Medan (Pelita Batak):
Perayaan Jubileum ke-165 Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (18/10/2026), menjadi momentum bersejarah bagi gereja sekaligus memunculkan diskusi di tengah masyarakat. Di balik rencana berkumpulnya puluhan ribu jemaat, muncul perbedaan pandangan mengenai makna perayaan, pembiayaan, kehadiran pejabat negara, serta tanggung jawab gereja dalam menyikapi persoalan sosial dan kebangsaan.
Puncak perayaan yang dipersiapkan untuk menampung sekitar 90.000 hingga 100.000 jemaat itu diposisikan pimpinan HKBP sebagai ibadah pengucapan syukur, bukan sekadar seremoni besar. Namun, sejumlah pandangan kritis mengingatkan bahwa perayaan usia gereja yang panjang semestinya juga menjadi momentum memperkuat pelayanan sosial, keberpihakan kepada masyarakat kecil, dan keberanian menyuarakan keadilan.
Perdebatan tersebut mencuat menjelang puncak perayaan, terutama setelah muncul tulisan opini yang mempertanyakan bagaimana HKBP menjalankan panggilan kenabiannya di tengah persoalan bangsa.
Ephorus Tegaskan Bukan Acara Politis
Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, M.ST., menegaskan bahwa perayaan Jubileum ke-165 HKBP di GBK berfokus pada ibadah pengucapan syukur.
Dalam pemberitaan RM.id pada 22 Mei 2026, Victor menyampaikan bahwa perayaan tersebut tidak diarahkan pada kemeriahan seremonial, melainkan menjadi kesempatan bagi jemaat untuk mensyukuri perjalanan panjang pelayanan HKBP.
Panitia nasional juga menyiapkan ibadah raya yang dilanjutkan dengan Perjamuan Kudus. Kegiatan tersebut dirancang agar dapat diikuti jemaat dari berbagai daerah, termasuk warga HKBP yang berada di luar negeri melalui siaran langsung.
Ketua Umum Panitia Nasional HUT ke-165 HKBP, Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, menyebut kapasitas GBK menjadi pertimbangan penting karena besarnya jumlah warga gereja.
Menurut pemberitaan ANTARA pada 7 Oktober 2026, panitia memperkirakan sekitar 90.000 hingga 100.000 orang akan menghadiri ibadah raya tersebut.
Panitia juga menyatakan bahwa pembiayaan kegiatan berasal dari dukungan berbagai pihak yang secara sukarela memberikan bantuan, sehingga tidak membebani kas HKBP.
Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggara menempatkan kegiatan ini sebagai peristiwa gerejawi yang mengandalkan partisipasi dan kebersamaan warga gereja.
Opini Kritis: HKBP Diminta Tidak Kehilangan Suara Kenabian
Di tengah persiapan perayaan, perhatian publik juga tertuju pada artikel opini berjudul Menanti Suara Kenabian dari Ulang Tahun ke-165 HKBP, yang ditulis Yohansen Wyckliffe Gultom, M.IP., dan diterbitkan MedanBisnisDaily.com pada 16 Oktober 2026.
Dalam tulisannya, Yohansen mengingatkan bahwa usia 165 tahun merupakan momentum bagi HKBP untuk mempertegas panggilannya sebagai gereja yang tidak hanya menyampaikan kabar keselamatan, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan memperhatikan kondisi masyarakat.
Penulis menghubungkan refleksi tersebut dengan berbagai persoalan bangsa, termasuk kerusakan lingkungan, bencana, dan kebijakan pembangunan yang dinilai perlu dikritisi berdasarkan kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, gereja perlu mengingat kembali tanggung jawab moralnya dalam mengingatkan pemerintah dan para pemegang kekuasaan agar menjalankan kewenangan dengan memperhatikan keadilan serta kelestarian lingkungan.
Tulisan tersebut juga merujuk pada Konfesi HKBP 1951 mengenai pemerintah dan Konfesi HKBP 1996 mengenai lingkungan hidup sebagai landasan teologis untuk menegaskan tanggung jawab gereja.
Yohansen menilai perayaan ulang tahun gereja seharusnya tidak berhenti pada kemegahan acara, tetapi menjadi momentum pembaruan spiritualitas, penguatan pelayanan kepada kelompok miskin dan tertindas, serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Pandangan tersebut merupakan opini penulis, bukan pernyataan resmi pimpinan HKBP. Namun, tulisan itu menghadirkan pertanyaan reflektif mengenai hubungan antara perayaan gerejawi dan tanggung jawab sosial.
