Oleh: Bachtiar Sitanggang
SAMA sekali tidak ada niat untuk menyalahkan siapa pun serta tidak ada niat untuk mencela, apalagi menghakimi. Tetapi, yang ingin dikemukakan adalah betapa rumit dan ruwetnya bagi semua pihak apabila "badai" itu datang, seperti halnya kasus suap yang menimpa mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), periode 2009-2014, yang diduga menerima suap dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho.
Sebanyak 38 anggota DPRD Sumut sudah dinyatakan sebagai tersangka, karena menerima suap dari Gatot Pudjo Nugroho sebesar Rp 300-Rp. 350 juta terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas dewan, yaitu: persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi tahun anggaran 2012-2014; persetujuan perubahan APBD 2013-2014; pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015; dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD 2015.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengumumkan adanya lagi penahanan angggota DPRD Sumut berkaitan dengan kasus suap tersebut, yaitu yang ke-11, Elezaro Duha, yang dimasukkan ke Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya di Guntur.
Kalau Elezaro Duha yang ke-11 berarti 27 lagi menyusul, sehingga yang menunggu giliran itu bagaikan menunggu suara tokek, siapa menyusul. Dapat dibayangkan bagaimana kegusaran yang bersangkutan dan keluarga, sebab "tersandera" oleh kasus tersebut dan biasanya tidak ada jalan keluar dan harus menjalananinya, suatu hal yang tidak diinginkan siapapun.
Dan harus disadari bersama, bahwa dana-dana yang mengucur seperti itu bisa saja tidak diduga-duga akan tetapi masuk saja ke rekening dana yang sebelumnya tidak tahu asal-usulnya, dan dianggap rejeki. Karena memang tidak diketahui apalagi direkayasa yang bersangkutan, tetapi namanya kelompok, satuan kerja, sering ulah teman membawa untung, tetapi sering juga buntung, atau seorang makan cempedak semua kena getah.
Jadi masih harap-harap cemas, apakah hanya anggota DPRD yang 38 itu, apakah tidak ada dari pihak eksekutif dan sebagainya. Semoga tidak ada lagi bukti lain di tangan KPK, sebab kalau ada mau tidak mau harus diusut tuntas.
Apa yang kita kemukakan di atas mengingatkan kita semua, terutama mereka yang akan duduk di singgasana kursi DPRD nanti, hati-hati jangan asal duduk. Anggota DPRD itu adalah wakil rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya agar hidup dan kehidupan rakyat lebih baik dan sejahtera lahir dan batin.
Kalau seandainya, seandainya lagi (contoh saja), para anggota DPRD bekerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya mungkin kekurangan angkutan di Danau Toba tidak akan terjadi, sehingga tidak perlu kita menangisi hilangnya saudara-saudara kita sebanyak 184 orang dslam kecelakaan kapal motor, baru-baru ini.
Selain mengingatkan para anggota DPRD tidak salah kalau kita juga mengingatkan istri, anak , saudara-saudara, dan handai tolan para orang-orang yang terhormat itu agar tidak memakan yang bukan miliknya. Demikian juga para pejabat yang seharusnya melayani masyarakat, dan sekali-kali bukan sebaliknya rakyat yang melayani pejabat apalagi "merenggut" hak rakyat.
Kalau itu yang terjadi, mau-tidak mau, akan banyak pejabat negara dan aparat pemda dicokok KPK, seperti yang sudah-sudah. Perlu diingat, bahwa pencarian bukti kasus korupsi, termasuk penggunaan dana-dana proyek, sekarang sudah canggih. Kalau masa lalu 10-30 persen uang "angus", hati-hati, rakyat juga sudah dididik KPK supaya jeli melihat keadaan di sekitarnya untuk mengawasi penggunaan dana Pemerintah.
Mungkin kita kesal mengapa KPK kaya main layangan, tarik ulur dalam menyelesaikan kasus suap gubernur ke 38 anggota DPRD Sumut ini, sehingga ibarat menunggu suara tokek. Ya, memang masih begitu, karena KPK mengurusi pemberantasan korups dari Sabang sampai Merauke, termasuk yang di luar negeri. Ingatkah kita kasus dana dari supplier ke mantan Dirut Garuda yang "nongkrong" di Singapura?
Jadi bukan salahnya KPK, seandainya tidak ada suap dan korupsi, KPK tidak ada. Maka agar tidak ada pekerjaan KPK, mari kita rame-rame sadar untuk sama-sama memberantas korupsi sehingga tidak ada yang korupsi. Jangan ditanya apa mungkin.
Kita berharap ada sedikit "malu"-nya Sumatera Utara, sudah dua gubernurnya dihukum. Kalau dulu Tapanuli Peta Kemiskinan, karena kemampuan pemerintah terbatas, masih miskin, apa karena ada pejabat korupsi? Semoga tidak.(Penulis adalah wartawan senior dan advokat)
Administrator 
