UNTUK sampai di hari itu, masih harus melewati ribuan hari yang mesti dilalui, Tetapi isu menyoal tahta utama di ibu pertiwi sudah di perbincangkan ke publik, pandemi belum juga berlalu namun koalisi sudah seolah mulai dijajaki ditandai dengan bertandangnya para nahkoda perahu yang punya potensi saling beriringan untuk tiba di dermaga yang penuh dengan suka tetapi resah juga tidak jarang menimpa, terlihat jelas bahwa penguasa perahu banyak yang menukar posisi para pendayungnya berharap perahunya semakin lebar dan panjang sehingga mampu membawa penumpang yang ratusan juta banyaknya di wilayah zambrut khatulistiwa.
Berkaca dari perolehan suara partai dan elektabilitas nahkoda, lembaga survei kian rajin pula mengeluarkan rilis. selain dari konsumsi informasi publik, hasil rilis juga jadi amunisi bagi para figur untuk menatap pilpres yang masih menyita waktu lama, tentunya lumbung rupiah bagi pelaku rilis yang ada. Nama yang dikeluarkan pun masih di dominasi oleh orang-orang yang telah punya pengalaman dalam perhelatan pemilihan orang nomor satu tersebut.
Menatap tahun 2024, tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di tahun 2019. Hingga saat ini meskipun rekonsiliasi telah dilakukan, namun pada kenyataannya bahwa rekonsiliasi hannya terjadi di aktor yang terlibat langsung dan berada di tataran pusat, sementara di tataran masyarakat biasa yang mengambil peran sebagai loyalis tidak sepenuhnya melakukan rekonsiliasi, sehingga polarisasi masih saja terdengar dimasyarakat seperti sebutan cebong dan kampret yang masih banyak.
Kebebasan berpendapat adalah suatu hak yang di perolah masyarakat untuk mengeluarkan pendapat yang di lindungi oleh undang-undang. Asumsi dan wacana juga bagian dari pendapat yang tidak dilarang untuk di lempar ke publik, namun semuanya itu harus dapat di pertanggungjawabkan serta tidak mengada-ada.
Menyoal Wacana 3 Periode
Alih-alih mempersoalkan nahkoda dan perahu, ternyata hembusan angin yang lebih kencang dari sebatas sepoi sepoi tiba ditelinga masyarakat, melalui media teknologi yang kian pesat perkembangannya dan informasi berita yang amat cepat penyebarannya. Para pengamat saling ber argumen, masyarakat yang menyaksikan di perbolehkan menafsirkan sendiri.
Wacana tiga periode, yang sekarang hangat diperbincangkan di publik tentu bukanlah suatu imajinasi yang terlalu liar, tetapi didasari dari beberapa hal yang dianggap oleh sebagian orang bermuara kesana dan disederhanakan melalui potensi yang mengarah ke hal tersebut, seperti gemuknya koalisi pemerintahan yang saat ini ada, tidak adanya lawan yang mumpuni dari luar yang memainkan peran oposisi secara mantap dan hal lainnya yang menjadikan orang berasumsi masing-masing.
Jokowi yang dulunya tukang mebel di solo mampu menjadi bupati di tanah dimana ia pernah mengalami penggusuran, tidak hannya dalam batasan tersebut, Jakarta ibukota Indonesia yang penuh dengan persoalan mempu direbut Jokowi hati rakyatnya melalui kendaraan utama bertenaga banteng. Jokowi yang hadir sebagai orang baru menjadi gubernur DKI Jakarta, mampu menjadi magnet buat masyarakat ibu kota, kebiasaan mengenakan kemeja putih, sering melakukan blusukan serta tidak sungkan masuk ke pemukiman kumuh menjadikannya dianggap sebagai pemimpin yang benar-benar lahir dari rakyat, meskipun sebenarnya semua pemimpin lahir dari rakyat.
Prestasi Jokowi membawanya ke puncak jabatan yang mungkin saja tidak dimimpikannya sebelumnya. Ternyata prestasinya tidak berhenti di DKI, Ibu kota ini memang selalui dianggap sebagai loncatan menuju kursi nomor satu untuk menempati kantor presiden dan Jokowi berhasil menjadi bagian dari pernyataan tersebut, keberhasilannya pun terkesan luar biasa, karena mengalahkan pemain yang sudah berpengalaman dalam pertarungan yang sama.
