Kerusuhan yang melanda Prancis pada Oktober 2026 menjadi pelajaran penting bagi negara-negara demokrasi, termasuk Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi, mahalnya biaya hidup, dan memburuknya pelayanan publik dapat berkembang menjadi krisis sosial ketika ketidakpuasan masyarakat tidak memperoleh respons yang memadai.
Menurut laporan Reuters, demonstrasi di Prancis dipicu oleh persoalan biaya hidup, kenaikan harga bahan bakar, serta ketidakpuasan terhadap pelayanan publik dan kondisi sekolah. Aksi yang melibatkan ratusan ribu orang itu kemudian diwarnai penjarahan, pembakaran bangunan, dan bentrokan dengan aparat. Presiden Emmanuel Macron mengecam kekerasan sekaligus meminta evaluasi terhadap kesiapan aparat keamanan.
Bagi saya, peristiwa ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai persoalan keamanan dalam negeri Prancis. Ada dimensi politik, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang patut menjadi bahan refleksi, termasuk bagi Indonesia yang juga menghadapi tantangan pemerataan kesejahteraan.
Persoalan utamanya bukan sekadar apakah negara mampu mengendalikan demonstrasi, melainkan apakah negara mampu merespons kesulitan masyarakat sebelum ketidakpuasan berkembang menjadi krisis.
Prancis dan Indonesia: Berbeda Situasi, Memiliki Pelajaran yang Sama
Prancis dan Indonesia memiliki sistem politik, struktur ekonomi, dan karakter masyarakat yang berbeda. Karena itu, kerusuhan di Prancis tidak bisa langsung disamakan dengan situasi Indonesia.
Namun, terdapat satu pelajaran yang relevan: stabilitas politik tidak cukup dijaga melalui penegakan hukum dan pengamanan. Stabilitas juga membutuhkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah memahami kesulitan mereka dan menjalankan kebijakan secara adil.
Di Indonesia, tekanan ekonomi masyarakat lapisan bawah perlu menjadi perhatian serius. Pedagang kecil, buruh, petani, nelayan, pengemudi transportasi, serta pekerja sektor informal menghadapi persoalan yang berbeda-beda, mulai dari daya beli, pendapatan yang tidak menentu, biaya produksi, hingga akses terhadap pekerjaan yang layak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2026, persentase penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka ini menurun dibandingkan September 2025. Meski demikian, besarnya jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pekerjaan pemerataan kesejahteraan masih jauh dari selesai.
Penurunan angka kemiskinan tentu patut dicatat sebagai perkembangan positif. Namun, pemerintah juga perlu melihat kondisi riil rumah tangga: apakah pendapatan mereka meningkat, apakah kebutuhan pokok semakin terjangkau, dan apakah pekerjaan yang tersedia mampu menjamin kehidupan yang layak?
Sebab, angka makroekonomi yang terlihat baik tidak selalu berarti seluruh masyarakat merasakan perbaikan yang sama.
Kebijakan Pemerintah Harus Dirasakan hingga Akar Rumput
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan berbagai program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan memperluas perlindungan sosial.
Program-program tersebut perlu dinilai berdasarkan manfaat nyata yang diterima masyarakat, efektivitas penggunaan anggaran, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap produktivitas dan pendapatan rumah tangga.
Dalam konteks ini, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, daya beli masyarakat harus menjadi ukuran penting keberhasilan kebijakan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dan terkendalinya inflasi merupakan indikator penting, tetapi pemerintah juga harus memastikan bahwa harga pangan, biaya transportasi, pendidikan, dan kebutuhan dasar tidak menjadi beban yang semakin berat bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Kebijakan pengendalian inflasi harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Menjaga harga tetap terkendali tidak akan cukup apabila pendapatan pekerja dan pelaku usaha kecil tidak mengalami perbaikan.
Kedua, anggaran negara harus menghasilkan manfaat yang terukur.
Setiap program pemerintah perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas, pengawasan yang memadai, dan evaluasi terbuka.
Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Program yang menyangkut pendidikan, pangan, kesehatan, dan perlindungan sosial harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya tidak tergerus oleh inefisiensi atau penyimpangan.
Ketiga, pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat.
Kebijakan yang secara administratif dinilai tepat belum tentu diterima dengan baik apabila masyarakat tidak memahami tujuan, konsekuensi, dan manfaatnya.
Dialog dengan buruh, pelaku UMKM, petani, nelayan, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya perlu menjadi bagian dari proses penyusunan serta evaluasi kebijakan.
