Tobasa (Pelita Batak):
Pembukaan akses jalan dari Dusun Silean - Batu Silali sebagai sarana penunjang pembangunan Destinasi Parisata Danau Toba yang dilaksanakan oleh Badan Otorita Danau Toba panitia yang dihunjuk mengelola pelaksana otorita Danau Toba sesuai Peraturan Presiden no 49 tahun 2016 pada hari kedua tetap dihadang oleh masyarakat Sigapiton dengan aksi keras. Berulangkali Escavator harus dihentikan karena masyarakat menghadang pembukaan jalan.
Guna mengantisipasi polemik yang berkepanjangan pemerintah kabupaten Tobasa didampingi aparat keamanan hadir menyelesaikan konflik itu lakukan pendekatan kepada warga masyarakat Sigapiton.
Sebelum menemui warga di lokasi pembukaaan jalan Bupati Toba Samosir Darwin Siagian gelar koordinasi dadakan dikantor desa Parsaoran Sibisa bersama aparat penegak hukum dan beberapa stakeholders terkait.
Usai gelar koordinasi Bupati Darwin Siagian didampingi Kapolres Agus Waluyo menemui masyarakat Sigapiton di tengah cuaca gerimis dilokasi pembukaan jalan, disana ratusan masyarakat Sigapiton menerima kehadiran Bupati Darwin Siagian, Kapolres Tobasa AKBP Agus Waluyo dan Direktur BODT Arief yahya.
Dalam pertemuan itu Kapolres menyampaikan dirinya ingin mendengar langsung apa motif dan tujuan aksi ini, karena sebelumnya selama tiga tahun terakhir sosialisai pembangunan otorita sudah dilakukan dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat, namun dengan adanya aksi penolakan pembanguann akses otorita ini menimbulkan pertanyaan besar ada apa dibalik aksi ini, dikatakannya dirinya selaku Kapolres yang bertanggung jawab dalam menjamin keamanan dan kondusifnya pembangunan otorita danau Toba bisa saja membuat perintah agar siapa saja yang melakukan tindak pidana menghambat proses pembanguan Otorita Danau Toba ditangkap dan diproses secara hukum karena tugas ini menyangkut tugas sebagai abdi negara, namun dirinya masih mengapresiasi inisiatif Bupati Toba Samosir agar tetap melakukan pendekatan secara sosial kepada masyarakat yang melakukan aksi penolakan pembangunan akses otorita tersebut.
"Secara pribadi saya mengapresiasi bapak Bupati Tobasa yang begitu peduli pada masyarakat nya dengan meminta saya tidak mengguanakan kekuatan personil,tetapi beliau meminta saya agar melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat disini," katanya.
Senada, Bupati Toba Samosir juga mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Toabsa tidak ingin menyengsarakan masyarakatnya tapi masyarakat juga harus patuh pada masyarakat,BODT harus jalan dan itu sebelumnya sudah kita sepakati bersama selama tiga tahun kita adakan sosialisasi program BPODT.
"Saya sudah berupaya menghindari konflik ,itulah sebabnya saya hadir disini,melakukan pendekatan kepada saudara, tapi jika upaya ini gagal maka saya akan serahkan pada pihak yang berwajib," katanya .
Menanggapi pernyataan Kapolres dan Bupati Tobasa masyarakat Sigapiton melalui juru bicara Mangatas Butar Butar sangat setuju dan mengapresiasi pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Polres dan BPODT.
Diakuinya dirinya dan masyarakat Sigapiton setuju setuju saja dengan adanya Otorita Danau Toba, namun yang menjadi pemicu adanya aksi penolakan ini adalah adanya benang merah diantara pemerintah dan masyarakat terkait masalah status tanah yang saat ini sedang dikerjakan oleh BODT. Masyarakat Sigapiton ingin agar BODT mengakui lahan Dusun Sileang dan Batu Silali itu adalah hak masyrakat Sigapiton bukan hak masyarkat Parsaoran Sibisa sehingga kami merasa dihargai dan tidak timbul konfilk seperti ini.
"Kami juga menyambut baik program BODT ini,tapi ada benang merah diantara kita pak bupati terkait pengakuan dari pemerintah hak kepemilikan lahan didaerah ini," katanya.
Menanggapi permohonan masyarakat Desa Sigapiton Bupati Darwin Siagian mengambil keputusan agar melakukan pertemuan selanjutnya di Kantor Camat Lumban Julu,Minggu (15/09) bersama Raja Naopat bius Sigapiton Manurung ,Sirait,Butar Butar dan Nadapdap.Bupati berpesan yang hadir dalam pertemuan itu adalah orang orang yang berkepentingan,yang tidak berkepentingan dilarang hadir guna menghindari adanya provokasi.(Sitorus Mel)
Administrator 
