Menelusuri Peran Negara Mengatur Kepemilikan Tanah dan Memimpin Penggunaannya

Oleh: Ronsen LM Pasaribu
Administrator Administrator
Menelusuri Peran Negara Mengatur Kepemilikan Tanah dan Memimpin Penggunaannya
Ist
Ilustrasi sawah
Pasal 2 ayat 2 UUPA mengarahkan Hak Menguasai Negara melaksanakan tugasnya mewujudkan pasal 33 UUD yaitu untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahtraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indinesiaa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Mereferensi tulisan Dr. Soejarwo Soeromiharjo, dengan judul Mengkritisi UUPA dimana saya turut serta menuliskannya.

 

Aspek  "penggunaan"  mengatur dan menyelenggarakan dengan mendasarkan secara filosofis pasal 1 sampai pasal 15 dan pasal 52 UUPA. Sedangan Aspek "penguasaan"  menentukan dan mengatur secara tehnis  yuridis berdasarkan pasal 16, Hak-Hak Atas Tanah dengan mempertimbangkan aspek filosofis ayat 1 sampai 15 di atas. 

 

Mengatur penggunaan bermakna mengarahkan tindakan atau perlakuan yang implementasinya mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa atau dengan bahasa populernya berupa "perencanaan penggunaan Wilayah". Sedangkan aspek penguasaan perwujudannya dengan bahasa populernya "penetapan jenis-jenis hak dengan kepastian haknya.

 

Dua Sisi Mata Uang

 

Hubungan aspek penggunaan dengan asppek penguasaan, merupakan dua sisi mata uang sebagai kunci melaksanakan Hak Menguasai Negara itu, sebagaimana pasal 4 ayat 2, disebut Hak-Hak Atas tanah memberi wewenang mempergunakan tanah demikian tubuh bumi dan air serta ruang diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah. Artinya semata-mata dalam baas bidang yang diberikan hak.

 

Dari pemahaman di atas, pertanyaannya apakah menguasai terlebih dahulu, baru menggunakan atau sebaliknya?.  Sering kita lihat dimasyarakat bahwa pertanyaan ini relevan. Memedomani pasal 4 ayat 2, menyatakan hak atas tanah memberi wewenang mempergunakan tanah yang bersangkutan, baik hak atas tanah termasuk hak-hak atas air dan ruang angkasa.

 

Konsepsi Hak Atas Tanah.

 

Hak atas tanah terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan aspek lainnya seperti pemilikan, kepastian, hak asasi, kepentingan umum, kepentingan perorangn, keadilan, perlindungan hukum hak-hak rakyat individual maupun komunal atau ulayat, kemakmuran bersama dan sebagainya. 

 

Dengan begitu, dapat disarikan urutannya bahwa Negara diberi tugas dan wewenang mengatur dan menyelenggarakan aspek penggunaan terlebih dahulu, baru kemudian menentukan dan mengatur aspek penguasaannya. Namun dalam kenyataannya, tidak selamanya demikian, menguasai terlebih dahulu, kemudian bisa menggunakannya. 

 

Hukum Adat

 

Bagaimana proses pemilikan tanah berdasarkan hukum adat?. Pada umumnya, dimulai membuka hutan, diberi tanda batas dan pengakuan masyarakat, kemudian disyahkan oleh ketua atau Raja Adat. 

 

Proses ini memferifikasi kepada kita sebelum seseorang mendapatkan hak atas tanah, harus ada pengakuan oleh anggota masyarakat lainnya kemudian dipertimbangkan oleh Raja Adat akan dipergunakan untuk rumah, tanaman semusim atau tanaman tahunan. Jika untuk rumah dan tanaman tahunan diberikan hak tetap, sebaliknya jika hak semusim tidak menetap tetapi bersifat sementara dengan batas waktu tertentu. 

 

Konsekwensi Hukum Adat (psl 5), maka seharusnya perencanaan penggunaan wilayah ditetapkan terlebih dahulu, supaya Negara dapat memimpin penggunaan tanahnya. Sehingga, tujuan penggunaan dan pemanfaatan setiap hak atas tanah diarahkan oleh rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam suatu wilayah. Dengan katalain, political will Negara mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya menempati posisi strategis dalam mencapai kemakmuran rakyat dan Negara yang berkepastian dan berkeadilan selestari mungkin.

 

Jenis-jenis Hak Atas Tanah

 

Penelusuran pasal-pasal hak atas tanah dalam UUPA, maka Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang menggambarkan hubungan aspek penguasaan dengan aspek penggunaan secara langsung. 

 

Perhatikan dari narasi definisinya di bawah ini:

 

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan dibatasi pasal 6 (fungsi sosial), termasuk didalamnya "kepentingan umum" untuk infrastruktur dan kepentingan umum yang ditetapkan khusus pemerintah. Terjadinya Hak Milik berasal dari Hukum Adat dan Penetapan Pemerintah.

 

Hak Guna Usaha, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Terjadinya dengan penetapan Pemerintah.

 

Hak Guna Bangunan adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan diatas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu (20-30 tahun). Lihat HGB diatas HPL, HGB diatas Hak Milik atau HGB diatas Tanah Negara. 

 

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain atas dasar perjanjian dalam waktu tertentu atau selama digunakan.

 

Dari berbagai hak di atas, dari kata hak untuk, bermakna hak atas tanah lahir terlebih dahulu, baru bisa menggunakan dalam rangka mengambil manfaat dari tanah sesuai dengan tujuan yang diharapkan pemegang haknya.

 

Dalam perkembangan waktu, guna memenuhi kepentingan ekonomi, diadakan Hak Pengelolaan, yang tidak termasuk dalam kategori hak atas tanah dengan menempatkan tanah pada fungsi komoditas. HPL merupakan hak cuilan Hak Menguasai Negara yang diberikan kepada Pemerintah atau badan yang melaksanakan fungsi pemerintah, dengan menyerahkan bagian bagiannya kepada pihak ketiga dengan Hak Guna Bangunan berdasarkan suatu kesepakatan bersama dalam akta perjanjian. 

 

Dari tulisan ini telah kita pahami bahwa Negara mengatur kepemilikan tanah dan memimpin penggunaanya. Jika masyarakat menggunakan tanpa pengaturan kepemilikan dan penggunaan tanah, seperti tertuang dalam Rencana Wilayah atau Tata Ruangnya,  akan terjadi ketidak tertiban dan bahkan terjadi kekumuhan yang tidak membawa kesejahtraan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.(Jakarta, Rabu, 26 April 2017, Ronsen LM Pasaribu, Pemerhati Hukum Agraria/Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Komentar
Berita Terkini