Jauhkan Kepentingan Kelompok, Provinsi Tapanuli (PROTAP) Harus Jadi

Administrator Administrator
Jauhkan Kepentingan Kelompok, Provinsi Tapanuli (PROTAP) Harus Jadi
IST|Pelita Batak
Narasumber dari kanan ke kiri, Arist Merdeka Sirait Parlindungan Purba, JS. Simatupang, Ketua Umum PPPT Biston Nadapdap Ketua Panitia, Sabar Martin Sirait, dan Maruli Siahaan.

Jakarta (Pelita Batak):

Berbagai upaya percepatan terbentuknya Provinsi Tapanuli (Protap) terus bergulir dan mendapat perhatian dari berbagai warga anggota masyarakat khususnya masyarakat Batak.

Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) yang dipimpin oleh JS. Simatupang, SH, bersamaan dengan Hari Guru Nasional dan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan International Jumat 25 November 2022 bertempat di Kampus Empu Tantular di Jakarta Timur, diselenggarakan Diskusi Publik Percepatan Provinsi Tapanuli (Protap).

Hadir sebagai narasumber utama di hadapan ratusan peserta dan pendukung Protap, Letjen (Purn) Cornel Simbolon, MSc, DR. Sabar Martin Sirait Dr. Parlindungan Purba, SH.,MM dan Arist Merdeka Sitait.

Diskusi Publik Percepatan terbentuknya Provinsi Tapanuli yang di modetatori JS. Simatupang, SH sekaligus sebagai Ketua Umum PPPT mengatakan bahwa sejak kegiatan diskusi ini diumumkan kepada publik melalui media sosial mendapat respon yang sangat luar biasa.

"Sejak kegiatan diskusi Publik percepatan Protap ini digulirkan dan diketahui masyarakat, list pendaftaran yang dikeluarkan Ketua Panitia Diskusi publik ini terus bertambah. Mengingat keterbatasan tempat, dan teknis lainnya akhirnya panitia membatasinya", demikian disampaikan Panitia Diskusi Percepatan PROTAP, Biston Nadapdap, S.Sos, MM.

Baik Letjen (Pur) Cornel Simbolon dan Parlindungan Purba menjawab pertanyaan para tokoh-tokoh mayarakat dan para aktivis Protap, setelah memberikan penjelasan dari sudut pandang masing-masing , memberikan masukan kepada semua pihak agar menghentikan polemik mengenai letak ibu kota Protap. "Apakah di Tele atau di SiPinsur pun boleh-boleh saja, yang terpenting mari terus kita gulirkan dan sosialisasikan bahwa Protap adalah kebutuhan bangsa Indonesia, bukan hanya kebutuhan dan kepentingan orang Batak atau orang Tapanuli, Ayo kita lakukan dengan Silent action atau aksi sejuk dan menjaukan dari konflik kewilayaan dan identitas atau kemargaan, ayo kita ayunkan langkah kebersamaan," kata Letjen TNI Cornel Simbolon.

Pesan moral yang sama juga disampaikan Dr. Parlindungan Purba mantan Senator asal Sumatera Utara dua periode ini kepada peserta diskusi, mengatakan banyak sahabat-sahabatnya di Senayan dan diberbagai tempat yang mendukung terbentuk Protap ini, semua berpandangan positif, termasuk anggota DPR di Komisi 2 dan komisi lainnya.

"Kalau ada perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar, karena pada prinsipnya petbedaan pendapat dan perbedaan pandangan adalah merupakan salah satu proses demokrasi yang baik. Kalaupun ada perbedaan pendapat atas proses terbentuknya Protap ini, ada mekanisme penyelesaian dengan pendekatan Tonggo Raja.

Oleh karena Protap harus jadi, mari kita teruskan perjuangan para pendahulu kita yang telah memperjuangkaproses terbentuknya Protap. Saya sampai hari mempunyai dukungan 400.000 lebih pendukung", kata Parlindungan Purba untuk menjawab pertanyaan pesera diskusi publik.

Sementara itu Arist Merdeka Sirait yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak dan aktivis Hak Asasi Manusia (Human Right Defender), mengatakan anak adalah generasi penerus, keluarga, masyarakat Tapanuli dan bangsa Indonesia mengajak semua pihak untuk merealisasi Protap.

Oleh karenanya untuk percepatan terbentuknya Protap perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk aksi sosialisasi ditengah-tengah masyarakat termasuk kelompok perempuan Tapanuli. "Ayo kita kumpulkan dan ajak perempuan Batak mendukung Protap dengan aksi-aksi damai dan anti kekerasan. Mari kita berikan akses bagi Perempuan bicara tentang Tapanuli. Mari kita ajak juga tokoh-tokoh lintas agama dan generasi muda milenial dari berbagai latar belakang dan wilayah. Gerakan ini tidak boleh dilakukan eksklusif tanpa melibatkan orang-orang muda dari berbagai kota dan kabupaten. Hentikan kepentigan-kepentingan kelompok," katanya.

Ada banyak fakta anak-anak di lingkungan sosialnya menderita dan mengalami ketidak adilan. Kasus-kasus pelanggaran di lingkungan Tapanuli sudah masuk dalam zona merah pelanggaran hak anak.

Mengingat pelaku pelanggaran hak anak justru dilakukan orang terdekat sudah dalam situasi "TIHAS BOLON NASO TARPABUMI" di Tapanuli, oleh sebab itu mari kita jadilan kita wujudkan Protap sebagai hak asasi masyrakat dan mari kita dorong partisipasi Parompuan PROTAP Marsada, ajak Arist Merdeka.

Dalam sesi terakhir Sabar Martin Sirait salah seorang aktivis penggahas terbentuknya Protap 20 tahun lalu mengatakan secara geografis, geo politik dasar hukum, serta sejarah Tapanuli dan dukungan masyarakat sudah cukup untuk merealisasi terbentuknya Protap.

Ini adalah momentum politik untuk mendorong presiden segera mencabut moratorium Protap, situasi politik sudah beda dengan situasi politik 20 tahun lalu, jangan hanya karena secabik kertas moratorium terhambat untuk menegakkan hak-hak masyarakat. Kita tidak boleh kalah dengan secarik kertas itu "moratorium", oleh karenanya mari segera kita jadikan Protap", ajak Martin Sirait yang juga dikenal sebagai aktivis HAM dan lingkungan.

Di akhir sesi semua narasumber dan peserta diskusi bersepakat Protap harus jadi. Bersamaan hari HAM 10 Desember dan Hari ibu 20 Desember, panitia Percepatan Protap akan menyelenggarakan Aksi sosoalisasi dengan mengajak perempuan PROROTAP Bersatu di Medan Toba Taput, Humbanghas dan Samosir serta Sibolga.(*)

Komentar
Berita Terkini