Pembalakan Hutan Sianjur Mulamula Samosir Terjadi Secara Massif

Administrator Administrator
Pembalakan Hutan Sianjur Mulamula Samosir Terjadi Secara Massif
Ist|PelitaBatak
Pondok yang berdiri di hutan lindung hasil screenshoot video tim investigasi

Medan (Pelita Batak):

Pembalakan hutan di Kawasan Geopark Kaldera Toba kini terus terjadi, bahkan terkesan terjadi secara massif. Hutan yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional tepatnya di Desa Hasunggaan dan Bonan Dolok, Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini semakin menjadi.

Sebagaimana disampaikan Dr. Willmar E Simanjorang kepada wartawan saat menunjukkan hasil investigasinya bersama masyarakat Kelompok Tani dan Hutan Hasinggaan, Rabu (22/01/2025). Sebagai Penggiat Lingkungan, dirinya mengaku sangat prihatin dengan kondisi saat ini. "Bisa ada pondok di tengah tengah hutan yang seharusnya tidak bisa dimasuki tanpa mendapat izin dari Kementerian Kehutanan, pohon endemik ditebangi dan diolah," ujarnya.

Menurut Dr. Willmar, jika kondisi penebangan kayu hutan lindung ini terus terjadi, sehingga keberlangsungan aneka ragaman hayati seiring dengan komitmen Geopark Unesco untuk melestarikannya sebagai warisan Vulcano Toba, akhir-akhir ini keadaannya semakin rusak dan sangat mengecewakan. "Keseriusan pemerintah daerah dan provinsi Sumatwra Utara sangat dipertanyakan dengan situsi seperti ini," ujarnya.

Selain itu, perambahan hutan kawasan danau toba juga terjadi di sepanjang jalan Doloksanggul-Dairi, yang berupakan bagian hulu sumber ari danau. "Kita prediksi, akhir-akhir ini sering terjadi bencana longsot akibat dari kerusakan ini. Kita jangan heran jika ke depan mungkin akan terjadi bencana yang lebih besar dan membahayakan," keluhnya.

Menurut Dr Willmar, kawasan tersebut merupakan habitat bagi satwa toba seperti harimau sumatera, monyet, imbo, rusa tele dan lainnya. Namun saat ini, kawasan tersebut sudah dirusak oknum-oknum yang sengaja mengambil hanya keuntungan untuk dirinya sendiri.

Dr. Willmar mengajak seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk lebih peduli akan hal ini. "Pak Presiden dan DPR RI harus memberikan atensi untuk masalah ini, jika tidak, kita akan semakin jauh terlambat," ujarnya. (*)

Komentar
Berita Terkini