Jokowi memang terlihat bukan lah seorang pendendam, melainkan pribadi yang menanamkan kasih. Kompetitornya tidak dijadikan sebagai abu, melainkan dikasih kesempatan untuk menjadi arang, dan kesempatan yang diambil oleh rivalnya tersebut, malah membuat patah arang bagi masyarakat yang dulu garang untuk melawan Jokowi, Sehingga nyatalah bahwa politik tersebut hannyalah sebuah seni untuk mencapai kekuasaan.
Kini isu 3 periode muncul, hal ini tidak boleh dianggap sepele. Karena jawaban dilematis sangat mungkin diberikan seperti “ini kan kehendak rakyat” tentu sebagai kelompok yang memiliki jumlah suara banyak dan keinginan untuk tetap berada dalam status quo nya. Pastilah memiliki harapan yang sama, yaitu tetap menang dan senang terus.
Tetapi meskipun pada kenyataannya nanti benar bahwa wacana menambah masa periode tersebut benar dan berusaha untuk di gapai, hal itu tidak menjadi masalah yang substansial tetapi lebih mengarah ke Etika Politik pribadi Jokowi, namun kini Jokowi berusaha menghindar dari ranjau yaitu dengan perkataan menolak, sehingga bilamana nanti ia digadang untuk menambah masa jabatannya, sang fenomenal tersebut telah bisa dengan santai menjawab, bahwa hal itu adalah “kehendak rakyat” sehingga beban moral Jokowi secara pribadi, terhapus dengan penolakan yang saat ini dilakukan bilamana nanti benar adanya bahwa terjadi periode tambahan.
Tidak dapat dipungkiri memang bahwa masyarakat sangat banyak yang setuju dengan wacana tersebut, sehingga seolah gayung bersambut dan bilamana hal itu nanti akan kejadian bahwa orang di lingkungan Jokowi, telah memiliki penangkal untuk menjawab aneka macam pertanyaan bahkan hujatan sekalipun, sebab cek ombak secara alami telah terjadi.
Konstitusi sebagai landasan dalam bernegara sangat penting untuk di jaga dan dijalankan, konstitusi bukanlah sebuah alat yang mudah disesuaikan sesuai dengan keinginan, tetapi seharusnya keinginan lah yang menyesuaikan terhadap konstitusi sehingga nyata, bahwa negara kita menempatkan hukum sebagai panglima.
Demokrasi menyediakan tempat untuk berdinamika dalam politik, demokrasi juga mengakomodir apa yang menjadi harapan publik, tetapi lebih dari itu demokrasi juga sebuah alat yang harus dijalankan dengan tetap berpatokan terhadap pelindung demokrasi yaitu konstitusi.
Aneka kemungkinan masih ada dan melakukan amandemen masih sangat mungkin dilakukan mengingat jumlah pendukung pemerintah saat ini memenuhi kuotanya untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam hal upaya perubahan, tetapi prosesnya memang tidak semudah itu namun kesempatan untuk melakukan hal tersebut tidak lah mustahil dan berpotensi dapat terlaksana.
Wacana tiga periode, tidak menjadi suatu masalah secara prosedural namun lebih ke persoalan etika politik terkait pelayanan publik. Konstitusi yang dirancang sedemikian rupa, selalu punya celah untuk di ubah, karena itu juga buatan manusia. Namun layakkah persoalan tiga periode tersebut terlaksana? Hingga saat ini tidak layak, kecuali undang-undang terutama pasal yang mengaturnya telah diubah.
Menyoal tiga periode ini akan semakin sering disajikan ke publik dan hal itu tidak menjadi suatu masalah, tetapi tidak mungkin partai koalisi yang selama ini bersama dengan Jokowi nyaman dalam posisi pembantu. 2024 adalah masa penyegaran kembali kontestasi politik kita dan besar kemungkinan yang akan bertarung adalah mereka yang saat ini bersama sama dalam pemerintahan.(*)
**Penulis Adalah Peserta Mini Magister Program Rumah Reformasi Kebijakan
Administrator 
