Taput(Pelita Batak): Dewan Penasehat DPW JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah), Brigjen Pol (Purn) Drs. Victor Edison Simanjuntak, segera mempersiapkan untuk mendirikan Forum Anti Korupsi Sumut, sebagai langkah masyarakat turut mendukung program pemerintahan Jokowi-JK terkait keluarnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 perihal Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
Setelah terungkapnya tindakan-tindakan pungutan liar (pungli) belakangan ini, Presiden Jokowi langsung bergerak cepat. Pada Jumat 21 Oktober 2016 lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, mengenai Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Melalui Perpres ini, pemerintah bertekad untuk memberantas dan membersihkan aksi pungli hingga ke akar-akarnya.
Menteri Koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto ditugaskan menjadi Pengendali Satgas Saber Pungli, sementara Komjen Dwi Priyatno, Inspektur Pengawasan Umum Polri ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana, yang memiliki dua wakil, yaitu Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sri Wahyuningsih, serta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Widyopramono.
Terbitnya Peraturan Presiden ini diharapkan mampu menghentikan tindakan-tindakan pungli yang semakin merajalela, menangkap para pelakunya, dan menyapunya hingga bersih, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Kantor Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut.
Menurut Victor kepada Pelita Batak, tindakan pungli sama saja halnya seperti korupsi, hanya saja berbeda sektor. Jika tindakan pungli menjamur pada sektor pelayanan, maka korupsi biasanya terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa, pajak, dan lainnya.
"Korupsi terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang mendasar, seperti budaya yang permisif, lemahnya pengawasan yang menjadi pintu gerbang terjadinya tindakan pungli maupun korupsi, serta keteladanan pemimpin. Sikap seorang pemimpin sangat menentukan struktur di bawahnya, misalnya jika pemimpinnya korupsi, maka bawahannya cenderung akan mengikuti tindakannya, karena menganggap bahwa hal itu akan dapat ditolerir, tapi, jika seorang pemimpin itu tulus, bersih, dan bermental anti korupsi, maka otomatis, para jajarannya juga akan takut untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum tersebut," jelas Victor, Rabu, 26 Oktober 2016 melalui selulernya.
"Saya berharap, masyarakat di Sumut ini turut mendukung penuh Peraturan Presiden mengenai Anti Pungli. Jika ada tindakan pungli atau korupsi sekecil apa pun yang terjadi, segera laporkan kepada yang berwenang, agar segera ditindaklanjuti. SUMUT (Semua Urusan Mesti Uang Tunai) sudah saatnya diubah menjadi SUMUT (Semua Urusan Mudah dan Transparan). Orang-orang Sumatera terkenal dengan sikap yang tegas dan berani, tetapi yang saya perhatikan, selama ini orang-orang justru diam ketika melihat tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini SUMUT, Bung! Mari kita libas pungli dan korupsi bersama-sama!" ujar Victor Simanjuntak dengan tegas.
Gunung Siagian selaku Ketua LSM ICW sangat mendukung program pemerintah pusat dalam pemberantasan masalah praktek pungli selama ini sangat meresahkan masyarakat luas,disamping meresahkan ,juga memperkaya person dalam hal yang membidangi kutipan liar.
"Kita sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat ikut atau berperan untuk memerangi masalah adanya pungutan liar,serta juga mendukung apa yang dikatakan oleh Bapak Brigjen Pol (Purn) Drs. Victor Edison Simanjuntak dalam mendirikan Forum Anti Korupsi Sumut,dengan tujuan agar SUMUT bersih dari korupsi,"Gunung.(FH)
Administrator 
