Oleh: Bachtiar Sitanggang
Hampir-hampir masalah Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap Kalapas Sukamiskin Bandung, Wahid Husen, mengimbangi berita pertemuan Presiden Joko Widodo dengan enam ketua umum partai koalisi pengusung di Pilpres 2019, yaitu Megawati Sukarnoputri (PDI-P), Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Surya Paloh (Nasdem), Omar Sapta Odang (Hanura), dan Romahurmuji (PPP).
Juga pertemuan Prabowo Subianto dengan DK PAN Amien Rais, Ketua Umum PA 212 serta partai-partai yang akan membentuk koalisi keumatan termasuk juga mengalahkan pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo yang menjajaki koalisi.
Mengapa bisa demikian? Banyak faktor penyebab OTT itu mengalahkan berita para petinggi bangsa yang menyelusuri nama calon wakil presiden pendamping Jokowi dan Prabowo. Mungkin karena yang di-OTT Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, tempat "dikumpulkannya" para petinggi mulai kelas paus, kakap sampai kelas teri, yang menjalani hukuman.
Orang yang "tahu" menganggap seolah-olah apa yang terjadi di Lapas Sukamiskin itu sebagai suatu "pembiaran" (sengaja) adanya kebebasan di sana. Mungkin Wahid Husen merasa bahwa ia adalah pewaris dari pendahulunya, sebab ia baru empat bulan menjabat. Lapas Sukamiskin sudah lama sebagai "kota" dalam "kota", sehingga bukan hanya dia yang harus disalahkan.
Ibu Dirjen seolah kebakaran jenggot, di mana Irjen selama ini?
Untung ada KPK, tanpa itu tidak ada yang "salah" serta "aneh" di Lapas Sukamiskin. Bagi petugas, pokoknya aman dan "nyaman", apalagi ada pelicin tak berseri, terjadilah simbiose mutualistis walau melanggar aturan.
Mungkin tayangan "Mata Najwa" di TransTV nanti malam akan menjawab berbagai pertanyaan tentang Lapas Sukamiskin. Seperti biasanya Najwa Shihab, pembawa acara itu, apa adanya, tidak ada manipulasi fakta.
Apakah Lutfi Hasan Ishaq mewarisi kamar dengan perlengkapan itu dari penghuni sebelumnya atau atas upaya sendiri, akan terjawab. Sebab ada suara itu peninggalan seorang bupati.
Aneh juga kalau ada yang mempertanyakan kewenangan KPK meng-OTT Lapas, termasuk ocehan bahwa OTT Lapas Sukamiskin itu ecek-ecek.
Kita tunggu apakah benar Fahmi Darmawansyah menyuruh istrinya, Inneke Koesherawati, memesan mobil dan menyerahkannya ke Wahid Husen? Kemudian, apakah hanya Fahmi atau masih ada yang lain?
Penting diapresiasi keterangan Wakil Ketua KPK Laode Mohammad Syarif bahwa dalam penanganan Lapas ada dualisme antara Dirjen, yang menangani secara teknis dan Sekjen yang menyangkut SDM, sebagaimana dijelaskan dalam rapat kerja dengan DPR. Menurut Laode, kiranya disadari bahwa Dirjen Lapas itu adalah orang yang meniti karier dari bawah, karena terlalu lama di sana sehingga larut dengan keadaan dan kondisi pekerjaan.
Mengatasi kemelut Lapas yang bagaikan jalan tiada ujung, perlu menoleh ke era Orde Baru. Jabatan strategis diberikan kepada orang-orang yang berintegritas serta disiplin tinggi, yaitu TNI, Polri dan Kejaksaan, seperti untuk Lapas, Imigrasi, Pajak dan Bea Cukai.
Ada baiknya Dirjen Pas dibenahi dan ditertibkan oleh seorang Brigjen TNI-aktif dari Kopassus atau Brimob, sebab reformasi birokrasi kita masih jauh dari harapan. Adalah lebih mudah menempatkan Brigjen TNI (aktif) daripada harus membangun Lapas baru di pulau terluar termasuk memindahkan para napi dari Sukamiskin ke Nusakambangan.
Mungkin fungsi Irjen juga sudah waktunya direstorasi (meminjam istilah Nasdem). Di era Orde Baru, Irjen itu kebanyakan dari TNI, alasannya dapat diterima akal, orang-orang yang sudah lama di suatu tempat sulit membedakan mana yang bisa dan mana yang tidak, apalagi dia juga melakukan hal-hal yang samar-samar selama puluhan tahun, bagaimana dia menertibkannya apalagi pernah bekerja sama dengan bawahannya melakukan yang terlarang.
Di era teknologi dan informasi sekarang ini gampang mengetahui siapa-siapa dan apa yang dikerjakan di Lapas Sukamiskin. Mengapa tidak dipasang saja CCTV di sana dan diperiksa secara periodik?
Semoga semua sadar dan bekerja sesuai hukum, etika, dan moral. Tidak usah kebakaran jenggot. Kalau di Jepang mungkin ada yang mundur dari jabatannya, tidak menyalahkan pihak lain. Apa tindakan selanjutnya, masyarakat menunggu.(Penulis adalah wartawan senior dan advokat.)
Administrator 
