Pemerintah Pusat dan Daerah Dinilai Masih Belum Sejalan

Administrator Administrator
Pemerintah Pusat dan Daerah Dinilai Masih Belum Sejalan
gmki.or.id
Rembug kaum muda
Jakarta(Pelita Batak): Ketua Umum PP GMKI, Sahat MP. Sinurat menilai banyak program pemerintah daerah masih belum padu dengan kebijakan pemerintah pusat.

 

"Pemuda Indonesia merupakan garda terdepan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, sebagai contoh kebijakan pemerintah soal agraria," kata Sahat dalam kegiatan Rembug Kaum Muda Kebangsaan dengan tema Pemuda Indonesia Dalam Trajektori Kebangsaan dan Kemajuan yang dilaksanakan di Jakarta pada hari Rabu 29 Maret 2017.

 

Menurut Sahat, pemerintah saat ini sedang mendorong berjalannya ekonomi berkeadilan, dan di sisi lain mengupayakan adanya investasi dari berbagai negara maupun perusahaan. Untuk itu pemerintah benar-benar harus menetapkan kebijakan dengan adil agar tidak hanya korporasi dan pemilik modal, tapi rakyat juga mendapatkan manfaat dari pembangunan yang sedang dilakukan.

 

Sayangnya, berbagai kebijakan dan program pemerintah pusat masih belum diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Akibatnya program reforma agraria dan ekonomi berkeadilan Presiden Jokowi tidak mendarat mulus ke daerah. Sebagai contoh apa yang dialami masyarakat di Padang Sidempuan yakni penggusuran kuburan yang merupakan tanah adat.

 

"Keputusan pemerintah daerah melakukan pengusuran kuburan tidak sejalan dengan reforma agraria karena tanah tersebut merupakan tanah adat yang dimiliki masyarakat Padangsidimpuan," kata dia. Sebagai contoh lainnya yaitu pengembangan Blok Masela, Maluku.

 

"Investasi yang dilakukan disana harus juga diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia lokal, melalui pendirian sekolah kejuruan/vokasional, pelatihan dan program-program lainnya yang seharusnya diinisasi oleh pemerintah daerah. Sehingga rakyat berdaulat atas tanah air Indonesia dan tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Rencananya minggu depan GMKI akan melakukan Simposium Kedaulatan Agraria dan Maritim di Bengkulu sebagai bentuk keseriusan GMKI mengawal ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat," kata Sahat.(R2/gmki.or.id)

Komentar
Berita Terkini