Mengejar Rp514 Triliun: Pajak Rakyat, Keadilan Ekonomi, dan Tanggung Jawab Negara

Jangan hanya bertanya berapa banyak uang yang harus dikumpulkan negara. Publik juga berhak mempertanyakan dari mana pajak itu dipungut, siapa yang selama ini belum berkontribusi secara adil, dan sejauh mana uang rakyat kembali menjadi kesejahteraan.
Administrator Administrator
Mengejar Rp514 Triliun: Pajak Rakyat, Keadilan Ekonomi, dan Tanggung Jawab Negara
Ist | Pelita Batak

PELITA BATAK | Catatan Redaksi

Pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai masih perlunya mengumpulkan Rp514 triliun penerimaan pajak hingga akhir 2026 patut menjadi perhatian serius. Bukan semata-mata karena besarnya angka tersebut, melainkan karena persoalan pajak sesungguhnya menyentuh jantung hubungan antara negara, masyarakat, dan dunia usaha.

Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah masih harus mengejar Rp514 triliun untuk mencapai proyeksi penerimaan akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.

Angka ini memang menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan negara. Namun, ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah persoalan penerimaan pajak Indonesia hanya terletak pada kurangnya uang yang masuk, atau justru pada belum optimalnya sistem ekonomi dan kebijakan perpajakan dalam menciptakan keadilan?

Menurut catatan redaksi, pembahasan ini harus dilihat dari beberapa sudut pandang.

1. Pajak bukan sekadar kewajiban rakyat, tetapi kontrak politik dengan negara

Dalam negara demokrasi, pajak bukan hanya instrumen untuk mengisi kas pemerintah. Pajak merupakan bagian dari kontrak sosial antara warga negara dan penyelenggara pemerintahan.

Masyarakat membayar pajak dengan harapan memperoleh pelayanan publik yang layak, pendidikan yang terjangkau, fasilitas kesehatan yang memadai, infrastruktur yang baik, keamanan, serta kepastian hukum.

Karena itu, ketika pemerintah meminta masyarakat meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah juga harus memperlihatkan kesungguhan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut.

Tidak cukup hanya mengeluarkan angka penerimaan dan target pendapatan. Pemerintah harus mampu menjelaskan bagaimana uang itu digunakan, siapa yang menerima manfaatnya, dan apakah program-program yang dibiayai benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Di sinilah persoalan pajak menjadi persoalan politik.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh hubungan antara kewajiban membayar pajak dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Negara tidak boleh hanya hadir ketika menagih kewajiban, tetapi terasa jauh ketika rakyat membutuhkan pelayanan.

2. Keadilan pajak: jangan hanya mengejar yang mudah ditagih

Persoalan berikutnya adalah keadilan dalam pemungutan pajak.

Selama ini, masyarakat pekerja formal, pegawai, konsumen, dan pelaku usaha kecil relatif mudah masuk dalam jangkauan administrasi perpajakan. Penghasilan pekerja formal dapat dipotong melalui mekanisme pemberi kerja, sementara pajak konsumsi melekat pada berbagai transaksi.

Namun, bagaimana dengan aktivitas ekonomi bernilai besar yang memiliki struktur usaha kompleks, penguasaan sumber daya alam, transaksi antarbadan usaha, dan potensi penghindaran pajak?

Apakah seluruh sektor tersebut sudah diawasi dengan tingkat keseriusan yang sama?

Pertanyaan ini penting. Jangan sampai pemerintah lebih mudah mengejar pedagang kecil, pekerja mandiri, atau pengusaha mikro yang administrasinya sederhana, sementara potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi berskala besar belum tergarap maksimal.

Prinsip keadilan pajak seharusnya sederhana: mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar dan memperoleh manfaat ekonomi lebih besar harus memberikan kontribusi sesuai ketentuan dan kapasitas perpajakannya.

Bukan berarti perusahaan besar harus diperlakukan sewenang-wenang. Justru kepastian hukum, transparansi, dan pengawasan yang konsisten harus berlaku untuk semua.

Keadilan bukan berarti semua membayar nominal yang sama. Keadilan berarti setiap orang dan badan usaha memenuhi kewajiban sesuai aturan dan kemampuan ekonominya.

3. Dunia usaha membutuhkan kepastian, bukan sekadar tekanan pajak

Ada sisi lain yang tidak boleh diabaikan, yakni hubungan antara kebijakan pajak dan pertumbuhan dunia usaha.

Indonesia membutuhkan investasi, pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan industri, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Semua itu tidak akan tumbuh sehat apabila kebijakan perpajakan justru menimbulkan ketidakpastian.

Pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai:

* Besaran kewajiban pajak dan aturan yang berlaku.

* Prosedur administrasi yang sederhana.

* Kepastian dalam pemeriksaan dan penagihan.

* Perlindungan dari pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

* Insentif yang jelas bagi usaha yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah.

Jangan sampai pengusaha yang sedang berusaha bertahan, membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, dan memperluas pasar justru menghadapi beban administrasi yang semakin berat.

