"Periodesisasi di HKBP dari Ephorus pertama sampai masa JR Hutauruk tak ada kampanye. Tak ada dukung-mendukung. Dan sekarang ini yang paling menyedihkan, kampanyenya bahkan sudah persis sama seperti kampanye pilpres, pemilu, pilkada, atau pilkades, termasuk ada black campaign. Ada yang dikaitkan dengan masalah pertanggungjawaban, ada yang dilekatkan dengan istilah intervensi dan ‘money politic’, dan lain-lain," katanya.
Jumongkas (foto) juga mengaku semakin prihatin, karena sekarang para calon lebih sibuk memampangkan foto-foto di semua media. "Saya jadi teringat, bahwa politisi juga memampangkan foto-foto dengan tujuan agar dipilih. Bahkan di dunia hiburan malam pun kita tahu ada foto-foto dipampangkan agar dibeli. Sudah seperti itu kah para pendeta?" tanyanya.
Menurut dia, itulah sebabnya dirinya tak setuju dengan adanya pemilihan Ephorus. “Sepuluh tahun lalu saya sudah mewacanakan agar penentuan Ephorus dilaksanakan dengan ‘manjomput na sinurat’. Tapi sepertinya susah, karena dengan pemilihan seperti sekarang ini, ada yang diharapkan. Itulah sebabnya di Sinode Godang pun sudah ada istilah politik uang,” katanya.
Jumongkas mengaku, dia selalu membayangkan sebuah pergantian Ephorus dan Sekjen HKBP yang sakral. “Nama-nama yaneg memenuhi kriteria dimasukkan dalam kotak. Disimpan dalam altar gereja. Pemilihan misalnya dilakukan Hari Minggu sore. Maka pada Kebaktian Minggu sebelumnya, semua jemaat HKBP sedunia mendoakannya dalam kebaktian. Yang berhalangan ke gereja bisa mendoakannya di mana pun dia berada,” papar Jumongkas.
"Doanya pun tak perlu panjang. 'Tuhan, patuduhonma uluan nami na nihalomoan ni RohaM'. Itu saja. Tak usah diperpanjang. Masalahnya, apakah para pendeta masih percaya doanya akan didengarkan Tuhan?" sambungnya.
Dia pun mempertanyakan, untuk apa sebenarnya para calon Ephorus berkampanye dan menjual visi misi. "Padahal kan sudah ada Visi Misi HKBP yang diputuskan dalam SG yaitu Rencana Induk (Renstra) 4 Tahun Program Kerja Setiap Tahun yang harus dilaksanakan setiap Ephorus, Sekjen, para kadep dan lainnya. Apakah mereka mau membangkang terhadap ini atau sedang melakukan pembohongan publik?" tandasnya lagi.
Lebih lanjut, Jumongkas mempertanyakan keberadaan para pejabat di balik dukungan terhadap calon. "Sebagai apa mendukung seseorang calon Ephorus? Sebagai jemaat atau pejabat? Kalau sebagai pejabat, ada baiknya buka dulu baju dinasnya. Sehingga bisa lebih objektif dan tidak menimbulkan prasangka. Apalagi di balik baju dinasnya berupaya memasukkan kekuaaaan yang dimiliki," tegas Jumongkas.
Menurut Jumongkas, secara jujur dirinya mendukung perhatian Luhut Pandjaitan ke Tapanuli. "Dan saya setuju dengan pendapat seorang calon Sekjen yang kebetulan didukung seorang petinggi negara, bahwa HKBP rugi jika tak dapat memanfaatkan sumber daya negara yang tersedia. Tapi harap dicatat bahwa dia mengatakan HKBP bukan calon Ephorus HKBP. Dan seorang calon HKBP bukanlah HKBP," katanya.
"Jadi janganlah gara-gara campur tangannya di kepemimpinan HKBP jadi muncul istilah karena nila setitik rusak susu sebelanga," sambung Jumongkas.
Dia pun mengingatkan, jangan memanfaatkan jabatan untuk memaksakan sesuatu yang bisa menyinggung. "Misalnya ada pertemuan para pimpinan gereja dengan Jokowi. Lalu ada muncul Pdt Dr Robinson Butarbutar. Sebagai apa dia disana? Apakah karena dia calon Ephorus yang didukung menteri maka dia dipaksakan ada disana?" katanya.
Terakhir, Jumongkas sangat menyesalkan situasi "panas" yang tercipta di bonapasogit menjelang Sinode Godang HBKP. "Saat ini hampir semua hotel dan penginapan di Tapanuli habis diborong oleh institusi tertentu. Untuk apa? Siapa dalangnya? Dari mana dana mereka? Semoga para pendeta, parhalado, dan jemaat HKBP semakin sadar dan HKBP sebagai gereja terbesar di Asia Tenggara bisa diselamatkan," tutupnya. (Maju)
Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified
Administrator 