Pemutaran “Pesta Babi” Dibubarkan: Demokrasi Tak Boleh Alergi pada Kritik

Oleh : Adol Frian Rumaijuk,STP.,MMA
Administrator Administrator
Pemutaran “Pesta Babi” Dibubarkan: Demokrasi Tak Boleh Alergi pada Kritik
Ist | Pelita Batak
Ilustrasi

GELOMBANG kontroversi menyelimuti pemutaran film dokumenter Pesta Babi di sejumlah kampus dan ruang diskusi publik. Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale itu bukan sekadar tontonan dokumenter biasa, melainkan potret keras tentang Papua, pembangunan, dan suara masyarakat adat yang selama ini jarang mendapat ruang dalam narasi resmi negara.

Namun ironisnya, alih-alih dijawab dengan diskusi terbuka dan adu data, beberapa pemutaran film justru dibubarkan. Peristiwa di kampus Universitas Mataram menjadi sorotan nasional dan memantik pertanyaan besar: mengapa ruang akademik justru terlihat takut terhadap diskusi kritis?

Film Pesta Babi mengangkat isu pembukaan lahan besar-besaran di Papua Selatan, dugaan perampasan tanah adat, serta kritik terhadap proyek-proyek strategis nasional yang dinilai mengorbankan masyarakat lokal. Isinya memang keras, tajam, dan mengguncang. Tetapi bukankah fungsi dokumenter memang untuk menghadirkan sisi yang sering disembunyikan dari ruang publik?

Jika ada data yang dianggap keliru, bantahlah dengan data. Jika ada narasi yang dinilai bias, jawab dengan argumentasi. Pembungkaman justru memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang tidak ingin dibicarakan secara terbuka.

Kampus seharusnya menjadi ruang paling aman untuk berpikir, mempertanyakan, dan menguji gagasan. Ketika film dokumenter saja dianggap ancaman, publik berhak khawatir terhadap kondisi kebebasan akademik dan demokrasi kita hari ini.

Yang lebih penting, substansi persoalan Papua tidak boleh tenggelam hanya karena polemik pembubaran pemutaran film. Di balik kontroversi itu, ada masyarakat adat yang mempertanyakan masa depan tanah mereka, ada hutan yang berubah menjadi kawasan industri, dan ada pertanyaan serius tentang siapa sebenarnya yang menikmati hasil pembangunan.

Negara tidak boleh anti kritik. Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang membungkam suara berbeda, melainkan yang mampu menjawab kritik dengan transparansi dan keberanian membuka ruang dialog.

Kontroversi Pesta Babi seharusnya menjadi momentum refleksi nasional: apakah pembangunan benar-benar hadir untuk rakyat, atau justru sedang berjalan tanpa mendengar suara mereka yang paling terdampak?

Sebab demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang sunyi dari kritik, melainkan demokrasi yang cukup dewasa untuk mendengarkan kritik-even ketika kritik itu terasa tidak nyaman.(*)

Komentar
Berita Terkini