Jakarta (Pelita Batak):
Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan politik besar di Indonesia, menyusul polemik mengenai persyaratan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Dalam keterangan kepada wartawan, Muzani mengatakan Gibran datang untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani sebagaimana dikutip Bisnis.com, Kamis (12/11/2026).
Muzani menjelaskan, surat yang diserahkan kepada MPR merupakan surat yang sama dengan yang sebelumnya telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gibran juga meminta agar pimpinan MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran dirinya.
Berawal dari Polemik Putusan Mahkamah Agung
Keputusan Gibran mundur tidak terlepas dari polemik hukum mengenai dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dalam putusannya pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.
Putusan itu kemudian memunculkan perdebatan mengenai konsekuensi hukum dan politik terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
CNN Indonesia pada 2 November 2026 memberitakan bahwa sejumlah tokoh politik mulai mendorong Gibran untuk mengundurkan diri, sementara sejumlah pihak lainnya menilai persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan mekanisme konstitusional.
Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Dalam pertemuan itu, Gibran juga menyampaikan keinginan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.
Keterangan tersebut diberitakan Kantor Berita ANTARA pada 10 November 2026.
DPR Batalkan Rapat Paripurna
Perkembangan pengunduran diri Gibran juga berdampak langsung terhadap agenda politik di DPR RI.
ANTARA melaporkan, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB dengan agenda pembahasan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait persoalan Gibran akhirnya dibatalkan.
Sebelumnya, sedikitnya 120 anggota DPR telah menandatangani usulan HMP yang berkaitan dengan persoalan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dengan diserahkannya surat pengunduran diri tersebut, pembahasan usulan HMP dinilai tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.
MPR Memiliki Waktu 60 Hari
Setelah menerima surat pengunduran diri, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut secara kelembagaan.
Ahmad Muzani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden harus mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih.
Dengan demikian, proses pengunduran diri Gibran tidak hanya menjadi persoalan politik, tetapi juga memasuki tahapan ketatanegaraan yang harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Reuters dan Associated Press (AP) turut memberitakan pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026). Kedua kantor berita internasional tersebut menyoroti bahwa peristiwa ini merupakan kejadian bersejarah dalam politik Indonesia setelah era reformasi, karena seorang Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa jabatannya.
Pengunduran diri Gibran sekaligus membuka babak baru dinamika politik nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
(Redaksi)
Administrator 