Undangan kepada Presiden Ikut Menjadi Sorotan
Aspek lain yang menjadi bahan diskusi adalah rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara dalam perayaan tersebut.
Menurut pemberitaan ANTARA Sumatera Utara pada 7 Oktober 2026, panitia menyampaikan bahwa Presiden telah diundang untuk menghadiri ibadah raya di GBK.
Bagi penyelenggara, kehadiran kepala negara diharapkan mempererat hubungan kebangsaan sekaligus menjadi bentuk perhatian terhadap kehidupan umat beragama.
Namun, dalam opini Yohansen, hubungan gereja dan pemerintah perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Gereja dapat mendoakan pemerintah, tetapi tetap harus memiliki keberanian untuk menyampaikan kritik apabila kebijakan pemerintah dinilai tidak sejalan dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, persoalan yang mengemuka bukan semata-mata mengenai kehadiran Presiden dalam kegiatan keagamaan, melainkan bagaimana gereja menjaga independensi moralnya di tengah hubungan dengan kekuasaan.
Undangan kepada pejabat negara tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sebuah kegiatan gereja bersifat politis. Penilaian tersebut harus didasarkan pada agenda, pernyataan, dan tindakan yang dapat diverifikasi.
Pembiayaan dan Transparansi Menjadi Bagian dari Diskusi
Besarnya kegiatan yang melibatkan puluhan ribu jemaat juga membuat aspek pembiayaan menjadi perhatian.
Panitia menyatakan bahwa pendanaan berasal dari bantuan berbagai pihak yang terpanggil untuk mendukung perayaan. Keterangan ini menjadi dasar bagi penyelenggara untuk menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak membebani kas gereja.
Meski demikian, keterbukaan mengenai sumber penerimaan, penggunaan dana, serta pertanggungjawaban anggaran tetap penting dalam kegiatan berskala besar.
Transparansi bukan berarti meragukan ketulusan pihak yang memberikan bantuan. Sebaliknya, keterbukaan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan jemaat dan memastikan bahwa seluruh dukungan digunakan sesuai tujuan kegiatan.
Dalam konteks ini, perbedaan pandangan mengenai skala perayaan tidak harus berujung pada pertentangan di antara warga gereja. Diskusi dapat diarahkan pada bagaimana perayaan besar dilaksanakan dengan tata kelola yang baik sekaligus menghasilkan manfaat bagi pelayanan.
Jubileum Bukan Hanya Tentang Besarnya Perayaan
HKBP memperingati hari jadinya yang ke-165 pada 7 Oktober 2026 melalui ibadah di Seminarium Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Puncak perayaan kemudian dijadwalkan berlangsung di GBK pada 18 Oktober 2026.
Dalam berita resmi HKBP mengenai perayaan di Sipoholon, Ephorus Victor Tinambunan mengajak jemaat mengimplementasikan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari, antara lain melalui dukungan terhadap pengembangan rumah sakit, yayasan pendidikan, serta perluasan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan.
Pesan tersebut memperlihatkan bahwa refleksi tentang makna Jubileum tidak hanya datang dari kalangan pengkritik, tetapi juga menjadi bagian dari pesan pelayanan yang disampaikan pimpinan gereja.
Dengan demikian, perbedaan pandangan yang muncul dapat menjadi kesempatan untuk memperluas refleksi mengenai peran gereja dalam kehidupan masyarakat.
Di satu sisi, perayaan berskala besar dapat menjadi simbol persatuan, ungkapan syukur, dan penguatan identitas jemaat. Di sisi lain, usia gereja yang panjang juga menghadirkan tanggung jawab untuk terus mengevaluasi kualitas pelayanan dan kontribusinya bagi masyarakat.
Ujian sesungguhnya bagi Jubileum ke-165 HKBP bukan hanya seberapa banyak jemaat yang berkumpul di GBK, melainkan sejauh mana semangat pengucapan syukur itu diwujudkan dalam pelayanan, keadilan, kepedulian terhadap lingkungan, dan keberanian menyuarakan kebenaran.
Perayaan dan kritik tidak harus saling meniadakan. Keduanya dapat menjadi bagian dari perjalanan gereja untuk terus bertumbuh dalam iman sekaligus hadir secara nyata di tengah persoalan bangsa.
Sebab, makna sebuah Jubileum tidak berhenti ketika ibadah selesai dan jemaat meninggalkan stadion. Maknanya justru terlihat dari apa yang dilakukan gereja setelah perayaan itu berakhir.(*)
Administrator 