Pemerintah harus membedakan antara pengusaha yang sengaja menghindari pajak dengan pengusaha yang mengalami kesulitan arus kas.

Keduanya tidak bisa diperlakukan dengan pendekatan yang sama.

Di sisi lain, usaha yang berkembang dan memiliki kemampuan ekonomi lebih besar harus didorong untuk masuk ke dalam sistem perpajakan secara benar.

Dengan demikian, peningkatan penerimaan negara seharusnya berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

4. Potensi pajak besar masih perlu digarap, termasuk ekonomi digital dan sumber daya alam

Indonesia memiliki kekayaan ekonomi yang sangat besar. Mulai dari pertambangan, perkebunan, perdagangan, industri pengolahan, properti, transportasi, hingga ekonomi digital.

Pertanyaannya, apakah seluruh potensi tersebut sudah memberikan kontribusi pajak secara optimal?

Kajian Bank Dunia mengenai kesenjangan penerimaan PPN dan Pajak Penghasilan Badan di Indonesia menemukan bahwa kesenjangan pajak rata-rata mencapai 6,4 persen dari PDB selama 2016-2021. Ketidakpatuhan menyumbang sekitar 58 persen dari potensi penerimaan yang hilang dalam dua jenis pajak tersebut.

Data tersebut memang bukan pengukuran kondisi tahun 2026, tetapi memberikan gambaran bahwa persoalan penerimaan pajak tidak cukup diselesaikan dengan menaikkan beban wajib pajak yang sudah patuh.

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap transaksi bernilai besar, memperbaiki pencatatan ekonomi informal, menutup celah penghindaran pajak, serta memastikan sektor yang menikmati keuntungan dari sumber daya alam memberikan kontribusi sesuai aturan.

Ekonomi digital juga menjadi peluang yang semakin penting.

Pemerintah mencatat penerimaan dari perdagangan melalui sistem elektronik dan aktivitas ekonomi digital lainnya mencapai Rp14,1 triliun hingga Oktober 2026. Ini menunjukkan adanya ruang bagi negara untuk memperluas basis penerimaan seiring perubahan pola perdagangan masyarakat.

Namun, kebijakan tersebut harus memperhatikan keseimbangan. Jangan sampai pelaku usaha digital lokal yang sedang tumbuh justru kalah bersaing akibat beban administrasi yang tidak seimbang dengan perusahaan besar.

5. UMKM jangan dijadikan sasaran paling mudah

UMKM merupakan salah satu fondasi ekonomi masyarakat.

Di pasar tradisional, pusat perdagangan, kawasan industri, sentra kuliner, hingga desa-desa, usaha kecil menjadi sumber penghidupan jutaan keluarga.

Mereka bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga penyerap tenaga kerja dan penggerak perputaran uang di tingkat lokal.

Karena itu, kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kemampuan usaha kecil.

Pemerintah perlu mendorong UMKM masuk ke sistem ekonomi formal melalui pendampingan pembukuan, digitalisasi transaksi, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, dan edukasi perpajakan.

Jangan sampai digitalisasi administrasi pajak hanya menjadi alat untuk menemukan kesalahan pelaku usaha kecil, sementara pemerintah belum memberikan pendampingan yang memadai.

Tujuan akhirnya bukan sekadar menambah jumlah wajib pajak, tetapi menciptakan semakin banyak usaha yang tumbuh, sehat, dan mampu membayar pajak karena memiliki keuntungan.

6. Coretax harus menjadi alat pelayanan, bukan sekadar alat pengawasan

Modernisasi administrasi perpajakan melalui Coretax merupakan langkah penting.

Sistem digital memungkinkan pemerintah mengintegrasikan data, meningkatkan akurasi administrasi, serta mempermudah pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tetapi keberhasilan teknologi tidak boleh hanya diukur dari bertambahnya penerimaan.

Keberhasilan juga harus diukur dari kemudahan masyarakat menggunakan sistem tersebut, kecepatan pelayanan, perlindungan data pribadi, transparansi pemeriksaan, dan kepastian penyelesaian persoalan perpajakan.

Sistem yang semakin canggih harus membuat kewajiban pajak semakin mudah dilaksanakan.

Jangan sampai teknologi yang seharusnya membantu justru menciptakan persoalan baru bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan administrasi dan literasi digital memadai.

7. Uang pajak harus kembali ke daerah dan masyarakat

Inilah bagian yang paling penting.

Penerimaan pajak berasal dari aktivitas ekonomi seluruh wilayah Indonesia. Namun, masyarakat di berbagai daerah masih menghadapi persoalan yang tidak sedikit.

Jalan rusak, fasilitas kesehatan terbatas, sekolah membutuhkan perbaikan, akses transportasi belum memadai, dan kesempatan kerja belum merata.

Di Sumatera Utara, misalnya, masyarakat di kawasan pedesaan, pesisir, kepulauan, dan daerah sekitar kawasan industri membutuhkan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan mereka.

