmi dari MPR.
CNN Indonesia melaporkan bahwa Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna untuk menyerahkan dua nama calon beserta persyaratannya.
Dengan demikian, tahapan yang sedang menjadi perhatian adalah proses administrasi konstitusional antara MPR dan Presiden, sebelum pemilihan dilakukan dalam sidang paripurna.
Apa yang perlu menjadi perhatian publik?
Ada beberapa persoalan ketatanegaraan yang patut dicermati masyarakat.
Pertama, kepastian status kekosongan jabatan.
Harus ada kejelasan mengenai kapan pengunduran diri berlaku dan kapan kekosongan jabatan secara resmi menjadi dasar dimulainya penghitungan batas waktu 60 hari. Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai tenggat konstitusional.
Kedua, kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon.
Presiden mempunyai kewenangan mengajukan dua nama. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti Presiden dapat menentukan sendiri siapa yang akan menjadi Wakil Presiden.
Ketiga, legitimasi proses pemilihan.
Meskipun pengganti dipilih oleh MPR dan bukan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat, mekanisme tersebut merupakan mekanisme yang secara tegas telah ditentukan oleh UUD 1945.
Keempat, keberlangsungan pemerintahan.
Kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak dengan sendirinya menyebabkan Presiden kehilangan kewenangan atau pemerintahan menjadi tidak sah. Presiden tetap menjalankan tugas konstitusionalnya.
Kesimpulan: Konstitusi telah menyediakan jalur penggantian
Peristiwa pengunduran diri Wakil Presiden merupakan persoalan serius dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Namun, konstitusi tidak membiarkan negara berada dalam ketidakpastian tanpa mekanisme penyelesaian.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara jelas memberikan jalan keluar melalui pemilihan oleh MPR.
Presiden mengusulkan dua calon, MPR memilih, dan calon terpilih dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan.
Tidak ada kewajiban menyelenggarakan pemilihan umum ulang. Tidak ada pula kewenangan bagi Presiden untuk menunjuk pengganti secara sepihak.
Pada akhirnya, persoalan terpenting bukan semata-mata siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden, melainkan bagaimana seluruh proses pergantian tersebut dijalankan secara transparan, sesuai konstitusi, dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.(*)
RUJUKAN HUKUM DAN SUMBER PEMBERITAAN
* UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A, 7B, dan 8. [Dokumen UUD 1945 - JDIH DPR RI](https://jdih.dpr.go.id/setjen/index/id/UUD-1945-BAGIAN-PERTIMBANGAN-DAN-DOKUMENTASI-INFORMASI-HUKUM?utm_source=chatgpt.com).
* UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya, khususnya Pasal 46-49. [Dokumen UU MD3](https://berkas.dpr.go.id/jdih/document/uu/UU_2014_17.pdf?utm_source=chatgpt.com).
* Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. [JDIH BPK RI](https://peraturan.bpk.go.id/Details/317275/peraturan-mpr-no-1-tahun-2024).
* [ANTARA - Yusril: Wapres Mundur Tak Otomatis Digantikan Pejabat Lain (12 November 2026)](https://sultra.antaranews.com/berita/546447/yusril-wapres-mundur-tak-otomatis-digantikan-oleh-pejabat-lain?).
* [CNN Indonesia - Prabowo Punya Waktu 14 Hari Setor Dua Cawapres Pengganti (12 November 2026)](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261112121040-20-1426284/prabowo-punya-waktu-14-hari-setor-2-cawapres-pengganti-gibran-ke-mpr).
* [Detikcom - Analisis Pakar Hukum Tata Negara tentang Pengunduran Diri Wapres](https://news.detik.com/berita/d-8746998/wapres-gibran-sampaikan-niat-mundur-ini-aturan-proses-selanjutnya?).
Administrator 
