Konflik Pajak Air Permukaan antara Inalum dan Pemprov Sumut Masih Berlanjut di 2017

Administrator Administrator
Konflik Pajak Air Permukaan antara Inalum dan Pemprov Sumut Masih Berlanjut di 2017
Ist
Inalum
Jakarta(Pelita Batak): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu persoalan Pajak Air Permukaan (PAP) yang menjadi konflik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (PT Inalum).

 

Menurutnya, Pemrov Sumut sebaiknya bersikap adil dalam menentukan besaran pajak terhadap perusahaan di wilayah Sumut. "Pajak air permukaan itu harus adil," kata Darmin, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu 31 Desember 2016.

 

Pernyataan Darmin ini menanggapi kisruh antara Inalum dengan Pemprov Sumut terkait besaran pajak air permukaan.

 

Inalum keberatan dengan langkah Pemprov Sumut yang menagih PAP terhadap Inalum berdasarkan tarif industri progresif sebesar Rp 1.444 per meter kubik.

 

Inalum keberatan terhadap besaran pajak yang dikenakan oleh Pemprov Sumut, karena dinilai tidak adil terutama ketika dibandingkan dengan PAP yang dikenakan terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang juga BUMN.

 

Karenanya Inalum minta Pemprov mengganti beban pajaknya berdasarkan tarif pembangkit listrik, bukan tarif industri.

 

Menanggapi adanya keberatan ini, Darmin menyatakan akan mengkaji lebih dalam lagi konflik yang sudah berkepanjangan tersebut.

 

Apalagi Inalum sudah menggugat Pemprov Sumut ke Pengadilan Pajak terkait besaran pajak yang dianggap memberatkan Inalum.

 

Ketika ditanya soal adanya desakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar pemerintah pusat melakukan intervensi terhadap kasus ini, Darmin belum mau menanggapi lebih jauh.

 

Dirinya kembali menegaskan pihaknya akan mengkaji persoalan tersebut dan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait, di antaranya Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan pihak-pihak lainnya.

 

"Saya belum mengikuti persisnya seperti apa. Nanti kita kaji dulu, sekaligus koordinasi dulu dengan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan lainnya," papar Darmin.(R2/kompas.com)

Komentar
Berita Terkini