Pembangunan tidak boleh hanya terlihat dalam angka pertumbuhan ekonomi atau proyek-proyek besar.

Masyarakat harus merasakan manfaatnya melalui jalan yang layak, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, kesempatan kerja, dan dukungan terhadap usaha produktif.

Karena itu, transparansi penggunaan pajak menjadi sangat penting.

Pemerintah harus memperlihatkan hubungan antara uang yang dikumpulkan dengan hasil pembangunan yang dapat diukur.

Apabila masyarakat diminta patuh membayar pajak, masyarakat juga berhak mengawasi penggunaannya.

8. DPR dan pemerintah harus membuka ruang evaluasi kebijakan

Persoalan penerimaan pajak tidak boleh hanya menjadi urusan teknis Kementerian Keuangan.

DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab mengawasi kebijakan penerimaan dan belanja negara.

Pemerintah perlu membuka informasi mengenai efektivitas insentif pajak, potensi penerimaan yang belum tergali, distribusi beban pajak antarsektor, serta kualitas belanja negara.

Laporan mengenai siapa yang mendapatkan fasilitas perpajakan dan apa manfaat ekonominya juga perlu disampaikan secara transparan.

Insentif pajak seharusnya diberikan berdasarkan tujuan yang terukur, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi produktif, pengembangan industri, dan pemerataan pembangunan.

Jangan sampai fasilitas pajak hanya menjadi keuntungan bagi kelompok tertentu tanpa memberikan manfaat ekonomi yang sepadan bagi masyarakat.

Di sinilah pengawasan politik diperlukan. Bukan untuk menghambat pemerintah mengumpulkan penerimaan, melainkan memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan prinsip keadilan dan kepentingan publik.

9. Ada peluang ekonomi yang harus dibuka, bukan hanya kewajiban yang diperbesar

Pemerintah seharusnya melihat persoalan Rp514 triliun ini sebagai momentum untuk membangun strategi ekonomi jangka panjang.

Penerimaan pajak yang berkelanjutan tidak mungkin hanya mengandalkan penagihan.

Negara membutuhkan lebih banyak perusahaan yang berkembang, lebih banyak tenaga kerja formal, lebih banyak investasi produktif, serta semakin luasnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Ketika industri tumbuh, lapangan kerja terbuka, pendapatan masyarakat meningkat, dan transaksi ekonomi berkembang, basis penerimaan negara juga akan semakin kuat.

Artinya, kebijakan pajak dan kebijakan penciptaan lapangan kerja tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Pemerintah harus berani mengevaluasi aturan yang menghambat investasi, mempercepat perizinan, memperbaiki infrastruktur, memperkuat akses pembiayaan, dan menjaga daya beli masyarakat.

Kita membutuhkan negara yang mampu mengumpulkan penerimaan sekaligus menciptakan kesempatan ekonomi.

Penutup: Jangan hanya menghitung uang yang masuk, hitung juga manfaat yang diterima rakyat

Kebutuhan mengumpulkan Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir 2026 merupakan tantangan fiskal yang tidak sederhana.

Tetapi persoalan yang lebih besar adalah bagaimana membangun sistem perpajakan yang berkeadilan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencatat rasio pajak Indonesia terhadap PDB pada 2023 sebesar 12 persen, masih di bawah rata-rata Asia-Pasifik sebesar 19,5 persen. Ini memperlihatkan bahwa tantangan Indonesia bukan hanya mengejar target tahunan, tetapi juga memperkuat kapasitas penerimaan negara dalam jangka panjang.

Namun, memperbesar penerimaan tidak harus selalu berarti memperberat beban masyarakat.

Ada pekerjaan yang jauh lebih mendasar: memperluas basis pajak secara adil, memperbaiki kepatuhan, menutup kebocoran, mengawasi aktivitas ekonomi berskala besar, dan memastikan setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat.

Pemerintah harus menyadari bahwa kepercayaan rakyat merupakan modal penting dalam membangun kepatuhan pajak.

Rakyat tidak keberatan berkontribusi untuk negaranya apabila mereka melihat adanya kejujuran, keadilan, dan hasil pembangunan yang nyata.

Tetapi kepercayaan itu bisa terkikis ketika masyarakat merasa kewajibannya terus bertambah, sementara pelayanan publik tidak mengalami perbaikan yang sepadan.

Negara tidak boleh hanya kuat ketika memungut pajak, tetapi lemah ketika memberikan pelayanan. Negara tidak boleh hanya pandai menghitung penerimaan, tetapi abai menghitung penderitaan dan kebutuhan rakyat.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan semata-mata ketika target penerimaan pajak tercapai.

Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika uang pajak mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, membuka kesempatan usaha, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, dan menghadirkan keadilan sosial.

Sebab, pajak bukan uang milik pemerintah. Pajak adalah kontribusi rakyat yang dipercayakan kepada negara untuk dikelola sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

Jangan hanya mengejar Rp514 triliun. Kejarlah juga kepercayaan rakyat.

*Catatan Redaksi Pelita Batak

Komentar
Berita Terkini