Wakil Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali: Dampak Negatif Pilkada Bukan Alasan untuk Menghapusnya

Administrator Administrator
Wakil Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali: Dampak Negatif Pilkada Bukan Alasan untuk Menghapusnya
Marthin
Para pembicara sesi kedua

Waingapu, Sumba Timur (Pelita Batak): Wakil Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali ST MT mengakui ada beberapa dampak negatif dari penyelenggaraan pilkada. Namun tak bisa dinafikan, ada banyak dampak positif yang bisa dimaksimalkan. Jadi tidak tepat untuk menyatakan pilkada merupakan bencana.


"Pada masa lalu kepala daerah dipilih secara tidak langsung, yakni oleh anggota DPRD. Cara ini dinilai kurang demokratis, di mana hanya beberapa anggota dewan yang menentukan siapa kepala daerah. Akibatnya kepala daerah merasa hanya perlu mengamankan DPRD dan bukan rakyat," ujar Umbu Lili Pekuwali  dalam acara "Seri Diskusi Pendidikan Kader Holistik" sesi kedua yang diselenggarakan GMKI, GAMKI, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba dan YMCA di Waingapu, Sumba Timur, Kamis (7/11).


Amandemen UUD 1945 yang menjadi dasar pemilihan kepala daerah langsung (pilkadasung). Perkembangan politik setelah pilkadasung, ada banyak kepala daerah berprestasi. Jokowi misalnya, dari walikota menjadi gubernur, lalu kemudian presiden. 


"Dalam pilkada langsung, masyarakat berpartisipasi langsung, menmbuat rakyat melihat dan berpikir objektif terhadap fenomena politik, melahirkan pejabat tanpa membedakan," papar Umbu Lili Pekuwali .


Wakil Bupati Sumba Timur ini mengakui pilkada memang memerlukan biaya besar.  Tetapi harus dicatat fakta tentang iisi positif. "Mengembalikan kedaulatan ke rakyat, setiap orang diberi kesempatan yang sama mengakses jabatan publik, legitimasi dan kedudukan yang sama kepala daerah dan wakil dengan DPRD," terangnya. Selain itu  pilkadasung mendorong pendewasaan parpol dan emperkuat konsep "check and balance".


Lebih lanjut Umbu Lili Pekuwali menyebutkan sisi negatif pilkada. Pertama, konflik kepentingan antar pendukung hingga terjadi kerusuhan. Kedua, praktik politik uang masih masif. Ketiga, biaya pilkada tinggi.


Keempat, bermunculan isu identitas. Kelima, persyaratan dukungan kursi partai memunculkan niat kotak kosong dengan cara gunakan uang beli partai. Terakhir, terjadi politisasi birokrasi


Umbu Lili menegaskan dampak negatif penyelenggaraan pilkadasung bisa dikurangi dengan mengawasi, dan perbaikan sistem penyelenggaraan. "Ke depan kepala daerah yang bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok akibat besarnya biaya pilkada, sehingga bisa bekerja secara total untuk kepentingan rakyat," ujarnya.


Sementara itu Pdt Saut Sirait yang menjadi pembicara kedua menjelaskan peran seharusnya gereja dan warga gereja dalam menjalankan mandat Tuhan, termasuk dalam dunia politik. Dia mengulas mengapa politik uang marak, antara lain gereja cenderung diam bahkan menjadi bagian dari sistem yang korup tersebut.(**)

Komentar
Berita Terkini