Pemerintah tidak boleh hanya mendengar suara masyarakat ketika muncul demonstrasi. Aspirasi harus ditampung sejak proses perencanaan kebijakan.
Apa Dampaknya terhadap Hubungan Indonesia-Prancis?
Di tengah kerusuhan tersebut, hubungan bilateral Indonesia dan Prancis tetap perlu dilihat dalam perspektif strategis yang lebih luas.
Menurut Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, kedua negara meningkatkan hubungan mereka menjadi kemitraan strategis komprehensif pada Mei 2026, setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Paris pada 28 Mei 2026. Kerja sama kedua negara mencakup bidang politik, keamanan, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.
Karena itu, kerusuhan domestik di Prancis tidak serta-merta berarti hubungan bilateral dengan Indonesia akan terganggu.
Namun, jika ketidakstabilan politik berlangsung lama dan memengaruhi kebijakan ekonomi Prancis, terdapat beberapa kemungkinan dampak yang perlu dicermati.
Pertama, ketidakpastian politik dapat memengaruhi iklim usaha dan keputusan investasi perusahaan Prancis di luar negeri, termasuk di Indonesia.
Kedua, tekanan fiskal dan persoalan ekonomi domestik dapat memengaruhi prioritas belanja pemerintah Prancis, termasuk anggaran kerja sama internasional. Besarnya dampak akan bergantung pada kebijakan yang benar-benar diambil, bukan semata-mata pada terjadinya kerusuhan.
Ketiga, Indonesia perlu menjaga hubungan ekonomi dan diplomatik yang saling menguntungkan tanpa bergantung berlebihan pada satu mitra. Diversifikasi perdagangan, investasi, teknologi, dan kerja sama pendidikan akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Di sisi lain, hubungan dengan Prancis juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan kerja sama teknologi, industri, pertahanan, energi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dengan demikian, situasi Prancis harus dipantau sebagai perkembangan internasional yang berpotensi memengaruhi kepentingan Indonesia, bukan sebagai alasan untuk mengambil kesimpulan prematur mengenai masa depan hubungan kedua negara.
Jangan Menunggu Ketidakpuasan Menjadi Krisis
Pelajaran paling penting dari Prancis adalah bahwa stabilitas negara tidak hanya ditentukan oleh kuatnya aparat keamanan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat.
Demonstrasi damai merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Sebaliknya, penjarahan, pembakaran, dan kekerasan harus ditangani sesuai hukum. Kedua hal tersebut tidak boleh dicampuradukkan.
Pemerintah yang menghadapi kritik juga perlu membedakan antara tindakan kriminal dan aspirasi masyarakat yang sah. Kritik terhadap kebijakan tidak otomatis merupakan ancaman terhadap negara.
Bagi Indonesia, tantangannya adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan pada tingkat nasional, tetapi juga menghadirkan perbaikan nyata bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
Kebijakan pemerintah perlu diuji melalui pertanyaan sederhana: apakah petani memperoleh harga yang layak, apakah buruh mampu memenuhi kebutuhan keluarga, apakah UMKM dapat berkembang, apakah generasi muda memperoleh pekerjaan, dan apakah keluarga miskin memiliki kesempatan memperbaiki kehidupannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena kepercayaan terhadap pemerintah tidak dibangun hanya melalui pidato dan publikasi capaian, melainkan melalui pengalaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Penutup: Kesejahteraan Adalah Fondasi Stabilitas
Kerusuhan Prancis memberikan pengingat bahwa persoalan ekonomi dan sosial dapat berkembang menjadi tantangan politik ketika masyarakat merasa kesulitannya tidak terjawab.
Indonesia tentu tidak harus mengalami situasi yang sama. Namun, mencegah krisis sosial membutuhkan kebijakan yang responsif, komunikasi yang terbuka, penggunaan anggaran yang bertanggung jawab, dan pemerataan manfaat pembangunan.
Hubungan Indonesia-Prancis tetap harus dijaga berdasarkan kepentingan bersama. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional agar gejolak internasional tidak menambah beban masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari stabilitas politik atau pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang tidak kalah penting adalah sejauh mana rakyat merasakan keadilan, memperoleh kesempatan hidup yang layak, dan percaya bahwa suara mereka didengar.
Sebab, stabilitas yang kokoh bukanlah stabilitas yang sekadar membuat masyarakat diam, melainkan stabilitas yang tumbuh dari kepercayaan, keadilan, dan kesejahteraan yang dirasakan bersama.(*)
Administrator 
