Menjadi Kepala Daerah dan Legislatif, Rekam Jejaknya Harus Siap Dibuka

Administrator Administrator
Menjadi Kepala Daerah dan Legislatif, Rekam Jejaknya Harus Siap Dibuka
Ist
Djalan Sihombing

Oleh: Djalan Sihombing


Pada pilkada tahun 2018, banyak calon yang kena masalah dengan pihak berwajib. Ada karena korupsi, ada karena ijazah, ada karena persoalan pribadi. Itu hal biasa dalam politik. Seseorang yang mau menjadi pejabat publik, rekam jejaknya harus siap dibuka. Dalam politik, pasti ada kawan dan lawan karena kepentingan.


Pada minggu ini PPATK menganalisis aliran dana yang mencurigakan berkaitan dengan pilkada. KPK pun telah mendalami aliran dana tersebut. Bisa saja calon kepala daerah (gubernur, bupati dan dan walikota) kena masalah dalam waktu dekat.


Sangat disayangkan, bila seseorang mau jadi kepala daerah atau legislatif hanya untuk berkuasa, bukan untuk melayani (pamong). Demi untuk merebut kekuasaan, harus mengorbankan kepentingan umum dan rakyat yang seharusnya untuk dilayani. Calon-calon kasak-kusuk mencari pinjaman kemana-mana. Bila ada yang menyumbang dengan suka rela dan tidak menyalahi undang-undang yang ada, itu diperbolehkan. Tetapi bila harus dikembalikan, suatu saat bisa bumerang bila sudah berkuasa. Kebijakan bisa terpengaruh karena pinjaman tersebut.


Calon-calon ada yang tersandung karena persyaratan dan biaya yang akan digunakan untuk memenangi pilkada. Pada pemilu legislatif, banyak yang ijazahnya dipalsukan. Ada yang rekam jejaknya disembunyikan.


Jangan salahkan orang lain, bila rekam jejak dibuka. Itu resiko berpolitik. Bila merasa banyak kesalahan sebelumnya, jangan mencari kekuasaan bila tidak siap dibuka dan tidak siap malu. Bila rekam jejak hitam, sangat membahayakan dan harus siap menanggung malu.


Politik itu kejam, dan tidak mungkin jujur, antara lain karena pelakunya berupaya saling menjatuhkan supaya menang. Walaupun demikian, politik itu penting dalam berbangsa dan bernegara. Politik dibutuhkan, tapi harus sesuai dengan perundang-undangan dan etika yang telah dibuat.


Sebelum menjadi calon atau mau bertarung, lihat dulu ke diri sendiri, dimana kekuatan dan di mana kelemahan. Kemudian baru melihat kekuatan dan kelemahan lawan.  Kalau hal ini tidak direnungkan dulu, maka sulit bertarung dan menenangkan suatu pertandingan.


Selain itu, harus jelas niat yang tulus untuk membangun bangsa dan negara. Bila niat hanya untuk berkuasa dan mau korupsi, urungkan niat untuk maju sebagai calon kepala daerah dan legislatif. Biaya pilkada dan legislatif sangat besar. Bila mengharapkan biaya yang dikeluarkan harus kembali, suatu saat bisa tersandung dengan pihak berwajib. Keluarga pun ikut menanggung akibatnya. Kenyataannya, sudah banyak anggota legislatif dan kepala daerah yang ditangkap pihak berwajib.


Renungkanlah dan pertimbangkanlah dengan matang, sebelum menjadi calon legislatif dan kepala daerah ke depan. Saat ini, rekam jejak sudah sangat mudah dicari. (Sekjen DPP Forum Bangso Batak Indonesia)

Komentar
Berita Terkini