Sipoholon(Pelita Batak): Sekretaris Umum (Sekum) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom MTh meminta semua pihak berhenti mendiskreditkan pemerintah dengan isu intervensi pada Sinode Godang HKBP yang saat ini sedang berlangsung di Sipoholon, Tarutung. Sebab pemerintahan Jokowi sangat demokratis, terbuka dan transparan, sehingga tak mungkin melakukan intervensi terhadap gereja. Jangan karena tak suka dengan calon lain, lalu ikut-ikutan menyebarkan isu intervensi.
"Jangan karena ingin mendiskreditkan calon lain, jangan karena ingin menjelekkan calon lain, lalu ikut-ikutan mendiskreditkan negara, dalam hal ini pemerintah. Sampai sekarang, saya masih percaya dengan pemerintahan Jokowi yang demokratis, dan terbuka, transparan. Pemerintahan yang seperti itu, jangan mengintervensi gereja, untuk mengintervensi LSM saja tidak berani. Pemerintahan yang sekarang justru diintervensi masyarakat sipil sekarang,"kata Pdt Gomar Gultom MTh, usai menghadiri pembukaan Sinode Godang di Sipoholon, Tarutung, Selasa 13 September 2016.
Gomar meyakini pihak yang meniupkan isu intervensi ini adalah yang mindset-nya masih Orde Baru. "Dia masih hidup di alam Orde Baru, sehingga kacamata mindset Orde Baru itu, dipakainya menilai pemerintahan yang sekarang. Seolah-olah pemerintahan yang sekarang intervensi. Tolong, jangan diskreditkan negara ini, hanya karena ingin menjatuhkan calon lain. Boleh unggulkan calon kita, tetapi jangan jelekkan yang lain dan melukai pemerintahan Jokowi yang begitu baik sekarang,"ujarnya.
Dia meminta jangan jelekkan calon lain, sebab siapapun yang terpilih adalah Ephorus HKBP. Kalau dijelekkan sejak awal, maka itu sama menjelekkan Ephorus terpilih nanti. "Semua sinodestan, silakan berkompetisi dengan baik, cerdas dan dewasa, tanpa mendiskreditkan calon lain. Apalagi mendiskreditkan negara, mendiskreditkan pemerintah. Bertarunglah dengan visi misi dan program,"serunya.
Pemerintah Jokowi dengan kesederhanaan dan kepeduliannya, menurutnya, jangan dicederai dengan isu intervensi yang tak berdasar. "Ini bukan zaman Orde Baru kok. PGI siap pasang badan jika negara intervensi terhadap gereja, dan itu tak benar ada intervensi,"tegasnya. Isu tersebut menurutnya tidak berdasar sama sekali.
"Apakah saya sebagai pendeta HKBP yang kebetulan duduk di PGI, lalu saya mendukung calon tertentu, apakah itu PGI intervensi? Saya kira tidak. Ada warga HKBP yang pengusaha misalnya, menyumbangkan dana tertentu ke calon, apakah itu intervensi pengusaha? Kita harus kritis melihat itu dan jangan terus menuduh intervensi,"jelasnya.
Menurut Gomar, semua gereja terpanggil bekerja sama dengan pemerintah dan semua elemen bangsa untuk membangun bangsa ini. PGI sudah lama memosisikan diri dan disambut oleh gereja-gereja yang menjadi anggotanya, bahwa gereja harus menjadi mitra kristis pemerintah. 'Yang saya maksudkan mitra kristis adalah kita bekerja sama dengan pemerintah untuk pembangunan sebagai mitra, tetapi ada saat yang sama kritis terhadap semua kebijakan,"katanya.
Bapa-bapa gereja telah merumuskan paling sedikit lima sikap gereja terhadap pemerintah. Pertama, kita positif, bisa kerjasama dan jangan main hantam kromo. Kedua, harus kritis, berani mengkritisi. Ketiga, harus kreatif, tidak boleh hanya menunggu dari pemerintah, dari kita harus ada prakarasa. Keempat, realistis, jangan menggebu-gebu, menjadi utopia dan kebablasan. Terakhir, transformatif, sikap ini yang hilang selama ini. "Ibadah gereja begitu mengharubiru, gereja penuh. Hari Minggu saleh, tetapi Senin hingga Sabtu, salah. Korupsi jalan terus, menerima sumbangan yang sumbernya tidak jelas. Membangun gereja besar-besar, yang asalnya dari korupsi. Kita begitu permisif,"paparnya.(R2)